Strategi Baru Kekuasaan: dari Brainwashing ke Emotional Hijacking?
Kamis, 17 April 2025 - 15:41 WIB
loading...
A
A
A
Kedua negara berhasil menekan gejolak sosial melalui manipulasi emosional, bukan represi fisik. Namun harga yang dibayar tidak kecil: meningkatnya depresi diam-diam, apatisme politik, dan keterputusan batin warga dari realitas dan masa depan. Rakyat tampak tenang, tapi sesungguhnya lelah dan kehilangan orientasi.
Strategi ini menciptakan kesan bahwa semua baik-baik saja, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah penumpukan tekanan emosional yang tak tersalurkan.
Di Indonesia, model emotional governance mungkin belum seformal China atau seintens Rusia, tetapi jejaknya mulai terlihat jelas.
Bukan lewat sistem kredit sosial atau siaran televisi penuh propaganda, melainkan melalui kombinasi algoritma media sosial, retorika penguasa, dan banjir konten yang menyentuh sisi emosional rakyat: rasa takut, bangga, atau pasrah.
Narasi "kita miskin tapi bahagia", "semua negara sedang sulit", atau "yang penting aman dan stabil" menjadi alat kendali psikologis yang menumpulkan pertanyaan kritis.
Pemerintah tidak melarang suara rakyat secara langsung, tetapi menciptakan atmosfer emosional di mana bertanya terasa sia-sia, marah terasa lelah, dan diam menjadi pilihan yang dianggap waras.
Ini bukan represi, tapi pengkondisian emosional. Perlahan, nalar publik dikerdilkan bukan dengan ancaman, melainkan dengan rasa nyaman yang dikontrol.
Tidak usah heran jika hari ini rakyat tampak tenang, bukan karena tidak ada yang salah, melainkan karena terlalu banyak yang harus dihadapi hingga marah pun kehilangan bentuknya.
Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang dikelola agar merasa cukup, bahkan saat keadilan tak kunjung datang. Inilah titik paling gawat dalam sejarah sebuah bangsa, ketika sistem berhenti membangun kesadaran, dan justru menumpulkan daya kritis dengan mengatur rasa.
Demokrasi pun perlahan mati, bukan karena tembakan senjata, tapi karena masyarakatnya tidak lagi peduli untuk bertanya.
Hemat saya, kita harus siap siap untuk memiliki rakyat yang tidak lagi peduli. Mungkin saja, meski saya tak berharap, tak peduli lagi pada mau jadi apa bangsa ini di masa depan.
Strategi ini menciptakan kesan bahwa semua baik-baik saja, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah penumpukan tekanan emosional yang tak tersalurkan.
Di Indonesia, model emotional governance mungkin belum seformal China atau seintens Rusia, tetapi jejaknya mulai terlihat jelas.
Bukan lewat sistem kredit sosial atau siaran televisi penuh propaganda, melainkan melalui kombinasi algoritma media sosial, retorika penguasa, dan banjir konten yang menyentuh sisi emosional rakyat: rasa takut, bangga, atau pasrah.
Narasi "kita miskin tapi bahagia", "semua negara sedang sulit", atau "yang penting aman dan stabil" menjadi alat kendali psikologis yang menumpulkan pertanyaan kritis.
Pemerintah tidak melarang suara rakyat secara langsung, tetapi menciptakan atmosfer emosional di mana bertanya terasa sia-sia, marah terasa lelah, dan diam menjadi pilihan yang dianggap waras.
Ini bukan represi, tapi pengkondisian emosional. Perlahan, nalar publik dikerdilkan bukan dengan ancaman, melainkan dengan rasa nyaman yang dikontrol.
Tidak usah heran jika hari ini rakyat tampak tenang, bukan karena tidak ada yang salah, melainkan karena terlalu banyak yang harus dihadapi hingga marah pun kehilangan bentuknya.
Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang dikelola agar merasa cukup, bahkan saat keadilan tak kunjung datang. Inilah titik paling gawat dalam sejarah sebuah bangsa, ketika sistem berhenti membangun kesadaran, dan justru menumpulkan daya kritis dengan mengatur rasa.
Demokrasi pun perlahan mati, bukan karena tembakan senjata, tapi karena masyarakatnya tidak lagi peduli untuk bertanya.
Hemat saya, kita harus siap siap untuk memiliki rakyat yang tidak lagi peduli. Mungkin saja, meski saya tak berharap, tak peduli lagi pada mau jadi apa bangsa ini di masa depan.
(shf)
Lihat Juga :
