Langkah Hukum Jokowi Tanggapi Tudingan Ijazah Palsu Dinilai Pelajaran Berdemokrasi
Kamis, 24 April 2025 - 19:52 WIB
loading...
A
A
A
“Itu banyak sekali sentimen negatif yang ya bisa dikatakan, untuk membunuh karakternya. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai Wakil Presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,” sambung Boni.
Dia mengungkapkan sudah ada kelompok politik yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di Pilpres 2029. “Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,” katanya.
Dia melanjutkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024.
Misalnya, kata dia, pembubaran ormas. Boni melihat kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. “Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya,” ucapnya.
“Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi," pungkasnya.
Adapun diskusi itu dihadiri juga oleh Koordinator Gerakan IndonesiaCerah Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto.
Dia mengungkapkan sudah ada kelompok politik yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di Pilpres 2029. “Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,” katanya.
Dia melanjutkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024.
Misalnya, kata dia, pembubaran ormas. Boni melihat kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. “Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya,” ucapnya.
“Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi," pungkasnya.
Adapun diskusi itu dihadiri juga oleh Koordinator Gerakan IndonesiaCerah Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto.
(rca)
Lihat Juga :
