Munas Golkar Keluarkan 13 Rekomendasi
Kamis, 05 Desember 2019 - 20:26 WIB
Munas Golkar Keluarkan 13 Rekomendasi
A
A
A
JAKARTA - Sidang musyawarah nasional (Munas) X Partai Golkar Komisi B memberikan 13 rekomendasi. Pertama, Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader dan masyarakat luas, dalam rangka mewujudkan partai yang lebih modern dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan.
Kedua, Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespons distrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi.
"Sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat," kata Pimpinan Komisi B Munas X Partai Golkar, Siti Aisyah di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).
Ketiga, dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada Pemilu 2024, DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik diantaranya pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).
Selain itu, sistem Pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilihan metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil, membentuk saksi permanen hingga ke daerah dan menetapkan parliamentary threshold 4 persen ke daerah-daerah.
Keempat, dalam menghadapi kontestasi politik Pilkada, Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Kelima, strategi pemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader, baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula.
Keenam, DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal.
"Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan, Merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya, memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda," imbuhnya.
Ketujuh, sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia. Kedelapan, dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar.
Kesembilan, Partai Golkar melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai. Kesepuluh, memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Kesebelas, perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) dan menghidari politik transaksional.
Keduabelas, Partai Golkar perlu mendorong penguatan Alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan. Ketigabelas, Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kedua, Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespons distrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi.
"Sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat," kata Pimpinan Komisi B Munas X Partai Golkar, Siti Aisyah di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).
Ketiga, dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada Pemilu 2024, DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik diantaranya pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).
Selain itu, sistem Pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilihan metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil, membentuk saksi permanen hingga ke daerah dan menetapkan parliamentary threshold 4 persen ke daerah-daerah.
Keempat, dalam menghadapi kontestasi politik Pilkada, Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Kelima, strategi pemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader, baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula.
Keenam, DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal.
"Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan, Merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya, memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda," imbuhnya.
Ketujuh, sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia. Kedelapan, dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar.
Kesembilan, Partai Golkar melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai. Kesepuluh, memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Kesebelas, perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) dan menghidari politik transaksional.
Keduabelas, Partai Golkar perlu mendorong penguatan Alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan. Ketigabelas, Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
(maf)
