Respons Agresivitas China, Akademisi Imbau ASEAN Tingkatkan Persatuan
Selasa, 20 Mei 2025 - 22:53 WIB
loading...
Seminar berjudul China dan Keamanan Maritim Regional: Pandangan dari Asia Tenggara digelar di Jakarta, Senin (19/5/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Akademisi dan pengamat menilai Kawasan Asia Tenggara saat ini berada dalam keadaan genting. Berbeda dengan masa yang lampau, kawasan Asia Tenggara tepatnya wilayah Laut China Selatan (LCS) kini menjadi tempat kekuatan-kekuatan besar dunia saling berhadapan sehingga meningkatkan ketegangan Kawasan.
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto menuturkan agresivitas China dalam sekitar 15 tahun terakhir ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi bagi terciptanya ketegangan di atas.
Baca juga: Infrastruktur China di Asia Tenggara Makin Mencengkeram, Jebakan atau Peluang?
“Pada masa lalu, sejak zaman Deng Xiaoping hingga pemerintahan Hu Jintao, meski sudah memupuk kekuatan, China mempertahankan sikap low profile dan berupaya menyembunyikan kekuatannya. Meski terjadi ketegangan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara seperti konflik dengan Vietnam tahun 1974 dan 1988, serta ketegangan dengan Filipina di tahun 1995, namun ketegangan saat itu tidak meningkat seperti saat ini,” ujar Johanes saat seminar berjudul “China dan Keamanan Maritim Regional: Pandangan dari Asia Tenggara” di Jakarta, Senin, (19/5/2025).
Menurut pemerhati China yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, sejak 2012 China terlihat semakin memperlihatkan kekuatannya. Bahkan aktif melakukan apa yang oleh para ahli disebut sebagai aktivitas zona abu-abu (greyzone) yaitu memobilisasi unsur-unsur maritim sipil dengan didukung unsur Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat untuk beraktivitas di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara Asia Tenggara.
Beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, pernah mengalami hal serupa yaitu menjadi sasaran dari aktivitas pelanggaran hak berdaulat oleh China.
Apa yang dilakukan China dengan berdasar pada 10 garis putus-putus yang hanya dilandasi sebagai “hak sejarah” yang sebenarnya tidak sah berdasarkan hukum laut internasional yaitu UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea).
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto menuturkan agresivitas China dalam sekitar 15 tahun terakhir ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi bagi terciptanya ketegangan di atas.
Baca juga: Infrastruktur China di Asia Tenggara Makin Mencengkeram, Jebakan atau Peluang?
“Pada masa lalu, sejak zaman Deng Xiaoping hingga pemerintahan Hu Jintao, meski sudah memupuk kekuatan, China mempertahankan sikap low profile dan berupaya menyembunyikan kekuatannya. Meski terjadi ketegangan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara seperti konflik dengan Vietnam tahun 1974 dan 1988, serta ketegangan dengan Filipina di tahun 1995, namun ketegangan saat itu tidak meningkat seperti saat ini,” ujar Johanes saat seminar berjudul “China dan Keamanan Maritim Regional: Pandangan dari Asia Tenggara” di Jakarta, Senin, (19/5/2025).
Menurut pemerhati China yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, sejak 2012 China terlihat semakin memperlihatkan kekuatannya. Bahkan aktif melakukan apa yang oleh para ahli disebut sebagai aktivitas zona abu-abu (greyzone) yaitu memobilisasi unsur-unsur maritim sipil dengan didukung unsur Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat untuk beraktivitas di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara Asia Tenggara.
Beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, pernah mengalami hal serupa yaitu menjadi sasaran dari aktivitas pelanggaran hak berdaulat oleh China.
Apa yang dilakukan China dengan berdasar pada 10 garis putus-putus yang hanya dilandasi sebagai “hak sejarah” yang sebenarnya tidak sah berdasarkan hukum laut internasional yaitu UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea).
Lihat Juga :
