Pakar Sebut Putusan Majelis Hakim soal PK Mardani Maming Harus Berdasarkan Alat Bukti

JAKARTA - Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) terkait Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mardani H Maming mutlak harus berdasarkan alat bukti bukan karena adanya intervensi. Majelis Hakim juga harus independen dalam memutuskan PK yang diajukan Mardani.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menanggapi PK Mardani Maming. “Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti bukan karena intervensi. Harus begitu (independen dalam memutuskan PK Mardani H Maming),” ujar Suparji, Jumat (6/9/2024).

Suparji mengingatkan Majelis Hakim MA berpotensi melanggar hukum apabila memutuskan PK yang diajukan oleh Mardani Maming berlandaskan intervensi atau cawe-cawe. “Ya melanggar hukum (Majelis Hakim memutuskan dengan landasan intervensi),” papar Suparji.

Baca juga: Soal PK Mardani Maming, DPR Sebut Penegakan Hukum Harus Bebas dari Pengaruh Politik

Suparji menambahkan keputusan MA juga akan menimbulkan ketidakadilan apabila memutuskan PK Mardani Maming dengan landasan intervensi dan cawe-cawe. “Dan menimbulkan ketidakadilan,” katanya.

Sekadar diketahui, Mardani H Maming mendaftarkan PK pada 6 Juni 2024, bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2004. Jaksa KPK Greafik Lioserte beberapa waktu lalu meminta MA menolak PK yang diajukan Mardani Maming.

Baca juga: Soal PK Mardani H Maming, Pakar Hukum: Sangat Jelas MA Harus Tolak