Candu Tax Amnesty

Jum'at, 24 Januari 2025 - 18:12 WIB
loading...
A A A
Keberhasilan lain terjadi di Kosovo, yang dua kali menggelar tax amnesty, 2008 dan 2015. Mouloud (2014) menyatakan, itu disebabkan persiapan matang, komunikasi yang jelas, dan implementasi kebijakan yang konsisten. Mereka menyusun lagi struktur tarif pajaknya, memperkuat aparat pajak, meningkatkan teknologi, dan memanfaatkan ekspektasi positif warga terhadap negara. Maklum, Kosovo baru resmi merdeka pada 2008.

Di luar itu, tax amnesty lebih banyak ciong. Baer dan Le Borgne (2008) menegaskan, amnesti pajak gagal di India, Argentina, Turki, dan Filipina. Alm et al (2009) menyimpulkan, amnesti pajak di Rusia, seperti di kebanyakan negara lain, tidak berdampak positif atau negatif terhadap pendapatan, dan hanya dimanfaatkan penghindar pajak.

Tax amnesty memang merugikan wajib pajak yang taat. Said (2017) menyatakan, amnesti pajak tidak adil dan menguntungkan pelaku penggelapan pajak, bahkan bisa dimanfaatkan untuk pencucian uang. Aparat hukum tidak bisa mengusut pelaku kejahatan kerah putih yang diuntungkan program amnesti pajak.

Nah, jika tax amnesty jilid III benar-benar dilaksanakan, pemerintah perlu menyiapkan diri bahwa hasilnya tidak akan optimal. Apalagi situasi ekonomi sedang tidak oke. Sebaliknya, mereka yang aji mumpung justru bakal kian marak.

Jadi, pastikan bahwa tax amnesty III dirancang lebih baik, lebih transparan, dengan pengetatan pengawasan aset yang dilaporkan, penguatan edukasi, dan kampanye kepatuhan. Dahulukan reformasi perpajakan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan ini yang paling krusial.

Sinaga (2016) menyatakan, problem pajak di Indonesia cenderung karena kelemahan regulasi perpajakannya sendiri, database berantakan, dan buruknya penegakan hukum. Alm et al (1990) menegaskan, tanpa penegakan hukum yang ketat, kepatuhan pajak setelah amnesti justru dapat menurun. Jadi, penting bagi Indonesia untuk memastikan benar kesiapan tax amnesty III ini.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mendagri Perintahkan...
Mendagri Perintahkan Gubernur Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik
RUU Satu Data Momentum...
RUU Satu Data Momentum Penguatan Database Perpajakan
Tax Payer Community:...
Tax Payer Community: Uang Pajak Bukan untuk Perang
Gibran Dukung Lahirnya...
Gibran Dukung Lahirnya UU Konsultan Pajak, Ketum IKPI: Saatnya Miliki Payung Hukum
OTT Pejabat Pajak di...
OTT Pejabat Pajak di Banjarmasin, KPK: Momentum Pembenahan Sistem Perpajakan
Restitusi Pajak Terus...
Restitusi Pajak Terus Meningkat, Golkar Desak Pengawasan DPR dan Audit BPK Diperkuat
Bayar PBB-P2 hingga...
Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli, Warga Jakarta Otomatis Dapat Potongan 7,5%
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Menkeu Purbaya Pastikan...
Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
Rekomendasi
GBK Diprediksi Dipadati...
GBK Diprediksi Dipadati Puluhan Ribu Pengunjung Akhir Pekan Ini, Dishub Siapkan Rekayasa Lalin
Hasil Indonesia Open...
Hasil Indonesia Open 2026: Jonatan Sikat Alwi, Jafar/Felisha Kalah
Rupiah Terkapar, Dampaknya...
Rupiah Terkapar, Dampaknya Mulai Terasa ke Sektor Industri Nasional
Berita Terkini
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Pertama Dalam Sejarah,...
Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA
Tak Kaget Dadan dan...
Tak Kaget Dadan dan Silmy Terjerat Kasus Korupsi, Noel: Juni-Juli Banyak Pejabat Ditangkap KPK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved