Persoalan Papua dan Alutsista Bakal Ditanyakan Komisi I DPR ke Prabowo
Senin, 11 November 2019 - 11:07 WIB
Persoalan Papua dan Alutsista Bakal Ditanyakan Komisi I DPR ke Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Persoalan di Papua merupakan salah satu hal yang ingin ditanyakan komisi I DPR kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam rapat kerja hari ini. Adapun rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto dijadwalkan mulai pukul 11.00 WIB.
"Tentu bagaimana penanganan terhadap situasi terkini di Papua, bagaimana kita menjaga kondusivitas bersama untuk Papua, itu mungkin yang akan mengemuka," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Adapun keputusan Presiden Jokowi yang mengaktifkan kembali posisi wakil panglima TNI tidak akan ditanyakan Komisi I DPR kepada Prabowo Subianto. Karena, persoalan wakil panglima TNI itu dianggap sudah selesai.
"Karena kebutuhan organisasi saya rasa itu sah-sah saja, jadi saya rasa itu tidak menjadi concern utama dalam rapat ini," ujar Politikus Partai Golkar ini.
Sementara itu, agenda utamanya, Komisi I DPR ingin mendengarkan bagaimana Prabowo Subianto mentransformasikan visi misi presiden untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Dia mengatakan, Presiden Jokowi pada rapat kabinet terbatas beberapa hari lalu menyatakan Keberpihakan pada industri pertahanan nasional.
"Kita ingin dari Menhan karena kebijakan umum dari presiden tersebut nanti yang menjalankan dan merancang kebijakan umumnya adalah Menhan, maka kita ingin mendengarkan sikap Menhan terkait bagaimana atau apa yang beliau akan lakukan dalam hal meningkatkan kekuatan TNI kita. Yang kedua keberpihakan Menhan pada industri pertahanan nasional," pungkasnya.
"Tentu bagaimana penanganan terhadap situasi terkini di Papua, bagaimana kita menjaga kondusivitas bersama untuk Papua, itu mungkin yang akan mengemuka," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Adapun keputusan Presiden Jokowi yang mengaktifkan kembali posisi wakil panglima TNI tidak akan ditanyakan Komisi I DPR kepada Prabowo Subianto. Karena, persoalan wakil panglima TNI itu dianggap sudah selesai.
"Karena kebutuhan organisasi saya rasa itu sah-sah saja, jadi saya rasa itu tidak menjadi concern utama dalam rapat ini," ujar Politikus Partai Golkar ini.
Sementara itu, agenda utamanya, Komisi I DPR ingin mendengarkan bagaimana Prabowo Subianto mentransformasikan visi misi presiden untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Dia mengatakan, Presiden Jokowi pada rapat kabinet terbatas beberapa hari lalu menyatakan Keberpihakan pada industri pertahanan nasional.
"Kita ingin dari Menhan karena kebijakan umum dari presiden tersebut nanti yang menjalankan dan merancang kebijakan umumnya adalah Menhan, maka kita ingin mendengarkan sikap Menhan terkait bagaimana atau apa yang beliau akan lakukan dalam hal meningkatkan kekuatan TNI kita. Yang kedua keberpihakan Menhan pada industri pertahanan nasional," pungkasnya.
(pur)
