Realisasi Belanja Tak Maksimal, Komitmen Pemda Tangani COVID-19 Dinilai Rendah
loading...
Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan tidak maksimalnya realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) bukan saja disebabkan tidak optimalnya kerja birokrasi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan tidak maksimalnya realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) bukan saja disebabkan tidak optimalnya kerja birokrasi. Menurutnya hal ini menujukkan rendahnya komitmen pemda dalam penanganan COVID-19 rendah.
Seperti diketahui realisasi belanja pemda hingga akhir Agustus sebesar 43,04%. Dimana masih ada 41 daerah yang realisasinya masih di bawah 30%. Lalu terdapat 107 daerah yang realisasinya di atas rata-rata nasional yakni sebesar 48,86%. (Baca juga:Naik Tipis 5,46% dari Semester I, Realisasi Belanja Daerah Capai 43,04%)
“Tahun ini belanja yang rendah tidak hanya bicara soal kurang optimalnya birokrasi bergerak tetapi lebih menunjukkan komitmen pemda untuk penanggulangan COVID-19 rendah,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (30/8/2020).
Menurutnya, daerah sebelumnya sudah diminta melakukan realokasi belanja untuk penanganan COVID-19. Sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri- Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020, pemda diminta untuk merasionalisasi belanja modal, barang dan jasa sekurang-kurangnya 50%. Dimana hasil dari rasionalisasi tersbeut digunakan untuk penanganan COVID-19 seperti bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi.
“Sudah ada angka yang dipatok dan jelas juga penggunaannya tapi tetap tidak maksimal belanjanya. Itu berarti bukan birokrasi tidak bekerja dalam kekuatan penuh tapi juga komitmen pemerintah, kepala daerah berarti memang rendah,” tuturnya.
Endi menyebut pemerintah pusat pun tak bisa berbuat banyak. Pasalnya realisasi belanja di pusat pun tak beda jauh dengan di daerah. (Baca juga: Stafsus Wapres: Kepatuhan PSBB dan Belanja Daerah untuk Corona Minim)
“Realisasi di pusat rendah juga. Ini juga memang jadi sulit buat presiden meminta kepala daerah segera lakukan penyerapan anggaran, tapi kementerian/lembaga yang didepan mata juga belum optimal,” tutupnya.
Seperti diketahui realisasi belanja pemda hingga akhir Agustus sebesar 43,04%. Dimana masih ada 41 daerah yang realisasinya masih di bawah 30%. Lalu terdapat 107 daerah yang realisasinya di atas rata-rata nasional yakni sebesar 48,86%. (Baca juga:Naik Tipis 5,46% dari Semester I, Realisasi Belanja Daerah Capai 43,04%)
“Tahun ini belanja yang rendah tidak hanya bicara soal kurang optimalnya birokrasi bergerak tetapi lebih menunjukkan komitmen pemda untuk penanggulangan COVID-19 rendah,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (30/8/2020).
Menurutnya, daerah sebelumnya sudah diminta melakukan realokasi belanja untuk penanganan COVID-19. Sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri- Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020, pemda diminta untuk merasionalisasi belanja modal, barang dan jasa sekurang-kurangnya 50%. Dimana hasil dari rasionalisasi tersbeut digunakan untuk penanganan COVID-19 seperti bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi.
“Sudah ada angka yang dipatok dan jelas juga penggunaannya tapi tetap tidak maksimal belanjanya. Itu berarti bukan birokrasi tidak bekerja dalam kekuatan penuh tapi juga komitmen pemerintah, kepala daerah berarti memang rendah,” tuturnya.
Endi menyebut pemerintah pusat pun tak bisa berbuat banyak. Pasalnya realisasi belanja di pusat pun tak beda jauh dengan di daerah. (Baca juga: Stafsus Wapres: Kepatuhan PSBB dan Belanja Daerah untuk Corona Minim)
“Realisasi di pusat rendah juga. Ini juga memang jadi sulit buat presiden meminta kepala daerah segera lakukan penyerapan anggaran, tapi kementerian/lembaga yang didepan mata juga belum optimal,” tutupnya.
(kri)
Explore More