Pilkada di Tengah Pandemi Berpotensi Jerumuskan Rakyat Jadi Korban COVID-19
loading...
Pemerintah diminta memikirkan kembali beberapa hal ini terkait pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjerumuskan rakyat ke dalam kondisi pandemi yang semakin parah. Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Bahkan memunculkan kegelisahan publik.
Direktur Center for Media & Democracy LP3ES, Wijayanto mengingatkan agar pemerintah memikirkan kembali beberapa hal ini terkait pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjerumuskan rakyat ke dalam kondisi pandemi yang semakin parah. (Baca juga: 18 ABK Pulih, Total 964 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)
"Pemerintah keras kepala dengan hanya menunda 3 bulan, dan terus melanjutkan pesta pilkada di tengah keprihatinan rakyat akan pandemi COVID-19 dan jumlah kasus dan kematian yang mengalami penigkatan dari hari ke hari," ujar Wijayanto dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).
Kebijakan ini dinilai salah karena secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, berpotensi menjerumuskan rakyat menjadi korban COVID-19 lebih banyak lagi. "Kebijakan pelaksanaan pilkada ini dilaksanakan tidak memakai hati yang dingin dan berhati-hati tetapi menggunakan disorientasi akal dan nafsu kekuasaan semata," tuturnya.
Menurut Wijayanto, pilkada dalam keadaan pandemi agresif adalah tindakan kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan tanpa pesta besar pilkada saja, pemerintah tidak bisa dan telah gagal mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. "Bagaimana keadaan dan perkembangan pandemi ini jika pemerintah melaksanakannya, meski sudah banyak yang mengingatkan," katanya.
Pemerintah, kata Wijayanto, berharap peserta pilkada mengikuti protokol sesuai anjuran. Hal ini dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, pilkada di tegah COVID-19 adalah kebijakan yang tidak bertangagung jawab. "Kelak akibat dari kebijakan ini harus diminta pertanggungjawabannya," ucapnya.
Faktanya, kini pilkada serentak dijalankan tanpa berpikir panjang dan menghitung dampaknya terhadap rakyat. "Sudah pasti berat implikasinya terhadap pandemi yang diperkirakan semakin meluas," katanya.
Menurutnya, pilkada adalah kegiatan persaingan politik dengan tingkat disorientasi dan kewarasan yang rendah. Dalam keadaan tanpa pandemi saja, pemilu atau pesta demokrasi seperti ini banyak memakan korban, seperti ratusan petugas yang mati dan berbagai kasus kecelakaan lainnya. "Gabungan kondisi psikologis persaingan yang agresif dan pandemi yang semakin meluas maka jangan berharap rakyat yang waras akan menjemput pendemi yang terkendali dan selesai dalam waktu dekat," paparnya.
Dikatakan Wijayanto, pilkada adalah kegiatan super agresif. Hal inilah yang tidak disadari oleh pemerintah dan terus dengan otoritasnya yang semakin menumpuk berdasarkan undang-undang darurat, terus memaksakan kehendak.
"Perkembangan COVID-19 masih tinggi, tetapi tetap dipaksakan. Pilkada akan meningkatkan perkembangan kasus COVID-19 ini," terangnya.
Direktur Center for Media & Democracy LP3ES, Wijayanto mengingatkan agar pemerintah memikirkan kembali beberapa hal ini terkait pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjerumuskan rakyat ke dalam kondisi pandemi yang semakin parah. (Baca juga: 18 ABK Pulih, Total 964 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)
"Pemerintah keras kepala dengan hanya menunda 3 bulan, dan terus melanjutkan pesta pilkada di tengah keprihatinan rakyat akan pandemi COVID-19 dan jumlah kasus dan kematian yang mengalami penigkatan dari hari ke hari," ujar Wijayanto dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).
Kebijakan ini dinilai salah karena secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, berpotensi menjerumuskan rakyat menjadi korban COVID-19 lebih banyak lagi. "Kebijakan pelaksanaan pilkada ini dilaksanakan tidak memakai hati yang dingin dan berhati-hati tetapi menggunakan disorientasi akal dan nafsu kekuasaan semata," tuturnya.
Menurut Wijayanto, pilkada dalam keadaan pandemi agresif adalah tindakan kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan tanpa pesta besar pilkada saja, pemerintah tidak bisa dan telah gagal mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. "Bagaimana keadaan dan perkembangan pandemi ini jika pemerintah melaksanakannya, meski sudah banyak yang mengingatkan," katanya.
Pemerintah, kata Wijayanto, berharap peserta pilkada mengikuti protokol sesuai anjuran. Hal ini dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, pilkada di tegah COVID-19 adalah kebijakan yang tidak bertangagung jawab. "Kelak akibat dari kebijakan ini harus diminta pertanggungjawabannya," ucapnya.
Faktanya, kini pilkada serentak dijalankan tanpa berpikir panjang dan menghitung dampaknya terhadap rakyat. "Sudah pasti berat implikasinya terhadap pandemi yang diperkirakan semakin meluas," katanya.
Menurutnya, pilkada adalah kegiatan persaingan politik dengan tingkat disorientasi dan kewarasan yang rendah. Dalam keadaan tanpa pandemi saja, pemilu atau pesta demokrasi seperti ini banyak memakan korban, seperti ratusan petugas yang mati dan berbagai kasus kecelakaan lainnya. "Gabungan kondisi psikologis persaingan yang agresif dan pandemi yang semakin meluas maka jangan berharap rakyat yang waras akan menjemput pendemi yang terkendali dan selesai dalam waktu dekat," paparnya.
Dikatakan Wijayanto, pilkada adalah kegiatan super agresif. Hal inilah yang tidak disadari oleh pemerintah dan terus dengan otoritasnya yang semakin menumpuk berdasarkan undang-undang darurat, terus memaksakan kehendak.
"Perkembangan COVID-19 masih tinggi, tetapi tetap dipaksakan. Pilkada akan meningkatkan perkembangan kasus COVID-19 ini," terangnya.
