Respons Agresivitas China, Akademisi Imbau ASEAN Tingkatkan Persatuan
Selasa, 20 Mei 2025 - 22:53 WIB
loading...
A
A
A
Bagi Laksma Salim, kesatuan ASEAN merupakan salah satu kunci dalam menemukan solusi bagi tantangan yang sedang dihadapi kawasan Asia Tenggara di atas. “ASEAN harus memperkuat kekuatan tawar (bargaining power) dalam berhadapan baik dengan China maupun Amerika Serikat, serta mengadopsi diplomasi aktif berdasarkan hukum internasional,” tuturnya.
Salim menilai negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kemampuan maritimnya melalui berbagai kerja sama regional. Pada saat yang sama, dia mengimbau agar China mempromosikan resolusi sengketa berdasarkan kerja sama yang bersifat menang-menang (win-win), menghormati hukum internasional, meningkatkan transparansi aktivitasnya di LCS, dan mengurangi tindakan militer yang provokatif yang berpotensi memunculkan ketegangan.
Diplomat Madya Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Dino R Kusnadi menyampaikan bahwa dalam konteks hubungan Indonesia China, diplomasi menjadi salah satu ujung tombak dalam membangun jembatan agar dapat terjadi proses peredaan bila terjadi ketegangan.
China telah menjadi salah satu sahabat Indonesia sekaligus sumber investasi teratas bagi Indonesia. Namun, ini bukan berarti Indonesia telah condong atau tergantung pada China.
Menurut dia, tingginya kerja sama ekonomi antara Indonesia dan China adalah fenomena saat ini saja, karena China menjadi salah satu negara yang dapat memberikan apa yang Indonesia butuhkan.
Dalam pandangan Dino, isu yang berlangsung di kawasan maritim Asia Tenggara perlu diselesaikan dengan cara ASEAN.
Dengan demikian, penyelesaian berbagai isu yang ada diharapkan untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme ASEAN. Bagi Dino, mekanisme yang berpusat pada sentralitas ASEAN itu harus dilandaskan pada Treaty of Amity and Cooperation (Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama), Deklarasi Code of Conducy (COC atau kode etik perilaku) di LCS, serta penyelesaian COC itu sendiri.
Berita baiknya, pada forum keamanan maritim di Manila pada 25 April 2025, Menteri Luar Negeri Filipina telah menyatakan bahwa ASEAN dan Tiongkok berkomitmen secara politik menuntaskan COC yang mengikat secara hukum paling lambat 2026.
Salim menilai negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kemampuan maritimnya melalui berbagai kerja sama regional. Pada saat yang sama, dia mengimbau agar China mempromosikan resolusi sengketa berdasarkan kerja sama yang bersifat menang-menang (win-win), menghormati hukum internasional, meningkatkan transparansi aktivitasnya di LCS, dan mengurangi tindakan militer yang provokatif yang berpotensi memunculkan ketegangan.
Diplomat Madya Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Dino R Kusnadi menyampaikan bahwa dalam konteks hubungan Indonesia China, diplomasi menjadi salah satu ujung tombak dalam membangun jembatan agar dapat terjadi proses peredaan bila terjadi ketegangan.
China telah menjadi salah satu sahabat Indonesia sekaligus sumber investasi teratas bagi Indonesia. Namun, ini bukan berarti Indonesia telah condong atau tergantung pada China.
Menurut dia, tingginya kerja sama ekonomi antara Indonesia dan China adalah fenomena saat ini saja, karena China menjadi salah satu negara yang dapat memberikan apa yang Indonesia butuhkan.
Dalam pandangan Dino, isu yang berlangsung di kawasan maritim Asia Tenggara perlu diselesaikan dengan cara ASEAN.
Dengan demikian, penyelesaian berbagai isu yang ada diharapkan untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme ASEAN. Bagi Dino, mekanisme yang berpusat pada sentralitas ASEAN itu harus dilandaskan pada Treaty of Amity and Cooperation (Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama), Deklarasi Code of Conducy (COC atau kode etik perilaku) di LCS, serta penyelesaian COC itu sendiri.
Berita baiknya, pada forum keamanan maritim di Manila pada 25 April 2025, Menteri Luar Negeri Filipina telah menyatakan bahwa ASEAN dan Tiongkok berkomitmen secara politik menuntaskan COC yang mengikat secara hukum paling lambat 2026.
(jon)
Lihat Juga :
