Politikus Golkar: Periode Kedua Pemerintahan Ini Terlalu Kental Politiknya
Sabtu, 10 April 2021 - 14:17 WIB
loading...
Politikus Partai Golkar, Andi Harianto Sinulingga menganggap, periode kedua pemerintahan ini terlalu kental bau politiknya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Andi Harianto Sinulingga menganggap, temuan survei IPO yang menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bawah 60% bisa dianggap tidak baik, tapi juga tidak buruk. Dia memandang, survei itu hanya melihat dari sisi kuantitatif.
"Sehingga responden yang di survei sangat tergantung pada pemahaman kualitatif dia terhadap isu yang berkembang. Tentu kita berbeda ya, maka kita harus melihat dari segi kualitatifnya tanpa bermaksud menegasikan survei itu. Survei itu mencerminkan pandangan masyaraat terhadap apa yang dia lihat terhadap pemerintah hari ini di bawah kepemimpinana Pak Jokowi," ujarnya dalam diskusi Polemik MNC bertajuk 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024' secara virtual, Sabtu (10/4/2021). Baca juga: Kemenristek dan Kemendikbud Dilebur, Menteri Bambang Brodjonegoro Pamit
Dia menuturkan, jika dipotret dari sisi kualitatif, maka ada persoalan di pemerintahan Jokowi. Sejak awal pihaknya mendukung Jokowi karena ada kemauan politik yang baik, seperti kemandiran ekonomi dan memberantas mafia-mafia hukum seperti tercermin di periode pertama. Baca juga: Cegah Terulangnya Pencurian Barang Bukti, KPK Akan Lakukan Rotasi
"Karena itu, problem itu belum terjawab hari ini. Apa pun yang diturunkan dari pemerintah itu pipanya bocor, mengalir kemana-mana. Itu ada datanya, dan yang ngomong itu pejabat-pejabat kementerian. Misalnya, bantuan-bantuan yang disampaikan dari Kartu Pra Kerja, BLT ini, BLT itu, bantuan UMKM, itu tidak sampai 50% efektivitasnya. Tadi di mention Bung Masinton bahwa program yang baik itu turunannya tidak tepat sasaran. Tadi terutama di mention soal birokrasi kita yang memang masih korup," beber dia.
Berikutnya, kata Andi, sistem yang dibangun saat ini dianggap masih menyuburkan birokrasi yang korup. Hal ini bisa dilihat dari data penerima program manfaat yang belum tepat sasaran. Alhasil, masalah data ini hingga 6 tahun ini belum selesai-selesai. Maka, Andi berharap hal ini tak dianggap enteng.
"Periode kedua ini terlalu kental bau politiknya. Yang benar saja bisa salah, apalagi yang salah. Jadi yang perlu didorong Pak Jokowi hari ini adalah masih ada hampir 4 tahun lagi itu memastikan para meterinya bekerja sesuai direction yang ada. Jadi marah-marah Pak Jokowi itu jangan diulang-ulang lagi. Jangan nanti marah lagi, marah lagi, begitu ya. tapi action nya," pungkas dia.
"Sehingga responden yang di survei sangat tergantung pada pemahaman kualitatif dia terhadap isu yang berkembang. Tentu kita berbeda ya, maka kita harus melihat dari segi kualitatifnya tanpa bermaksud menegasikan survei itu. Survei itu mencerminkan pandangan masyaraat terhadap apa yang dia lihat terhadap pemerintah hari ini di bawah kepemimpinana Pak Jokowi," ujarnya dalam diskusi Polemik MNC bertajuk 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024' secara virtual, Sabtu (10/4/2021). Baca juga: Kemenristek dan Kemendikbud Dilebur, Menteri Bambang Brodjonegoro Pamit
Dia menuturkan, jika dipotret dari sisi kualitatif, maka ada persoalan di pemerintahan Jokowi. Sejak awal pihaknya mendukung Jokowi karena ada kemauan politik yang baik, seperti kemandiran ekonomi dan memberantas mafia-mafia hukum seperti tercermin di periode pertama. Baca juga: Cegah Terulangnya Pencurian Barang Bukti, KPK Akan Lakukan Rotasi
"Karena itu, problem itu belum terjawab hari ini. Apa pun yang diturunkan dari pemerintah itu pipanya bocor, mengalir kemana-mana. Itu ada datanya, dan yang ngomong itu pejabat-pejabat kementerian. Misalnya, bantuan-bantuan yang disampaikan dari Kartu Pra Kerja, BLT ini, BLT itu, bantuan UMKM, itu tidak sampai 50% efektivitasnya. Tadi di mention Bung Masinton bahwa program yang baik itu turunannya tidak tepat sasaran. Tadi terutama di mention soal birokrasi kita yang memang masih korup," beber dia.
Berikutnya, kata Andi, sistem yang dibangun saat ini dianggap masih menyuburkan birokrasi yang korup. Hal ini bisa dilihat dari data penerima program manfaat yang belum tepat sasaran. Alhasil, masalah data ini hingga 6 tahun ini belum selesai-selesai. Maka, Andi berharap hal ini tak dianggap enteng.
"Periode kedua ini terlalu kental bau politiknya. Yang benar saja bisa salah, apalagi yang salah. Jadi yang perlu didorong Pak Jokowi hari ini adalah masih ada hampir 4 tahun lagi itu memastikan para meterinya bekerja sesuai direction yang ada. Jadi marah-marah Pak Jokowi itu jangan diulang-ulang lagi. Jangan nanti marah lagi, marah lagi, begitu ya. tapi action nya," pungkas dia.
(cip)
