Kabinet Besar, Efisiensi Wajib?

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PRESIDEN dan Wakil Presiden terpilih Indonesia untuk periode 2024 – 2029 telah resmi dilantik. Berbagai asa masyarakat dalam pembaruan kebijakan untuk menjawab tantangan domestik dan internasional pun semakin meningkat, mengharapkan pemerintahan baru mampu mengimplementasikan perubahan yang nyata, relevan, dan berkelanjutan.

Tak lama pasca pelantikan, pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pun disampaikan. Kabinet ini melibatkan lebih dari 100 pejabat penting, termasuk 53 menteri dan kepala badan, serta 56 wakil menteri. Komposisi yang luas ini diambil dari latar belakang partai koalisi, profesional, dan akademisi, mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan sinergis.

Komposisi ini menunjukkan upaya kolaborasi antara partai politik dan pihak independen untuk mengatasi tantangan nasional yang kompleks. Pembentukan kabinet yang melibatkan berbagai latar belakang ini menjadi simbol pemerintahan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil.

Kabinet Merah Putih – yang disebut-sebut sebagai salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia – diharapkan dapat bekerja secara efektif untuk mencapai target-target strategis pemerintah. Pembentukan kabinet yang besar ini diharapkan dapat mendorong efisiensi pemerintahan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

Berangkat dari berbagai latar belakang profesional dan akademis, Kabinet Merah Putih diharapkan mampu merespons tantangan ekonomi global dan menciptakan stabilitas di dalam negeri.

Pelibatan banyak profesional juga diharapkan menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk merangkul berbagai keahlian demi memperkuat fondasi kebijakan yang berbasis bukti dan hasil yang terukur. Di tengah situasi global yang dinamis, Kabinet Merah Putih diharapkan mampu membawa perubahan positif yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, mewujudkan pemerintahan yang proaktif, dan menciptakan terobosan dalam upaya memajukan Indonesia di kancah internasional.

Efisiensi Anggaran Dalam Struktur Pemerintahan Baru

Dinamika tantang internasional dan nasional yang semakin kompleks, menuntut pemerintah Indonesia untuk beradaptasi secara cepat dan responsif. Ketidakpastian global – mulai dari perubahan geopolitik hingga perkembangan teknologi yang pesat – tampaknya memicu pemerintah untuk membentuk kementerian dan lembaga baru.

Tujuannya adalah untuk memperkuat fokus pada tantangan tertentu, seperti transisi energi, digitalisasi, kemandirian pangan, dan perlindungan masyarakat rentan. Misalnya, kementerian yang berfokus pada keamanan digital dan energi baru diharapkan mampu mendukung kestabilan Indonesia di tengah ketidakpastian yang meningkat.

Pun secara nasional, kebutuhan terhadap pengelolaan isu-isu strategis menuntut pembagian tugas yang lebih spesifik. Seperti pemisahan beberapa kementerian di bidang pembangunan wilayah dan transportasi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan teori manajemen pemerintahan, struktur organisasi yang efektif harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal. Oleh sebab itu, penambahan lembaga yang spesifik ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan kebijakan, memastikan bahwa setiap bidang mendapatkan perhatian sesuai prioritas dan urgensinya.

Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa tatkala jumlah kementerian dan lembaga pemerintah bertambah, peningkatan kebutuhan pun menjadi lebih banyak. Pada kondisi tersebut, prinsip dasar pengelolaan anggaran perlu menjadi perhatian utama.