BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran
loading...

Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna memberikan keterangan kepada media di sela aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, Senin (17/2/2025). FOTO/FELLDY UTAMA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Iqbal Cheisa Wiguna mengaku mendengar kabar akan ada 600.000 mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di seluruh Indonesia yang terancam tak bisa melanjutkan kuliahnya. Hal itu sebagai imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Iqbal mengaku mendapat kabar tersebut sekitar 3-4 hari yang lalu. Informasi itu membuat teman-teman mahasiswa merasa sedih mendengarnya. Karena itu, mahasiswa UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Kementerian/lembaga.
"Terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600 ribu mahasiswa penerima KIP-K di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya," kata Iqbal saat ditemui di halaman Fisip UI ketika tengah bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap', Senin (17/2/2025).
Tak hanya KIP Kuliah saja, Iqbal juga menyebut ada dampak lainnya yang informasinya akan mempengaruhi di sektor pendidikan, utamanya di lingkungan kampus.
"Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Itu rasanya yang akan berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terutama yang ada di UI," ujarnya.
Untuk diketahui, mahasiswa UI ikut turun menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar serentak di berbagai daerah pada hari ini. Mereka akan bergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.
"Massa teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia, dan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana mungkin kita akan mentok di Patung Kuda," kata Iqbal di halaman FISIP UI, Depok, Senin (17/2/2025).
Para mahasiswa UI sudah berkumpul. Mereka terlihat kompak mengenakan almamater kuning yang dipadukan dengan kaus berwarna hitam. Sebelum berangkat, Iqbal bersama pengurus BEM UI dengan menggunakan mobil komando juga sempat mengajak semua mahasiswa UI yang berada di fakultas masing-masing untuk ikut bergabung dalam demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini.
Iqbal meyakini, seluruh mahasiswa di fakultas di UI akan ikut serta untuk jalan bersama. "Teman-teman mahasiswa UI akan ada 1.000 orang yang akan bergabung bersama-sama untuk menuntut pemerintah," ujarnya.
Iqbal menyebut, ada lima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi nanti. Pertama, mahasiswa UI menuntut pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang dinilai kurang tepat.
Kedua, terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis (MBG). Mahasiswa UI melihat banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan program ini.
Ketiga, terkait dengan RUU Minerba. Mahasiswa UI melihat ada salah satu pasal dalam RUU Minerba ini yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang.
Keempat, mahasiswa UI melihat banyak sekali inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada.
Kelima terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik dapat dicairkan. "Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan," pungkasnya.
Iqbal mengaku mendapat kabar tersebut sekitar 3-4 hari yang lalu. Informasi itu membuat teman-teman mahasiswa merasa sedih mendengarnya. Karena itu, mahasiswa UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Kementerian/lembaga.
"Terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600 ribu mahasiswa penerima KIP-K di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya," kata Iqbal saat ditemui di halaman Fisip UI ketika tengah bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap', Senin (17/2/2025).
Tak hanya KIP Kuliah saja, Iqbal juga menyebut ada dampak lainnya yang informasinya akan mempengaruhi di sektor pendidikan, utamanya di lingkungan kampus.
"Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Itu rasanya yang akan berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terutama yang ada di UI," ujarnya.
Untuk diketahui, mahasiswa UI ikut turun menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar serentak di berbagai daerah pada hari ini. Mereka akan bergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.
"Massa teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia, dan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana mungkin kita akan mentok di Patung Kuda," kata Iqbal di halaman FISIP UI, Depok, Senin (17/2/2025).
Para mahasiswa UI sudah berkumpul. Mereka terlihat kompak mengenakan almamater kuning yang dipadukan dengan kaus berwarna hitam. Sebelum berangkat, Iqbal bersama pengurus BEM UI dengan menggunakan mobil komando juga sempat mengajak semua mahasiswa UI yang berada di fakultas masing-masing untuk ikut bergabung dalam demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini.
Iqbal meyakini, seluruh mahasiswa di fakultas di UI akan ikut serta untuk jalan bersama. "Teman-teman mahasiswa UI akan ada 1.000 orang yang akan bergabung bersama-sama untuk menuntut pemerintah," ujarnya.
Iqbal menyebut, ada lima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi nanti. Pertama, mahasiswa UI menuntut pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang dinilai kurang tepat.
Kedua, terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis (MBG). Mahasiswa UI melihat banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan program ini.
Ketiga, terkait dengan RUU Minerba. Mahasiswa UI melihat ada salah satu pasal dalam RUU Minerba ini yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang.
Keempat, mahasiswa UI melihat banyak sekali inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada.
Kelima terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik dapat dicairkan. "Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan," pungkasnya.
(abd)
Lihat Juga :