Koperasi Merah Putih dan Problematika Kesejahteraan Petani

Akan tetapi perlu kita ingat bahwa meskipun koperasi menawarkan solusi alternatif bagi permasalahan pasar yang cacat yang dihadapi para petani, hal ini tidak menjamin terjadi di semua koperasi.

Semuanya tergantung bagaimana manajerial praktis koperasi berjalan di lapangan. Apakah ia mampu mendapatkan dukungan penuh dan memberikan manfaat bagi anggotanya atau hanya sebatas instrument untuk meraih simpati publik semata. Hal ini sangat relevan dalam menyoroti rencana pemerintah untuk meluncurkan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih bulan Juli mendatang.

Koperasi Desa Merah Putih Bukan Sebatas Microfinance Baru

Rencana peluncuran Koperasi desa perlu kita dukung dan nantikan, akan tetapi kita juga perlu mengingatkan bahwa koperasi desa harus bergerak selayaknya koperasi yang dapat meningkatkan bargaining power petani dalam rantai pasokan komoditas. Secara substansi koperasi menekankan pada kerja bersama-sama sehingga dia dapat bertanding dengan berimbang dengan pengusaha/korporasi besar yang bertujuan pada keuntungan individual.

Sehingga Hatta menekankan bahwa orientasi utama koperasi bukanlah keuntungan lembaga akan tetapi kesejahteraan anggota. Titik tekan pada kesejahteraan anggota menjadikan distribusi manfaat koperasi tidak didasarkan pada modal layaknya perusahaan, akan tetapi pada karya dan usaha anggota.

Semakin giat seorang anggota dalam mensukseskan target koperasi maka semakin besar manfaat yang akan mereka dapatkan. Hal ini mengantisipasi adanya pemilik modal besar yang hanya menitipkan modal tanpa berusaha untuk memutar dananya secara maksimal.

Rencana pemerintah untuk melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk menalangi pembiayaan Kopdes Merah Putih perlu mendapat perhatian penuh. Jangan sampai Kopdes Merah Putih bergerak di lapangan hanya sebatas pemberi kredit yang akhirnya para petani tetap terjebak dalam spirit ekonomi individualisme dan berkutat dalam isu struktural rantai pasokan pertanian.

Stimulus kredit mikro bagi petani secara umum memang dapat membantu pembiayaan produksi para petani, tapi ia tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan sistemik praktik monopoli dan monopsoni pasar yang dihadapi para petani.

Jika Kopdes Merah Putih hanya menjadi distributor kredit mikro, maka praktik tersebut mereduksi fungsi substansial koperasi. Kondisi ini yang dikhawatirkan oleh Hatta dimana nama “Koperasi” hanya dicatut untuk meligitimasi praktek bisnis perseroan semata yang berorientasi pada profit, bukan sebagai mekanisme ekonomi berbasis kekeluargaan. Semoga ketakutan ini tidak terjadi.

Kita berharap Koperasi Desa Merah Putih ini berperan sebagai instrumen pemerintah untuk menstimulus implementasi amanat pasal 33 UUD 1945. Di mana Kopdes Merah putih dapat memperkuat daya tawar petani, peternak dan nelayan dalam rantai pasok nasional yang bermuara pada kesejahteraan para petani desa di Negeri Merah Putih ini.