Masalah Tafsir Hukum di Dalam Membaca KUHP 2023
Kamis, 24 Oktober 2024 - 15:42 WIB
loading...
A
A
A
Perubahan mendasar landasan pemikiran hukum tersebut merupakan suatu Upaya ahli hukum pidana bangsa Indonesia untuk mengembalikan secara evolutive nilai-nilai dan budaya yang merupakan karakteristik bangsa Indonesia, Pancasila. Hal ini semakin nyata pada ketentuan mengenai tujuan, pedoman dan jenis pidana dalam UU KUHP 2023; di dalam Pasal 52, tidak untuk merendahkan martabat manusia.
Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 53 (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. l2l Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.
Hal ini tercermin dalam Pasal 65, yakni jenis pidana, terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.
Jenis pidana baru yang dalam UU KUHP 2023 adalah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang mencerminkan bahwa hukum pidana Indonesia masa depan tidak lagi bertumpu pada norma dan sanksi melainkan juga pada pengawasan dan sanksi sosial. Kedua jenis pidana tersebut merupakan ciri khas berhasil tidaknya sistem pemidanaan di dalam masyarakat Indonesia pada khususnya tentang pandangan masyarakat mengenai perbuatan tercela atau tidak tercela dan merupakan pelanggaran atas norma agama dan kesusilaan merupakan parameter pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sejak lama.
Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 53 (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. l2l Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.
Hal ini tercermin dalam Pasal 65, yakni jenis pidana, terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.
Jenis pidana baru yang dalam UU KUHP 2023 adalah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang mencerminkan bahwa hukum pidana Indonesia masa depan tidak lagi bertumpu pada norma dan sanksi melainkan juga pada pengawasan dan sanksi sosial. Kedua jenis pidana tersebut merupakan ciri khas berhasil tidaknya sistem pemidanaan di dalam masyarakat Indonesia pada khususnya tentang pandangan masyarakat mengenai perbuatan tercela atau tidak tercela dan merupakan pelanggaran atas norma agama dan kesusilaan merupakan parameter pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sejak lama.
(zik)
Lihat Juga :
