Tanpa Protokol COVID-19 yang Tegas, Perludem Khawatir Pilkada 2020 Jatuh Banyak Korban

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) menilai pernyataan Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik yang khawatir korban akibat pandemi COVID-19 dari sisi penyelenggara pemilu akan banyak dan dikhawatirkan jumlahnya seperti pada saat Pemilu 2019 bentuk peringatan dari lembaga pemerintahan yang juga dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil lainnya.

Peneliti Perludem, Nurul Amali Salabi mengatakan jika Pemilu 2019, korban dari unsur penyelenggara karena beban manajemen pemilu yang sangat berat sebagai konsekuensi sistem pemilu serentak lima kotak, dengan sistem proporsional daftar terbuka di tiga pemilihan legislatif tingkat kabupate/kota, provinsi, dan nasional. (Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Berpotensi Jerumuskan Rakyat Jadi Korban COVID-19)

"Nah, di Pilkada 2020 ini, memang dikhawatirkan sejak awal pilkada menjadi kluster penularan COVID-19," ujar Nurul saat dihubungi SINDOnews , Selasa (8/9/2020).

Nurul melanjutkan sejak lembaganya telah menyuarakan agar pilkada ditunda pertimbangannya karena perilaku masyarakat yang cenderung abai dan tidak disiplin pada protokol COVID-19. Sehingga saat ini terbukti.

Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ada 200 lebih daerah yang tidak mematuhi protokol COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon. Apalagi, ada calon yang ternyata positif COVID-19, mendatangi Kantor KPU Binjai.

"Pemerintah melihat kasus negara lain sebagai contoh bahwa pemilu bisa dilakukan di masa pandemi. Betul memang bisa, tapi keputusan itu diterapkan karena dua hal: pelaksanaan protokol COVID-19 yang ketat dan masyarakat yang disiplin mematuhi protokol COVID-19," jelasnya.

Dia menegaskan jika dua hal ini tidak dilakukan, maka pilkada kali ini akan menjadi kluster penyebaran COVID-19. Sebab, pilkada memang kegiatan yang melibatkan banyak orang. (Baca juga: Bikin Rusuh di Pilkada Jateng, Siap-siap Hadapi Pasukan Brimob)

"Nah, ketika kegiatan yang umumnya melibatkan banyak orang dan interaksi itu tidak diterapkan protokol COVID-19 secara tegas, bukan tidak mungkin penyelenggara pemilu di daerah, paslon, tim kampanye, dan juga pemilih, terpapar COVID-19," pungkasnya.