Deflasi: Kebijakan Harus Bagaimana?

Menurut Keynes, pada saat terjadinya deflasi, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. Salah satu cara efektif yang bisa dilakukan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Selain itu, subsidi untuk kebutuhan pokok seperti bahan bakar, pangan, dan energi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. Dengan meningkatnya konsumsi, permintaan terhadap barang dan jasa di pasar akan pulih, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan deflasi.

Selain fokus pada permintaan agregat, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi penawaran (supply side) sebagai upaya menghadapi tantangan deflasi. Pemikiran Joseph Schumpeter menjadi sangat relevan dalam konteks ini, yang menekankan pentingnya inovasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan lingkungan usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan Schumpeterian menyarankan bahwa untuk membangkitkan perekonomian, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor strategis, memperkuat kualitas tenaga kerja, serta menciptakan iklim bisnis yang memungkinkan inovasi dan produktivitas.

Pada praktiknya, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal berupa pemotongan pajak atau subsidi bagi sektor-sektor tertentu, seperti industri manufaktur, teknologi, dan pertanian, yang memiliki potensi untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Insentif ini akan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi, mengadopsi teknologi baru, dan melakukan ekspansi bisnis.

Dengan demikian, kapasitas produksi nasional dapat meningkat, sehingga sisi penawaran agregat menjadi lebih kuat dan mampu memenuhi permintaan pasar. Pada saat penawaran meningkat, risiko kenaikan harga akibat peningkatan permintaan dapat diminimalisir, menjaga stabilitas ekonomi.

Selain memberikan insentif fiskal, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam mendorong penawaran agregat. Pemerintah dapat berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, produktivitas di berbagai sektor akan meningkat. Produktivitas yang tinggi akan memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dengan lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya, memperkuat sisi penawaran dalam perekonomian.

Intinya, dalam konteks deflasi di Indonesia saat ini, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada kebijakan yang mendorong permintaan, tetapi juga memperkuat sisi penawaran. Pengeluaran pemerintah (government spending) dapat berdampak negatif pada perekonomian jika tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran agregat (aggregate supply).

Tatkala pemerintah meningkatkan belanja – seperti melalui program bantuan sosial, subsidi, atau proyek infrastruktur – maka akan mendorong permintaan barang dan jasa di pasar. Pasalnya, jika kapasitas produksi dan distribusi barang tidak memadai, maka lonjakan permintaan akan sulit dipenuhi sehingga menyebabkan tekanan inflasi.