Ujian Kepercayaan Presiden

Presiden menciptakan makna daripada sekadar kumpulan pesan. Pemaknaan dan ketepatan makna tidak pernah dimiliki seseorang atau kelompok tertentu dalam komunitas tafsir. Karena itu, Fiske menyatakan, "Tidak pernah ada tafsir yang salah; selalu ada tafsir yang berbeda." Kebenaran tafsir didasarkan pada metodologi.

Presiden di hadapan 250 juta lebih warga Indonesia, di dalamnya pasti ada pujian setinggi langit dan cercaan securam palung laut. Keduanya memiliki nilai, baik dan buruk. Dengan cara yang berbeda, ia memberikan makna bagi masa jabatan presiden. Selain itu, dalam konteks intrik politik. Seorang politisi harus memahami bahwa menghadapi risiko politik dalam situasi terburuk.

Sangat penting untuk membangun rasionalitas naratif, menurut pakar Walter Fisher (1987). Dia percaya bahwa tidak semua cerita memiliki kekuatan yang sama untuk dipercaya. Dia mengidentifikasi dua dasar rasionalitas naratif: koherensi (coherence) dan kebenaran (truth). Saat orang yang membangun dan mengembangkan cerita dapat menyajikannya dengan runtut dan konsisten, koherensi akan muncul.

Ketika sebuah cerita diceritakan kepada publik, ia seringkali kontradiktif dengan cerita yang diceritakan sebelumnya atau sesudahnya, terutama dalam hal substansi penting pesan. Ketika narasi menjadi tidak konsisten secara struktural, itu disebut sebagai narasi yang tidak teratur dan membingungkan publik mana yang benar dan mana yang salah.

Jalan presiden Prabowo masih panjang, pekerjaan dalam dan luar pada saat sama-sama saling terkait. Kita berharap apa yang terjadi pada cerita paling populer pada pemerintahan Ronald Reagan (1981-1989) lalu yang terkenal dengan ”Reaganomic”-nya, yang mampu memberi citra ”impian kesejahteraan Amerika” tidak terjadi pada Presiden Prabowo. Reagen dulu pernah dianggap mampu melahirkan renaisans ideologi Amerika meski sesungguhnya kapasitas individu serta prestasinya tidaklah luar biasa.

Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan, bukankah sudah diketahui bahwa Presiden telah memperingatkan, bahkan beberapa kali bernada “kesal” kepada para menterinya. Ada kemungkinan mereka tidak cekatan saat mendengarkan pengarahan, tidak sigap dan serius menangani masalah mendesak, atau terlambat memberikan laporan.

Jika kekuasaan Presiden tidak disertai dengan kebijakan nyata, persepsi kemarahan tersebut hanya akan menjadi komponen tambahan politik dalam desain pencitraan. Bisa jadi Presiden ingin menunjukkan bahwa dia telah bekerja keras, tetapi para pembantunya yang kurang tanggap dan mampu menerjemahkan kebijakan umumnya. Atau terdapat kesan seolah-olah menegaskan bahwa kegagalan pemerintahan adalah tanggung jawab pembantunya, bukan Presiden. Wallahualam.