Wakil Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pertahankan Status Kaldera Toba di UNESCO
Jum'at, 23 Mei 2025 - 16:28 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty memberi perhatian serius terhadap Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara yang mendapat peringatan atau kartu kuning dari UGGp atau UNESCO Global Geopark. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty memberi perhatian serius terhadap Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara yang mendapat peringatan atau kartu kuning dari UGGp atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark.
Evita meminta Pemerintah segera menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memastikan agar Kaldera Toba tidak dikeluarkan dari daftar UGGp. Evita menegaskan bahwa ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba bukan sekadar isu pariwisata, tetapi lebih krusial lagi karena bisa berdampak pada sektor pariwisata dan perekonomian negara.
Evita juga menilai, status Kaldera Toba yang terancam dicabut sebagai warisan geografis yang diakui dunia itu menjadi peringatan bagi rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional.
“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional. Peringatan dari UNESCO ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ kata Evita Nursanty, Jumat (23/5/2022).
Baca juga: Status Geopark Toba Terancam Dicabut, Bane Manalu Ingatkan Pentingnya Keseriusan Pemerintah
Seperti diketahui, Geopark Kaldera Toba mendapat peringatan atau kartu kuning dari UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan sidang yang digelar pada September 2023. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mendapati kelemahan dalam pengelolaan taman bumi tersebut.
Kartu kuning diberikan kegeopark Kaldera Tobaakibat pengelolaan yang belum baik.Mulai dari keterpaduan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kaldera Toba masih kurang, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata berkelanjutan di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.
Selain itu, tim penilai UNESCO juga melihat belum ada standar penyampaian informasi di setiap situs geologi. Bahkan fasilitas pendukung yang tersedia di Geopark Kaldera Toba juga tidak memadai dan kurang terawat.
Baca juga: 9 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Pol pada Mei 2025, Ini Daftar namanya
Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga dinilai kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.
Evita meminta Pemerintah segera menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memastikan agar Kaldera Toba tidak dikeluarkan dari daftar UGGp. Evita menegaskan bahwa ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba bukan sekadar isu pariwisata, tetapi lebih krusial lagi karena bisa berdampak pada sektor pariwisata dan perekonomian negara.
Evita juga menilai, status Kaldera Toba yang terancam dicabut sebagai warisan geografis yang diakui dunia itu menjadi peringatan bagi rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional.
“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional. Peringatan dari UNESCO ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ kata Evita Nursanty, Jumat (23/5/2022).
Baca juga: Status Geopark Toba Terancam Dicabut, Bane Manalu Ingatkan Pentingnya Keseriusan Pemerintah
Seperti diketahui, Geopark Kaldera Toba mendapat peringatan atau kartu kuning dari UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan sidang yang digelar pada September 2023. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mendapati kelemahan dalam pengelolaan taman bumi tersebut.
Kartu kuning diberikan kegeopark Kaldera Tobaakibat pengelolaan yang belum baik.Mulai dari keterpaduan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kaldera Toba masih kurang, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata berkelanjutan di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.
Selain itu, tim penilai UNESCO juga melihat belum ada standar penyampaian informasi di setiap situs geologi. Bahkan fasilitas pendukung yang tersedia di Geopark Kaldera Toba juga tidak memadai dan kurang terawat.
Baca juga: 9 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Pol pada Mei 2025, Ini Daftar namanya
Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga dinilai kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.
Lihat Juga :
