Kuota Mudik Gratis Kemenhub Berkurang, Komisi V Minta Tepat Sasaran
loading...
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta agar distribusi kuota mudik gratis Kemenhub tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada penurunan kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta agar distribusi kuota mudik gratis ini tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Mudik gratis adalah agenda tahunan yang dinantikan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, kuota harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Syaiful Huda, Jumat (21/3/2024).
Huda menekankan bahwa program mudik gratis sangat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal, yang seringkali menghadapi kesulitan finansial. Ia meminta agar kuota mudik gratis diprioritaskan bagi pekerja sektor informal tersebut.
“Para pekerja sektor informal ini harus diprioritaskan bagi penyelenggara mudik gratis dari Pemerintah. Mereka pasti lebih membutuhkan daripada kelompok-kelompok pekerja lain,” ujarnya.
Tahun ini, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas menjadi Rp17,725 triliun, yang berdampak pada alokasi dana untuk mudik gratis.
Program ini dilaksanakan melalui tiga Direktorat Jenderal, yaitu Perhubungan Darat, Perkeretaapian, dan Perhubungan Laut, dengan total kapasitas 86.312 penumpang dan 7.724 sepeda motor.
Secara rinci, anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) untuk mudik gratis turun dari Rp 20 miliar menjadi Rp17 miliar.
Hal ini menyebabkan pengurangan jumlah bus dari 700 unit (melayani 30.088 penumpang) menjadi 520 unit (melayani 21.536 penumpang). Selain itu, kuota sepeda motor yang diangkut truk juga berkurang dari 900 unit menjadi 300 unit, dengan jumlah truk yang digunakan turun dari 300 unit menjadi 10 unit.
Meskipun terjadi efisiensi, Huda meminta pemerintah tetap memastikan keselamatan dan kenyamanan pemudik. Ia menyarankan pemeriksaan berkala terhadap kendaraan, seperti ramp check, yang mencakup pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, kelengkapan administrasi, dan perlengkapan keselamatan.
“Faktor keselamatan dan kenyamanan pemudik harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Politikus PKB ini juga mengapresiasi peran perusahaan swasta yang konsisten menyelenggarakan mudik gratis selama libur Lebaran. Menurutnya, inisiatif ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan melakukan mudik secara mandiri.
“Kami tentu berharap penurunan kuota mudik gratis dari pemerintah ini di-back up oleh teman-teman dari swasta,” ujarnya.
“Mudik gratis adalah agenda tahunan yang dinantikan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, kuota harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Syaiful Huda, Jumat (21/3/2024).
Huda menekankan bahwa program mudik gratis sangat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal, yang seringkali menghadapi kesulitan finansial. Ia meminta agar kuota mudik gratis diprioritaskan bagi pekerja sektor informal tersebut.
“Para pekerja sektor informal ini harus diprioritaskan bagi penyelenggara mudik gratis dari Pemerintah. Mereka pasti lebih membutuhkan daripada kelompok-kelompok pekerja lain,” ujarnya.
Tahun ini, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas menjadi Rp17,725 triliun, yang berdampak pada alokasi dana untuk mudik gratis.
Program ini dilaksanakan melalui tiga Direktorat Jenderal, yaitu Perhubungan Darat, Perkeretaapian, dan Perhubungan Laut, dengan total kapasitas 86.312 penumpang dan 7.724 sepeda motor.
Secara rinci, anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) untuk mudik gratis turun dari Rp 20 miliar menjadi Rp17 miliar.
Hal ini menyebabkan pengurangan jumlah bus dari 700 unit (melayani 30.088 penumpang) menjadi 520 unit (melayani 21.536 penumpang). Selain itu, kuota sepeda motor yang diangkut truk juga berkurang dari 900 unit menjadi 300 unit, dengan jumlah truk yang digunakan turun dari 300 unit menjadi 10 unit.
Meskipun terjadi efisiensi, Huda meminta pemerintah tetap memastikan keselamatan dan kenyamanan pemudik. Ia menyarankan pemeriksaan berkala terhadap kendaraan, seperti ramp check, yang mencakup pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, kelengkapan administrasi, dan perlengkapan keselamatan.
“Faktor keselamatan dan kenyamanan pemudik harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Politikus PKB ini juga mengapresiasi peran perusahaan swasta yang konsisten menyelenggarakan mudik gratis selama libur Lebaran. Menurutnya, inisiatif ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan melakukan mudik secara mandiri.
“Kami tentu berharap penurunan kuota mudik gratis dari pemerintah ini di-back up oleh teman-teman dari swasta,” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
