PP Muhammadiyah Soroti Tak Ada Oposisi di Indonesia Sekarang
Selasa, 11 Februari 2025 - 18:19 WIB
loading...
Pimpinan Pusat Muhammadiyah H M Busyro Muqoddas menyoroti Ketiadaan oposisi dalam sistem demokrasi di negara ini. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah H M Busyro Muqoddas menyoroti Ketiadaan oposisi dalam sistem demokrasi di negara ini.
Hal itu ia sampaikan dalam Acara bedah buku “Sistem Pemilu Indonesia” yang digelar di Gedung At Tanwir PP Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (11/2/2025).
"Setelah saya membaca buku ini ada catat kecil yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk dari apresiasi," kata Busyro dalam pidatonya.
Baca juga: Makna Bisik-bisik Anies-Ahok, Simbol Oposisi hingga Kans Berduet di Pilpres 2029
"Ketika banyak orang lain menilai mesin demokrasi sekarang ini banyak kritik tentu kritik yang positif mestinya parpol-parpol dan DPR itu menjadi fungsi utamanya kontrol pengawasan, tetapi sampai hari ini tidak ada partai oposisi dengan segala implikasi," tambahnya.
Implikasi yang dimaksud menurutnya adalah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Dampak destruktif terlihat sepanjang penyelenggara Pemilu sejak 2004 hingga 2024 yang menunjukkan adanya gejala yang mengkhawatirkan. "Gejala selama 10 tahun dua kali jadi 2 dekade gejala-gejala itu nanti tergambar dari pemaparan buku ini," katanya.
Baca juga: Sikap PDIP Oposisi atau Gabung Prabowo, Ini Kata Hasto
Busyro menegaskan gejala yang timbul dari proses pemilu atau pilkada yang tidak sepenuhnya menggambarkan prinsip standar jujur, adil, transparan dan bebas dari politik uang.
"Kebohongan-kebohongan publik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam arti sempit maupun luas akibatnya bukan saja demokrasi itu sebuah kata yang abstrak itu mengalami regresif tapi akibatnya adalah kepada masyarakat dan daya tahan bangsa," ucapnya.
Dalam membaca fenomena tersebut, Busyro menegaskan Muhamadiyah memiliki lembaga hikmah dan kebijakan publik yang senantiasa melakukan kajian-kajian akademis.
"Kajian-kajian itu kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang yang kemudian kita kontribusi kan kepada negara beberapa kali kami ke DPR beberapa kali kami ke pemerintah menyampaikan pokok-pokok hasil kajian-kajian secara akademis," tuturnya.
Dalam acara ini, secara simbolis tamu undangan menerima cindera mata berupa buku Sistem Pemilu Indonesia yang merupakan karya dari Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi, Tanto Lailam, dan Syakir Ridho Wijaya.
Tamu undangan di antaranya, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse; anggota Partai Golkar Ahmad Labib; Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Syarmadani; Seknas JPPR Nuriyah Dian Paramita, Mantan Penyelenggara Pemilu Arif Budiman; anggota DPR Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih.
Hal itu ia sampaikan dalam Acara bedah buku “Sistem Pemilu Indonesia” yang digelar di Gedung At Tanwir PP Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (11/2/2025).
"Setelah saya membaca buku ini ada catat kecil yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk dari apresiasi," kata Busyro dalam pidatonya.
Baca juga: Makna Bisik-bisik Anies-Ahok, Simbol Oposisi hingga Kans Berduet di Pilpres 2029
"Ketika banyak orang lain menilai mesin demokrasi sekarang ini banyak kritik tentu kritik yang positif mestinya parpol-parpol dan DPR itu menjadi fungsi utamanya kontrol pengawasan, tetapi sampai hari ini tidak ada partai oposisi dengan segala implikasi," tambahnya.
Implikasi yang dimaksud menurutnya adalah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Dampak destruktif terlihat sepanjang penyelenggara Pemilu sejak 2004 hingga 2024 yang menunjukkan adanya gejala yang mengkhawatirkan. "Gejala selama 10 tahun dua kali jadi 2 dekade gejala-gejala itu nanti tergambar dari pemaparan buku ini," katanya.
Baca juga: Sikap PDIP Oposisi atau Gabung Prabowo, Ini Kata Hasto
Busyro menegaskan gejala yang timbul dari proses pemilu atau pilkada yang tidak sepenuhnya menggambarkan prinsip standar jujur, adil, transparan dan bebas dari politik uang.
"Kebohongan-kebohongan publik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam arti sempit maupun luas akibatnya bukan saja demokrasi itu sebuah kata yang abstrak itu mengalami regresif tapi akibatnya adalah kepada masyarakat dan daya tahan bangsa," ucapnya.
Dalam membaca fenomena tersebut, Busyro menegaskan Muhamadiyah memiliki lembaga hikmah dan kebijakan publik yang senantiasa melakukan kajian-kajian akademis.
"Kajian-kajian itu kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang yang kemudian kita kontribusi kan kepada negara beberapa kali kami ke DPR beberapa kali kami ke pemerintah menyampaikan pokok-pokok hasil kajian-kajian secara akademis," tuturnya.
Dalam acara ini, secara simbolis tamu undangan menerima cindera mata berupa buku Sistem Pemilu Indonesia yang merupakan karya dari Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi, Tanto Lailam, dan Syakir Ridho Wijaya.
Tamu undangan di antaranya, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse; anggota Partai Golkar Ahmad Labib; Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Syarmadani; Seknas JPPR Nuriyah Dian Paramita, Mantan Penyelenggara Pemilu Arif Budiman; anggota DPR Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih.
(cip)
Lihat Juga :
