Era Milenial, Jabatan Menhan Prabowo Dinilai Terlalu Dipaksakan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan mengisi jabatan di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo mendapatkan izin langsung dari Presiden terkait posisi apa yang akan ditempatinya.

"Saya, beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019).

Jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) menurut pegiat media sosial Rudi S Kamri, bisa saja dijabat oleh siapa pun, baik pensiunan TNI, Polri atau sipil, asalkan mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang itu.

"Mengutip pendapat analis militer dan pertahanan Connie Rahakundini, sistem pertahanan modern saat ini tergantung pada bidang teknologi dan sistem informasi," kata Rudi melalui siaran pers, Selasa (22/10/2019).

"Tidak seperti era tahun 1990-an di mana strategi pertahanan negara hanya mengandalkan persenjataan berat, di era modern ini peranan Information Technology (IT) atau teknologi informasi dan 'proxy warfare defense strategy' memegang peranan penting," sambungnya.

Mengacu hal tersebut menurut Rudi, kapasitas personal Prabowo jauh dari harapan ideal seorang Menhan.

"Kalau kita melihat paparan Prabowo saat debat capres 2019 lalu, juga terlihat dengan sangat jelas pengetahuan Prabowo terhadap perkembangan dan kemajuan IT dalam dunia militer sangat lemah dan ketinggalan," ujarnya

Prabowo menurut Rudi, saat debat capres 2019 itu terlihat kuno dan tidak lagi mampu mengikuti perkembangan zaman.

"Dengan kapasitas seperti itu, menurut saya sangat tidak pas kalau Prabowo duduk sebagai seorang menteri di bidang pertahanan di era milenial ini," jelasnya.

Kata dia, kapasitas Prabowo mungkin lebih cocok menjadi Menhan di era Orde Baru atau menjadi kesatria berkuda yang berkeliling kota dengan keris terselip di pinggangnya.

Menurut Rudi, ada persoalan kecil yang harus dihadapi Presiden Jokowi saat mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Apabila kelak Prabowo dianggap tidak becus bekerja, beranikah Presiden Jokowi mencopot atau memberhentikan Prabowo? Apakah Presiden sudah memperhitungkan risiko politik yang akan muncul apabila hal itu terjadi?" ungkapnya.

Kalau jabatan apa yang pantas untuk Prabowo sambung Rudi, di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, paling pantas bagi Prabowo adalah tetap duduk manis di Istana Hambalang dengan jabatan ganda sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Kalau pun harus dipaksakan masuk koalisi pemerintah, maksimum adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tidak lebih. Tapi itu menurut saya, pendapat Presiden Jokowi mungkin berbeda. Tidak masalah," tandasnya.