Memotret Wajah ASN Indonesia: Sebuah Pendekatan Teori Organisasi Birokrasi Max Weber
Minggu, 15 September 2024 - 07:12 WIB
loading...
A
A
A
Hal ini menunjukkan bahwa banyak ASN yang tidak mentaati peraturan yang ada. Imbas dari ketidaktaatan terhadap aturan ini menyebabkan kinerja organisasi secara keseluruhan akan terganggu.
Tak cukup sampai di situ, Weber juga menyebutkan bahwa sebuah organisasi birokrasi ideal adalah yang menerapkan prinsip spesialisasi. Memperkerjakan orang atau anggota organisasi dalam bidang dan sub sistem yang tepat atau proper. Kalau dalam bahasa sekarang hal ini dikenal sebagai prinsip profesionalisme dalam organisasi manajemen modern.
Jadi ketika menempatkan seseorang dalam jabatan di organisasi nmor satu yang dikedepankan adalah keahlian atau kemampuannya. Lagi-lagi, melihat realitas ASN kita, hal itu juga masih banyak yang jauh dari harapan.
Banyak ASN yang tidak memiliki kompetensi memadai untuk menjalankan tugas mereka. Kondisi obyektif ini selaras dengan temuan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menemukan 37% ASN tidak bekerja sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensinya.
Selain kompetensi, organisasi birokrasi yang ideal dalam pandangan Weber juga harus menganut prinsip impersonal. Aturan yang dijalankan di organisasi pada prinsipnya sama untuk semua anggota organisasi, menjunjung prinsip kesetaraan, keadilian serta mengharamkan adanya pembedaan atau diskriminasi.
Bagaimana penerapan prinsip impersonal dalam birokrasi ASN di Indonesia? Realitasnya, kultur birokrasi di Tanah Air seringkali dipengaruhi oleh patronage dan privilège, yang dapat menganggu prinsip impersonal.
Kultur birokrasi yang kental sistem paternalistik ini pada perkembanganya menjadi lading subur bagi tumbuhnya budaya KKN yang pada gilirannya membuat sebuah organisasi tidak bisa efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuannya.
Setelah membedah struktur organisasi birokrasi ASN di Indonesia dengan merujuk pada teori birokrasi Weber maka salah satu kesimpulannya adalah bahwa wajah birokrasi ASN kita masih bopeng alias belum ideal.
Sosok wajah birokrasi Abdi Negara yang terhimpun dalam Korpri ini diibaratkan masih banyak ditumbuhi jerawat yang membutuhkan ‘obat’ untuk membersihkan sekaligus memolesnya.
Butuh kerja keras dan cerdas dari semua stake holder khususnya para pelaku dalam tubuh ASN sendiri untuk mewujudkan harapan masyarakat agar ideologi ASN sebagai pihak yang melayani tidak berubah menjadi orang yang minta dilayani.
Seperti juga harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang suatu waktu pernah mengingatkan para mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN bahwa karakter utama ASN bukanlah menjadi penguasa, tapi pelayan masyarakat.
Tak cukup sampai di situ, Weber juga menyebutkan bahwa sebuah organisasi birokrasi ideal adalah yang menerapkan prinsip spesialisasi. Memperkerjakan orang atau anggota organisasi dalam bidang dan sub sistem yang tepat atau proper. Kalau dalam bahasa sekarang hal ini dikenal sebagai prinsip profesionalisme dalam organisasi manajemen modern.
Jadi ketika menempatkan seseorang dalam jabatan di organisasi nmor satu yang dikedepankan adalah keahlian atau kemampuannya. Lagi-lagi, melihat realitas ASN kita, hal itu juga masih banyak yang jauh dari harapan.
Banyak ASN yang tidak memiliki kompetensi memadai untuk menjalankan tugas mereka. Kondisi obyektif ini selaras dengan temuan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menemukan 37% ASN tidak bekerja sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensinya.
Selain kompetensi, organisasi birokrasi yang ideal dalam pandangan Weber juga harus menganut prinsip impersonal. Aturan yang dijalankan di organisasi pada prinsipnya sama untuk semua anggota organisasi, menjunjung prinsip kesetaraan, keadilian serta mengharamkan adanya pembedaan atau diskriminasi.
Bagaimana penerapan prinsip impersonal dalam birokrasi ASN di Indonesia? Realitasnya, kultur birokrasi di Tanah Air seringkali dipengaruhi oleh patronage dan privilège, yang dapat menganggu prinsip impersonal.
Kultur birokrasi yang kental sistem paternalistik ini pada perkembanganya menjadi lading subur bagi tumbuhnya budaya KKN yang pada gilirannya membuat sebuah organisasi tidak bisa efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuannya.
Setelah membedah struktur organisasi birokrasi ASN di Indonesia dengan merujuk pada teori birokrasi Weber maka salah satu kesimpulannya adalah bahwa wajah birokrasi ASN kita masih bopeng alias belum ideal.
Sosok wajah birokrasi Abdi Negara yang terhimpun dalam Korpri ini diibaratkan masih banyak ditumbuhi jerawat yang membutuhkan ‘obat’ untuk membersihkan sekaligus memolesnya.
Butuh kerja keras dan cerdas dari semua stake holder khususnya para pelaku dalam tubuh ASN sendiri untuk mewujudkan harapan masyarakat agar ideologi ASN sebagai pihak yang melayani tidak berubah menjadi orang yang minta dilayani.
Seperti juga harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang suatu waktu pernah mengingatkan para mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN bahwa karakter utama ASN bukanlah menjadi penguasa, tapi pelayan masyarakat.
(abd)
Lihat Juga :
