DPR Minta Semua Pihak Berhati-Hati Soal Data Pasien Corona
DPR Minta Semua Pihak Berhati-Hati Soal Data Pasien Corona
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR menyayangkan ekspose berlebihan terhadap data pribadi pasien Corona (COVID-19) di media sosial (medsos) maupun media massa. Karena itu, Komisi I DPR meminta agar ke depannya semua pihak berhati-hati terkait data pribadi pasien Corona dan juga individu-individu lainnya.
“Saya sangat menyesalkan kenapa ini terjadi, mestinya tidak demikian. Semestinya privasi dia harus dilindungi, boleh lah dia ada di daerah tertentu dengan inisial boleh. Tapi tidak kemudian dipublikasi bebas seperti itu, itulah perlunya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas di DPR,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/3/2020). (Baca juga: Komisi I DPR Usul Moratorium Kunjungan Negara-negara Sumber Corona )
Meskipun RUU Perlindungan Data Pribadi ini belum selesai, menurut Kharis, data pribadi seseorang harus tetap dijaga. Dalam artian bahwa semua pihak harus saling menghormati.
“Kasihan kalau menjadi diekspose secara besar-besaran seperti ini,” imbuhnya.
Karena itu, Politisi PKS ini meminta kepada semua pihak baik itu media massa, stakeholder terkait maupun masyarakat untuk tidak mengumbar data atau privasi orang. Jika memang benar bahwa ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat itu menderita Corona, privasi mereka harus dilindungi dan jangan diekspose secara berlebihan.
“(Mereka) Diobati, dikarantina dengan dijaga privasinya, jangan diumbar. Saya memgimbau kepada semua saja hormati privasi orang per orang karena kita juga enggak suka privasinya dibuka, apalagi kalau sampai seperti itu. Bukannya empati tetapi ekspose berlebihan,” tegasnya.
Karena itu, Kharis mengingatkan sekali lagi bahwa semua pihak hari berhati-hati dengan privasi seseorang karena itu sangat sensitif, apalagi jika sampai dibuka ke publik secara berlebihan. (Baca juga: Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Penimbun Masker )
“Harus hati-hati, media terutama jangan kebablasan seperti ini. Masing-masing menjaga ada inisial ini di Kota Depok, oke. Tanpa harus fotonya diumbar macem-macem. Kasihan sekali,” tandas Kharis.
“Saya sangat menyesalkan kenapa ini terjadi, mestinya tidak demikian. Semestinya privasi dia harus dilindungi, boleh lah dia ada di daerah tertentu dengan inisial boleh. Tapi tidak kemudian dipublikasi bebas seperti itu, itulah perlunya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas di DPR,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/3/2020). (Baca juga: Komisi I DPR Usul Moratorium Kunjungan Negara-negara Sumber Corona )
Meskipun RUU Perlindungan Data Pribadi ini belum selesai, menurut Kharis, data pribadi seseorang harus tetap dijaga. Dalam artian bahwa semua pihak harus saling menghormati.
“Kasihan kalau menjadi diekspose secara besar-besaran seperti ini,” imbuhnya.
Karena itu, Politisi PKS ini meminta kepada semua pihak baik itu media massa, stakeholder terkait maupun masyarakat untuk tidak mengumbar data atau privasi orang. Jika memang benar bahwa ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat itu menderita Corona, privasi mereka harus dilindungi dan jangan diekspose secara berlebihan.
“(Mereka) Diobati, dikarantina dengan dijaga privasinya, jangan diumbar. Saya memgimbau kepada semua saja hormati privasi orang per orang karena kita juga enggak suka privasinya dibuka, apalagi kalau sampai seperti itu. Bukannya empati tetapi ekspose berlebihan,” tegasnya.
Karena itu, Kharis mengingatkan sekali lagi bahwa semua pihak hari berhati-hati dengan privasi seseorang karena itu sangat sensitif, apalagi jika sampai dibuka ke publik secara berlebihan. (Baca juga: Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Penimbun Masker )
“Harus hati-hati, media terutama jangan kebablasan seperti ini. Masing-masing menjaga ada inisial ini di Kota Depok, oke. Tanpa harus fotonya diumbar macem-macem. Kasihan sekali,” tandas Kharis.
(kri)
Explore More