Wakil Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pertahankan Status Kaldera Toba di UNESCO
Jum'at, 23 Mei 2025 - 16:28 WIB
loading...
A
A
A
Evita khawatir pencabutan status UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba akan berdampak terhadap pariwisata di Indonesia, mengingat Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas yang berhasil menggaet banyak wisatawan.
“Status dari UNESCO ini kan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang datang. Belum lagi banyak event internasional yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba. Kalau ini dicabut, maka kesan wisatawan dan masyarakat dunia terhadap Danau Toba tidak lagi akan sama, khususnya turis mancanegara,” terang Evita.
“Kalau wisatawan berkurang, dampak ekonominya juga termasuk pada perputaran usaha masyarakat yang ada di sekitar obyek wisata,” lanjutnya.
Evita pun mengingatkan Danau Toba telah berhasil menarik investasi sekitar 7,5 juta USD selama Januari sampai dengan September 2024. Investasi ini berupa infrastruktur, amenitas (fasilitas untuk wisatawan), dan atraksi meningkatkan daya saing destinasi ini.
“Jadi harus dijaga betul status UNESCO ini. Jangan sampai Danau Toba kehilangan status pengakuan dunia yang sangat spesial itu karena bisa memengaruhi dunia pariwisata dan perekonomian nasional,” ujar Evita.
Di sisi lain, Evita menyoroti soal alokasi anggaran di mana Geopark Danau Toba mendapat Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 56,6 miliar pada 2024 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan penguatan di kawasan ini.
“Tentunya anggaran tersebut juga atas dukungan dari DPR. Jadi kami meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola dan Pemerintah untuk memastikan Geopark Kaldera atau Danau Toba tetap masih masuk dalam pengakuan UNESCO,” tegasnya.
“Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” pungkas Evita.
“Status dari UNESCO ini kan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang datang. Belum lagi banyak event internasional yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba. Kalau ini dicabut, maka kesan wisatawan dan masyarakat dunia terhadap Danau Toba tidak lagi akan sama, khususnya turis mancanegara,” terang Evita.
“Kalau wisatawan berkurang, dampak ekonominya juga termasuk pada perputaran usaha masyarakat yang ada di sekitar obyek wisata,” lanjutnya.
Evita pun mengingatkan Danau Toba telah berhasil menarik investasi sekitar 7,5 juta USD selama Januari sampai dengan September 2024. Investasi ini berupa infrastruktur, amenitas (fasilitas untuk wisatawan), dan atraksi meningkatkan daya saing destinasi ini.
“Jadi harus dijaga betul status UNESCO ini. Jangan sampai Danau Toba kehilangan status pengakuan dunia yang sangat spesial itu karena bisa memengaruhi dunia pariwisata dan perekonomian nasional,” ujar Evita.
Di sisi lain, Evita menyoroti soal alokasi anggaran di mana Geopark Danau Toba mendapat Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 56,6 miliar pada 2024 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan penguatan di kawasan ini.
“Tentunya anggaran tersebut juga atas dukungan dari DPR. Jadi kami meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola dan Pemerintah untuk memastikan Geopark Kaldera atau Danau Toba tetap masih masuk dalam pengakuan UNESCO,” tegasnya.
“Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” pungkas Evita.
(cip)
Lihat Juga :
