Mendagri: Pencairan Anggaran Tambahan Pilkada Paling Lambat Minggu Depan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, selain dari APBD, anggaran Pilkada Tahun 2020 juga mendapat tambahan dari Menteri Keuangan (Menkeu). Untuk tambahan anggaran ini sebelumnya diajukan KPU dan Bawaslu terkait dengan penyesuaian pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, penyelenggaran pilkada kali ini akan ada penambahan jumlah TPS karena berkurangnya jumlah pemilih tiap TPS. “Jumlah TPS bertambah, jumlah penyelenggara bertambah, jumlah pengawas bertambah, peralatan pilkada bertambah. Ditambah lagi permintaan KPU- Bawaslu untuk alat-alat perlindungan diri bagi bagi penyelenggara, pengawas, pengamanan, dan masyarakat pemilih,” katanya saat memberikan pengarahan Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Sedang Rumuskan Mekanisme Kampanye dan Iklan di Medsos)

Dia mengatakan, total tambahan yang diusulkan KPU-Bawaslu sebesar Rp5,24 triliun kepada menteri keuangan. Di mana telah dicairkan tahap pertama senilai Rp1,09 triliun. “Menkeu sudah memberikan tahap pertama hampir Rp1 triliun yang langsung masuk ditransfer ke rekening KPU/Bawaslu daerah. Jadi, tanpa melalui KPU pusat atau Bawaslu pusat. Langsung ke daerah sesuai dengan data yang diberikan oleh KPU/Bawaslu pusat,” ungkapnya. (Baca juga: Situasi Pandemi COVID-19 Rentan Dipolitisasi saat Kampanye Pilkada 2020)

Untuk sisa anggaran dukungan dari APBN, akan dicairkan paling lambat minggu depan. Tito mengatakan, saat ini masih proses reviu. “Rencana paling lambat minggu depan. Kami akan kejar terus. Minggu depan itu lebih kurang Rp3 triliun lebih dibagikan KPU-Bawaslu daerah. Sehingga kalau nanti sudah tersalurkan Rp3 triliun itu otomatis KPU-Bawaslu sudah cukup modal mereka untuk melaksanakan tugas program nasional ini, pilkada ini,” tandasnya. (Baca juga: Kabareskrim Instruksikan Jajaran Patuhi Penundaan Proses Hukum Pilkada)

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Agustus lalu, dari total anggaran pilkada sebesar Rp15,22 triliun telah dicairkan oleh pemerintah daerah (pemda) sebanyak Rp12,01 triliun atau 92,05%. Sehingga masih ada 7,95% atau Rp1,21 triliun yang belum dicairkan.

Di mana untuk KPU saat ini realisasinya mencapai 97,16% dari total anggaran Rp10,22 triliun. “Kami sudah bergerak semua ke daerah-daerah selama 2 bulan ini ada 18 provinsi membicarakan mengenai ini. Alhamdulillah, realisasi anggaran dari daerah berdasarkan NPHD sudah 97,16%,” ungkap Tito Karnavian.

Dia menyebut, ada beberapa daerah yang belum menuntaskan pencairan anggarannya. Karena itu, dia memastikan akan terus mengejar realisasi anggaran itu. “Ada beberapa yang belum seperti Morowali Utara. Kemudian Halmahera, saya kira sudah Utara dan Barat, tadinya kecil. Waropen ini juga masih di bawah 50%. Kita akan kejar. 97% sudah dialokasikan dari total sekitar Rp10 triliun. Kemudian ini sudah masuk KPUD masing-masing,” ujarnya.

Sementara untuk anggaran Bawaslu sudah terealisasi 95% dari total anggaran Rp3,46 triliun. Untuk pengamanan baru dicairkan 48% dari total Rp1,5 triliun. Menurut Mendagri, kecilnya pencairan anggaran untuk pengamanan pilkada karena ada beberapa alasan. Salah satunya karena aparat keamanan baru mulai aktif ketika ada pengumpulan masa seperti pendaftaran pasangan calon dan sengketa.

Sementara KPU-Bawaslu sudah bekerja dari bulan September 2019. “Kemudian untuk aparat keamanan TNI/Polri nanti akan mengajukan, saya sudah minta pak Kapolri, Panglima TNI untuk mendorong kepala satuan TNI/Polri wilayah masing-masing berkoordinasi dengan kepala daerah supaya segera dilunasi 100%. Dan biasanya, pengalaman saya pernah jadi kapolres, kapolda dua kali begitu minta kepala daerah biasanya cepat diajukan. Kalau engga cepat ya nanti ada masalah nantinya,” paparnya.