Strategi Baru Kekuasaan: dari Brainwashing ke Emotional Hijacking?
Kamis, 17 April 2025 - 15:41 WIB
loading...
A
A
A
Maka dalam lanskap politik hari ini, yang diperebutkan bukan lagi kesadaran, tapi perhatian. Dan perhatian yang telah letih, terpecah, dan mudah terpancing emosi adalah lahan subur bagi manipulasi politik.
Inilah transisi halus dari brainwashing ke emotion-hijacking, yakni pengendalian massa bukan dengan doktrin keras, tapi lewat distraksi terus-menerus.
Kita tidak lagi dijejali ideologi, tapi dikelilingi kebisingan digital yang membuat kita letih berpikir. Dan ketika publik kelelahan, mereka tidak lagi peduli soal keadilan atau masa depan, tapi hanya ingin segera merasa tenang, segera merasa “baik-baik saja.”
Dalam celah inilah, kuasa memainkan emosinya. Memunculkan musuh bersama, narasi kebanggaan semu, atau ancaman imajiner demi mengontrol arah opini publik.
Negara-negara otoriter modern telah menunjukkan bagaimana teknik pengondisian emosi (emotional governance) publik bisa diterapkan secara sistematis dan halus.
Di China, pengendalian emosi publik dijalankan secara sistematis hingga ke level birokrasi akar rumput. Studi konten terhadap slogan layanan publik dari akun resmi lembaga pemerintah menunjukkan penerapan emotional governance yang mengatur bukan hanya perilaku. Tetapi juga perasaan warga, agar selalu bangga, bersyukur, tenteram, dan patuh.
Slogan-slogan ini dirancang untuk membentuk suasana emosional yang stabil dan menekan potensi perlawanan, dengan memengaruhi sistem limbik warga secara berulang. Alih-alih menanamkan ideologi, negara memperkuat kepatuhan melalui rekayasa emosional.
Penelitian ini menegaskan bahwa kendali sosial di China kini bertumpu pada birokrasi yang turut membentuk arsitektur emosi nasional (Yijing Tong dkk., Emotional Governance in Chinese Street-Level Bureaucracy, 2024).
Sebelumnya, di Rusia, Peter Pomerantsev -jurnalis keturunan Rusia- dalam Nothing Is True and Everything Is Possible (2014) menggambarkan bagaimana rezim Putin mengatur persepsi publik dengan menciptakan dunia yang dikendalikan oleh narasi palsu.
Tidak ada yang benar-benar nyata, oposisi palsu, proses hukum palsu, dan berita televisi yang sepenuhnya dimanipulasi. Di balik layar, emosi rakyat diarahkan bukan dengan represi langsung, tapi melalui drama politik yang dikoreografi dengan cermat. Hingga rakyat tak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang panggung.
Ini bukan sekadar pengaburan realitas, tapi pembentukan emosi kolektif secara terstruktur. Dan ketika publik hidup dalam dunia yang dikondisikan penuh absurditas, mereka kelelahan mencari makna. Dalam kondisi seperti ini, emosi menjadi jauh lebih mudah dikuasai ketimbang pikiran.
Di China dan Rusia, emotional governance terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas sosial tanpa kekerasan terang-terangan. Di China, kendali emosi rakyat dijalankan lewat sistem kredit sosial dan birokrasi akar rumput yang menyisipkan slogan-slogan layanan publik untuk menanamkan rasa bangga dan patuh (Yijing Tong dkk., 2024).
Sementara di Rusia, realitas sosial dibentuk melalui rekayasa narasi televisi dan media yang dikendalikan Kremlin, menciptakan dunia yang absurd namun membuat warga pasrah karena tak tahu mana yang nyata dan mana yang sandiwara (Pomerantsev, 2014).
Inilah transisi halus dari brainwashing ke emotion-hijacking, yakni pengendalian massa bukan dengan doktrin keras, tapi lewat distraksi terus-menerus.
Kita tidak lagi dijejali ideologi, tapi dikelilingi kebisingan digital yang membuat kita letih berpikir. Dan ketika publik kelelahan, mereka tidak lagi peduli soal keadilan atau masa depan, tapi hanya ingin segera merasa tenang, segera merasa “baik-baik saja.”
Dalam celah inilah, kuasa memainkan emosinya. Memunculkan musuh bersama, narasi kebanggaan semu, atau ancaman imajiner demi mengontrol arah opini publik.
Negara-negara otoriter modern telah menunjukkan bagaimana teknik pengondisian emosi (emotional governance) publik bisa diterapkan secara sistematis dan halus.
Di China, pengendalian emosi publik dijalankan secara sistematis hingga ke level birokrasi akar rumput. Studi konten terhadap slogan layanan publik dari akun resmi lembaga pemerintah menunjukkan penerapan emotional governance yang mengatur bukan hanya perilaku. Tetapi juga perasaan warga, agar selalu bangga, bersyukur, tenteram, dan patuh.
Slogan-slogan ini dirancang untuk membentuk suasana emosional yang stabil dan menekan potensi perlawanan, dengan memengaruhi sistem limbik warga secara berulang. Alih-alih menanamkan ideologi, negara memperkuat kepatuhan melalui rekayasa emosional.
Penelitian ini menegaskan bahwa kendali sosial di China kini bertumpu pada birokrasi yang turut membentuk arsitektur emosi nasional (Yijing Tong dkk., Emotional Governance in Chinese Street-Level Bureaucracy, 2024).
Sebelumnya, di Rusia, Peter Pomerantsev -jurnalis keturunan Rusia- dalam Nothing Is True and Everything Is Possible (2014) menggambarkan bagaimana rezim Putin mengatur persepsi publik dengan menciptakan dunia yang dikendalikan oleh narasi palsu.
Tidak ada yang benar-benar nyata, oposisi palsu, proses hukum palsu, dan berita televisi yang sepenuhnya dimanipulasi. Di balik layar, emosi rakyat diarahkan bukan dengan represi langsung, tapi melalui drama politik yang dikoreografi dengan cermat. Hingga rakyat tak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang panggung.
Ini bukan sekadar pengaburan realitas, tapi pembentukan emosi kolektif secara terstruktur. Dan ketika publik hidup dalam dunia yang dikondisikan penuh absurditas, mereka kelelahan mencari makna. Dalam kondisi seperti ini, emosi menjadi jauh lebih mudah dikuasai ketimbang pikiran.
Di China dan Rusia, emotional governance terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas sosial tanpa kekerasan terang-terangan. Di China, kendali emosi rakyat dijalankan lewat sistem kredit sosial dan birokrasi akar rumput yang menyisipkan slogan-slogan layanan publik untuk menanamkan rasa bangga dan patuh (Yijing Tong dkk., 2024).
Sementara di Rusia, realitas sosial dibentuk melalui rekayasa narasi televisi dan media yang dikendalikan Kremlin, menciptakan dunia yang absurd namun membuat warga pasrah karena tak tahu mana yang nyata dan mana yang sandiwara (Pomerantsev, 2014).
Lihat Juga :