Tanpa Protokol COVID-19 yang Tegas, Perludem Khawatir Pilkada 2020 Jatuh Banyak Korban
Selasa, 08 September 2020 - 11:11 WIB
loading...
Peneliti Perludem, Nurul Amali Salabi mengatakan pihaknya sejak awal Pilkada Serentak 2020 menjadi kluster penularan COVID-19. Bukan tidak mungkin akan terulang jatuh banyak korban seperti Pemilu 2019. Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) menilai pernyataan Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik yang khawatir korban akibat pandemi COVID-19 dari sisi penyelenggara pemilu akan banyak dan dikhawatirkan jumlahnya seperti pada saat Pemilu 2019 bentuk peringatan dari lembaga pemerintahan yang juga dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil lainnya.
Peneliti Perludem, Nurul Amali Salabi mengatakan jika Pemilu 2019, korban dari unsur penyelenggara karena beban manajemen pemilu yang sangat berat sebagai konsekuensi sistem pemilu serentak lima kotak, dengan sistem proporsional daftar terbuka di tiga pemilihan legislatif tingkat kabupate/kota, provinsi, dan nasional. (Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Berpotensi Jerumuskan Rakyat Jadi Korban COVID-19)
"Nah, di Pilkada 2020 ini, memang dikhawatirkan sejak awal pilkada menjadi kluster penularan COVID-19," ujar Nurul saat dihubungi SINDOnews , Selasa (8/9/2020).
Nurul melanjutkan sejak lembaganya telah menyuarakan agar pilkada ditunda pertimbangannya karena perilaku masyarakat yang cenderung abai dan tidak disiplin pada protokol COVID-19. Sehingga saat ini terbukti.
Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ada 200 lebih daerah yang tidak mematuhi protokol COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon. Apalagi, ada calon yang ternyata positif COVID-19, mendatangi Kantor KPU Binjai.
Peneliti Perludem, Nurul Amali Salabi mengatakan jika Pemilu 2019, korban dari unsur penyelenggara karena beban manajemen pemilu yang sangat berat sebagai konsekuensi sistem pemilu serentak lima kotak, dengan sistem proporsional daftar terbuka di tiga pemilihan legislatif tingkat kabupate/kota, provinsi, dan nasional. (Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Berpotensi Jerumuskan Rakyat Jadi Korban COVID-19)
"Nah, di Pilkada 2020 ini, memang dikhawatirkan sejak awal pilkada menjadi kluster penularan COVID-19," ujar Nurul saat dihubungi SINDOnews , Selasa (8/9/2020).
Nurul melanjutkan sejak lembaganya telah menyuarakan agar pilkada ditunda pertimbangannya karena perilaku masyarakat yang cenderung abai dan tidak disiplin pada protokol COVID-19. Sehingga saat ini terbukti.
Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ada 200 lebih daerah yang tidak mematuhi protokol COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon. Apalagi, ada calon yang ternyata positif COVID-19, mendatangi Kantor KPU Binjai.
Lihat Juga :
