Kabinet Besar, Efisiensi Wajib?

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PRESIDEN dan Wakil Presiden terpilih Indonesia untuk periode 2024 – 2029 telah resmi dilantik. Berbagai asa masyarakat dalam pembaruan kebijakan untuk menjawab tantangan domestik dan internasional pun semakin meningkat, mengharapkan pemerintahan baru mampu mengimplementasikan perubahan yang nyata, relevan, dan berkelanjutan.

Tak lama pasca pelantikan, pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pun disampaikan. Kabinet ini melibatkan lebih dari 100 pejabat penting, termasuk 53 menteri dan kepala badan, serta 56 wakil menteri. Komposisi yang luas ini diambil dari latar belakang partai koalisi, profesional, dan akademisi, mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan sinergis.

Komposisi ini menunjukkan upaya kolaborasi antara partai politik dan pihak independen untuk mengatasi tantangan nasional yang kompleks. Pembentukan kabinet yang melibatkan berbagai latar belakang ini menjadi simbol pemerintahan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil.

Kabinet Merah Putih – yang disebut-sebut sebagai salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia – diharapkan dapat bekerja secara efektif untuk mencapai target-target strategis pemerintah. Pembentukan kabinet yang besar ini diharapkan dapat mendorong efisiensi pemerintahan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

Berangkat dari berbagai latar belakang profesional dan akademis, Kabinet Merah Putih diharapkan mampu merespons tantangan ekonomi global dan menciptakan stabilitas di dalam negeri.

Pelibatan banyak profesional juga diharapkan menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk merangkul berbagai keahlian demi memperkuat fondasi kebijakan yang berbasis bukti dan hasil yang terukur. Di tengah situasi global yang dinamis, Kabinet Merah Putih diharapkan mampu membawa perubahan positif yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, mewujudkan pemerintahan yang proaktif, dan menciptakan terobosan dalam upaya memajukan Indonesia di kancah internasional.

Efisiensi Anggaran Dalam Struktur Pemerintahan Baru

Dinamika tantang internasional dan nasional yang semakin kompleks, menuntut pemerintah Indonesia untuk beradaptasi secara cepat dan responsif. Ketidakpastian global – mulai dari perubahan geopolitik hingga perkembangan teknologi yang pesat – tampaknya memicu pemerintah untuk membentuk kementerian dan lembaga baru.

Tujuannya adalah untuk memperkuat fokus pada tantangan tertentu, seperti transisi energi, digitalisasi, kemandirian pangan, dan perlindungan masyarakat rentan. Misalnya, kementerian yang berfokus pada keamanan digital dan energi baru diharapkan mampu mendukung kestabilan Indonesia di tengah ketidakpastian yang meningkat.

Pun secara nasional, kebutuhan terhadap pengelolaan isu-isu strategis menuntut pembagian tugas yang lebih spesifik. Seperti pemisahan beberapa kementerian di bidang pembangunan wilayah dan transportasi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan teori manajemen pemerintahan, struktur organisasi yang efektif harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal. Oleh sebab itu, penambahan lembaga yang spesifik ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan kebijakan, memastikan bahwa setiap bidang mendapatkan perhatian sesuai prioritas dan urgensinya.

Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa tatkala jumlah kementerian dan lembaga pemerintah bertambah, peningkatan kebutuhan pun menjadi lebih banyak. Pada kondisi tersebut, prinsip dasar pengelolaan anggaran perlu menjadi perhatian utama.

Menurut prinsip ekonomi publik, pengelolaan anggaran harus efisien, fokus, dan memiliki target yang jelas untuk menghindari pemborosan sumber daya. Artinya, pemerintah perlu menetapkan anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja yang memprioritaskan hasil nyata dalam mencapai tujuan nasional.

Selain itu, pengelolaan kementerian juga mencakup sistem akuntabilitas yang ketat untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran. Merujuk pada teori efisiensi institusional, kementerian baru diharapkan memiliki parameter keberhasilan yang terukur dan terikat waktu.

Artinya, setiap kementerian atau lembaga baru tidak hanya fokus pada tugas operasionalnya tetapi juga berkomitmen untuk melaporkan kemajuan kepada publik secara periodik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa reformasi birokrasi memberikan dampak yang nyata dan terukur.

Secara struktural, kabinet baru di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen terhadap efisiensi anggaran dengan menerapkan prinsip-prinsip lean management dalam pengelolaan kementerian. Artinya, melalui pendekatan ini, setiap kementerian diharapkan dapat mengidentifikasi area yang kurang efisien dan memperbaikinya secara cepat.

Pada konteks yang lebih luas, lean management juga memungkinkan kementerian untuk merespons perubahan secara fleksibel, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat lebih produktif. Oleh sebab itu, langkah pembentukan kementerian dan lembaga baru ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional di tengah kondisi yang tidak menentu.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa struktur kementerian yang baru ini mampu memenuhi tantangan yang ada dengan pendekatan yang fokus dan bertanggung jawab. Melalui strategi ini, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan stabilitasnya dan terus berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan di kancah internasional.

Urgensi Soliditas dan Keterbukaan Antar Lembaga

Kesiapan menuju tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah membutuhkan fokus yang jelas dan tim yang solid, terutama mengingat bahwa beberapa urusan kini terdistribusi di berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah harus memastikan bahwa masing-masing sektor dapat berfungsi optimal meskipun tanggung jawabnya terpisah.

Dalam konteks ini, kolaborasi yang kuat antara lembaga sangat penting agar tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih efektif, meskipun kementerian memiliki peran dan prioritas masing-masing. Pasalnya, dengan banyaknya kementerian yang memiliki program serupa, risiko terjadinya tumpang tindih program atau overlapping semakin besar.

Hal ini bisa berdampak pada ketidakefisienan, baik dari segi anggaran maupun alokasi sumber daya manusia. Apabila tidak ada koordinasi yang kuat, program-program yang sebenarnya saling melengkapi justru bisa berjalan sendiri-sendiri, menyebabkan pemborosan sumber daya. Oleh sebab itu, perencanaan yang matang dan keterbukaan antarlembaga menjadi kunci utama.

Salah satu solusi utama untuk meningkatkan koordinasi adalah dengan meningkatkan keterbukaan data dan akses informasi antara kementerian terkait. Integrasi data memungkinkan setiap kementerian memiliki gambaran yang jelas mengenai program dan capaian kementerian lain. Selanjutnya, informasi yang tersedia dapat digunakan secara sinergis untuk menghindari overlapping dan memastikan setiap kementerian bekerja secara komplementer, tidak saling bersaing atau mengulang tugas yang sama.

Selain itu, keterbukaan dan perencanaan yang terukur akan “memaksa” setiap kementerian untuk duduk bersama dan berdiskusi secara rutin. Forum semacam ini berfungsi sebagai wadah bagi kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan program, menetapkan prioritas, dan memastikan bahwa setiap tujuan nasional dapat dicapai tanpa adanya friksi antarlembaga. Melalui rapat bersama yang terstruktur, setiap pihak dapat memberikan masukan dan mendiskusikan langkah-langkah taktis untuk program-program tertentu.

Pengurangan overlapping program juga memerlukan perubahan dalam budaya kerja birokrasi. Budaya kerja yang lebih transparan dan kolaboratif harus ditanamkan di seluruh jajaran kementerian dan lembaga. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mendorong kerja sama lintas sektor, di mana indikator keberhasilan setiap program dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama, bukan hanya capaian individu kementerian. Semoga.