Golkar Yakin Pemerintahan Jokowi Jilid II Lebih Baik

Jum'at, 18 Oktober 2019 - 15:52 WIB
Golkar Yakin Pemerintahan...
Golkar Yakin Pemerintahan Jokowi Jilid II Lebih Baik
A A A
JAKARTA - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Partai Golkar menegaskan komitmennya terus mendukung pemerintah yang dipimpin Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Partai berlambang pohon beringin itu menegaskan akan memberi dukungan penuh kepada Jokowi dalam setiap kebijakan ekonomi politik.

Golkar juga memastikan mendukung penuh setiap langkah terobosan kebijakan yang diambil Presiden.

Politikus Golkar Putri Komarudin mengatakan, selama menjabat di periode pertama, Jokowi sudah banyak menghasilkan capaian positif. Terutama dari sisi pembangunan infrastruktur.

"Selama menjabat satu periode kemarin Pak Jokowi kebijakan ekonominya banyak menghasilkan hal baik. Seperti pengendalian inflasi, nilai tukar rupiah juga relatif stabil, walaupun ada gejolak ekonomi global," tutur Putri, Jumat (18/10/2019).

Dia mengakui, di akhir periode pertama Jokowi, ekonomi menghadapi tantangan terutama dari faktor global. Misalnya perang dagang, juga perlambatan ekonomi global.

Kendati demikian di bawah kepemimpinan Jokowi, sambung dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga di angka 5% dan berpeluang semakin naik di periode kedua. (Baca Juga: Golkar-Gerindra Sepakat Perkuat Stabilitas Politik di Parlemen)

Putri optimistis apa yang sudah dicapai akan terus bisa ditingkatkan oleh para menteri di periode kedua.

Dia yakin Jokowi dan jajaran menterinya nanti sudah mengevaluasi performa di periode pertama dan nantinya akan disesuaikan dengan ekonomi global di periode pemerintahan berikutnya.

"Kami dari Golkar akan terus mendukung dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan dari bentuk legislasi dan pengawasan serta alokasi anggaran dari setiap pos-posya, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih dari 5 persen," tuturnya.

Dalam penyusunan kabinet, kata dia, partainya memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden dan sudah memberi masukan, baik dari sisi nama maupun program prioritas.

"Itu hak prerogatif Presiden," katanya.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.1307 seconds (0.1#10.140)