Buru Buronan KPK Harun Masiku, Kemenkumham Bentuk Tim Independen

JAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membentuk tim gabungan independen untuk menelusuri keberadaan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.

(Baca juga: Harun Masiku Masih Buron, Ray Berharap Menko Polhukam Turun Tangan)

Harun telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW).

"Menindaklanjuti situasi yang berkembang dari adanya kesimpangsiuran dan spekulasi mengenai keberadaan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan ini Inspektorat Jenderal membentuk tim gabungan independen," ujar Inspektur Jenderal Kemenkumham, Jhoni Ginting di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Jhoni menyebutkan, pembentukan tim independen tersebut atas perintah dan arahan langsung dari Menkumham, Yasonna H Laoly. "Dalam kesempatan ini kami dari Inspektorat Jenderal atas perintah Pak Menteri," jelasnya.

Tim gabungan independen itu terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Kabareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Ombudsman.

"Tujuan dibentuknya tim gabungan yang bersifat independen ini dalam rangka untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia. Hasil kerja tim ini akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," kata Jhoni Ginting.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengakui terlambat menginformasikan keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Tersangka pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu telah berada di Indonesia sejak Senin (7/1/2020) lalu.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan adanya gangguan atau delay system sehingga Imigrasi telah mengetahui keberadaan Harun. Delay system itu diduga terjadi karena proses restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sedang berlangsung.

Hal ini berimbas pada terganggunya sumber informasi. "Tidak lazim terjadi (delay system, tapi kalau mati lampu di Bandara Soeta itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kita lakukan pendalaman," kata Arvin di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).