Mendagri: Pencairan Anggaran Tambahan Pilkada Paling Lambat Minggu Depan
Kamis, 03 September 2020 - 12:37 WIB
loading...
Mendagri: Pencairan Anggaran Tambahan Pilkada Paling Lambat Minggu Depan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, selain dari APBD, anggaran Pilkada Tahun 2020 juga mendapat tambahan dari Menteri Keuangan (Menkeu). Untuk tambahan anggaran ini sebelumnya diajukan KPU dan Bawaslu terkait dengan penyesuaian pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, penyelenggaran pilkada kali ini akan ada penambahan jumlah TPS karena berkurangnya jumlah pemilih tiap TPS. “Jumlah TPS bertambah, jumlah penyelenggara bertambah, jumlah pengawas bertambah, peralatan pilkada bertambah. Ditambah lagi permintaan KPU- Bawaslu untuk alat-alat perlindungan diri bagi bagi penyelenggara, pengawas, pengamanan, dan masyarakat pemilih,” katanya saat memberikan pengarahan Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Sedang Rumuskan Mekanisme Kampanye dan Iklan di Medsos)
Dia mengatakan, total tambahan yang diusulkan KPU-Bawaslu sebesar Rp5,24 triliun kepada menteri keuangan. Di mana telah dicairkan tahap pertama senilai Rp1,09 triliun. “Menkeu sudah memberikan tahap pertama hampir Rp1 triliun yang langsung masuk ditransfer ke rekening KPU/Bawaslu daerah. Jadi, tanpa melalui KPU pusat atau Bawaslu pusat. Langsung ke daerah sesuai dengan data yang diberikan oleh KPU/Bawaslu pusat,” ungkapnya. (Baca juga: Situasi Pandemi COVID-19 Rentan Dipolitisasi saat Kampanye Pilkada 2020)
Untuk sisa anggaran dukungan dari APBN, akan dicairkan paling lambat minggu depan. Tito mengatakan, saat ini masih proses reviu. “Rencana paling lambat minggu depan. Kami akan kejar terus. Minggu depan itu lebih kurang Rp3 triliun lebih dibagikan KPU-Bawaslu daerah. Sehingga kalau nanti sudah tersalurkan Rp3 triliun itu otomatis KPU-Bawaslu sudah cukup modal mereka untuk melaksanakan tugas program nasional ini, pilkada ini,” tandasnya. (Baca juga: Kabareskrim Instruksikan Jajaran Patuhi Penundaan Proses Hukum Pilkada)
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Agustus lalu, dari total anggaran pilkada sebesar Rp15,22 triliun telah dicairkan oleh pemerintah daerah (pemda) sebanyak Rp12,01 triliun atau 92,05%. Sehingga masih ada 7,95% atau Rp1,21 triliun yang belum dicairkan.
Seperti diketahui, penyelenggaran pilkada kali ini akan ada penambahan jumlah TPS karena berkurangnya jumlah pemilih tiap TPS. “Jumlah TPS bertambah, jumlah penyelenggara bertambah, jumlah pengawas bertambah, peralatan pilkada bertambah. Ditambah lagi permintaan KPU- Bawaslu untuk alat-alat perlindungan diri bagi bagi penyelenggara, pengawas, pengamanan, dan masyarakat pemilih,” katanya saat memberikan pengarahan Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Sedang Rumuskan Mekanisme Kampanye dan Iklan di Medsos)
Dia mengatakan, total tambahan yang diusulkan KPU-Bawaslu sebesar Rp5,24 triliun kepada menteri keuangan. Di mana telah dicairkan tahap pertama senilai Rp1,09 triliun. “Menkeu sudah memberikan tahap pertama hampir Rp1 triliun yang langsung masuk ditransfer ke rekening KPU/Bawaslu daerah. Jadi, tanpa melalui KPU pusat atau Bawaslu pusat. Langsung ke daerah sesuai dengan data yang diberikan oleh KPU/Bawaslu pusat,” ungkapnya. (Baca juga: Situasi Pandemi COVID-19 Rentan Dipolitisasi saat Kampanye Pilkada 2020)
Untuk sisa anggaran dukungan dari APBN, akan dicairkan paling lambat minggu depan. Tito mengatakan, saat ini masih proses reviu. “Rencana paling lambat minggu depan. Kami akan kejar terus. Minggu depan itu lebih kurang Rp3 triliun lebih dibagikan KPU-Bawaslu daerah. Sehingga kalau nanti sudah tersalurkan Rp3 triliun itu otomatis KPU-Bawaslu sudah cukup modal mereka untuk melaksanakan tugas program nasional ini, pilkada ini,” tandasnya. (Baca juga: Kabareskrim Instruksikan Jajaran Patuhi Penundaan Proses Hukum Pilkada)
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Agustus lalu, dari total anggaran pilkada sebesar Rp15,22 triliun telah dicairkan oleh pemerintah daerah (pemda) sebanyak Rp12,01 triliun atau 92,05%. Sehingga masih ada 7,95% atau Rp1,21 triliun yang belum dicairkan.
Lihat Juga :
