DPR Minta Kebijakan Pusat Soal Penanganan Corona Harus Sampai ke Pemda
Selasa, 17 Maret 2020 - 15:50 WIB
DPR Minta Kebijakan Pusat Soal Penanganan Corona Harus Sampai ke Pemda
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan kebijakan pemerintah pusat harus tersampaikan dengan baik ke pemerintah daerah (pemda) terkait virus Corona ini. Sehingga, apapun kebijakan itu menjadi sama dan serentak, dan juga yang paling penting, tersampaikan dengan baik juga ke masyarakat.
“Ini urusan teknis di lalangan, kebijakan pemerintah pusat harus terkomunikasi dengan baik. Kepala daerah harus diundang semua oleh pemerintah pusat lebih. Karena penjelasan teknis maka harus mobilisasi,” kata Arif saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3/2020). (Baca juga: Corona Mewabah, PKS Kritik Pemerintah Soal 49 TKA China Masuk ke Kendari)
Arif mengaku bingung kalau pemerintah saja takut mengumpulkan para kepala daerah. Padahal sebelumnya, pemerintah mengatakan ini bukan virus yang berbahaya. Karena, penanganan teknis soal Corona ini tidak bisa selesai hanya dengan telepon saja. “Saya enggak ngerti juga. Katanya bukan penyakit berbahaya. Jangankan di masyarakat, pemerintah pun takut. Ini harus segera,” sesalnya. (Baca juga: Soal Lockdown Corona, Demokrat Kritisi Lemahnya Koordinasi Pusat dan Daerah)
Arif mengakui memang kebijakan di masing-masing daerah tentu berbeda bergantung bagaimana pandemi Corona ini di daerah tersebut. Tetapi, harus terkomunikasikan dan terkoordinasi dengan baik.
Ketua DPP PDIP ini juga mengusulkan agar penanganan Corona ini tidak sekedar mengumumkan perkembangan secara terbuka tetapi, mempersiapkan aparatur negara pada skenario mitigasi, penyebarluasan dan pengambilan langkah-langkah antispasi agar kesehatan masyarakat terjamin. Menjelaskan ke masyarakat bahwa ini bukan bahaya yang menciptakan ketakutan atau kekhawatiran karena memang ini bukan bencana yang mematikan.
“Apakah benar yang kena Corona langsung mati, di China saja tidak. Bikin langkah praktis di lapangan, jangan banyak ngumumkan-ngumumkan lewat media. Menyampaikan informasi yang akurat ke masyarakat langsung, kan ada RT, RW, kepala desa, lurah. Kan kalau ditanya ke masyarakat banyak yang nggak ngerti Corona itu, terutama masyarakat pedesaan. Masyarakat butuh hidup, butuh duit karena takut jadi nggak kerja,” bebernya.
Arif menegaskan yang paling penting adalah masyarakat menguatkan masyarakat, bukan menyebar ketakutan. Karena faktanya, psikologi masyarakat sangat terganggu karena ini. “Ini psikologi masyarakat terganggu sekali. Bahkan bila perlu, menutup sementara sumber informasi yang membuat kekacauan,” tandasnya.
“Ini urusan teknis di lalangan, kebijakan pemerintah pusat harus terkomunikasi dengan baik. Kepala daerah harus diundang semua oleh pemerintah pusat lebih. Karena penjelasan teknis maka harus mobilisasi,” kata Arif saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3/2020). (Baca juga: Corona Mewabah, PKS Kritik Pemerintah Soal 49 TKA China Masuk ke Kendari)
Arif mengaku bingung kalau pemerintah saja takut mengumpulkan para kepala daerah. Padahal sebelumnya, pemerintah mengatakan ini bukan virus yang berbahaya. Karena, penanganan teknis soal Corona ini tidak bisa selesai hanya dengan telepon saja. “Saya enggak ngerti juga. Katanya bukan penyakit berbahaya. Jangankan di masyarakat, pemerintah pun takut. Ini harus segera,” sesalnya. (Baca juga: Soal Lockdown Corona, Demokrat Kritisi Lemahnya Koordinasi Pusat dan Daerah)
Arif mengakui memang kebijakan di masing-masing daerah tentu berbeda bergantung bagaimana pandemi Corona ini di daerah tersebut. Tetapi, harus terkomunikasikan dan terkoordinasi dengan baik.
Ketua DPP PDIP ini juga mengusulkan agar penanganan Corona ini tidak sekedar mengumumkan perkembangan secara terbuka tetapi, mempersiapkan aparatur negara pada skenario mitigasi, penyebarluasan dan pengambilan langkah-langkah antispasi agar kesehatan masyarakat terjamin. Menjelaskan ke masyarakat bahwa ini bukan bahaya yang menciptakan ketakutan atau kekhawatiran karena memang ini bukan bencana yang mematikan.
“Apakah benar yang kena Corona langsung mati, di China saja tidak. Bikin langkah praktis di lapangan, jangan banyak ngumumkan-ngumumkan lewat media. Menyampaikan informasi yang akurat ke masyarakat langsung, kan ada RT, RW, kepala desa, lurah. Kan kalau ditanya ke masyarakat banyak yang nggak ngerti Corona itu, terutama masyarakat pedesaan. Masyarakat butuh hidup, butuh duit karena takut jadi nggak kerja,” bebernya.
Arif menegaskan yang paling penting adalah masyarakat menguatkan masyarakat, bukan menyebar ketakutan. Karena faktanya, psikologi masyarakat sangat terganggu karena ini. “Ini psikologi masyarakat terganggu sekali. Bahkan bila perlu, menutup sementara sumber informasi yang membuat kekacauan,” tandasnya.
(cip)
