Puskod FH dan IKA UKI Luncurkan Buku Tentang Resolusi Konflik Aceh
loading...
Puskod Fakultas Hukum UKI Jakarta bekerja sama Ikatan Alumni UKI menggelar diskusi publik dan peluncuran buku berjudul Dispatches From Aceh, Conflict Resolution of Aceh 2002-2006. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puskod) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta bekerja sama Ikatan Alumni UKI menggelar diskusi publik dan peluncuran buku berjudul “Dispatches From Aceh , Conflict Resolution of Aceh 2002-2006. Kegiatan tersebut digelar di Kampus Pascasarjana UKI, Salemba, Jakarta Pusat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Hendri Jayadi Pandiangan mengatakan publikasi hasil kajian dalam buku ini merupakan bentuk pengujian pendidikan hukum berdasarkan pengalaman lapangan dan dalam krisis-krisis besar kemamusiaan.
Baca juga: Pendaratan 178 Prajurit Kopassus saat Operasi Naga Berantakan, LB Moerdani Balikkan Keadaaan Ringkus 500 Pasukan Musuh
Dia menyebut pendidikan hukum perlu memampukan masyarakat hukum untuk mampu mengelola pola-pola pengakuan hukum dalam masyarakat yang berkonflik.
“Dalam proses pendampingan hukum dan advokasi publik, perlu melakukan beberapa upaya khusus untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak, yang menjadi inti resolusi konflik,” ujar Hendri, Selasa (27/8/2024).
Hendri mengatakan proses komunikasi ini dikuatkan dengan peran tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) dan keluarganya. Dia berharap proses komunikasi tersebut dapat mengetuk pintu hati para penggiat perdamaian.
Ketua PUSKOD FH UKI, Reinhard Parapat mengatakan, publikasi ini merupakan wujud peran dari Puskod FH UKI dalam melakukan kajian pengelolaan demokrasi lokal, baik dalam hal situasi unik maupun dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan cocok untuk masyarakat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Hendri Jayadi Pandiangan mengatakan publikasi hasil kajian dalam buku ini merupakan bentuk pengujian pendidikan hukum berdasarkan pengalaman lapangan dan dalam krisis-krisis besar kemamusiaan.
Baca juga: Pendaratan 178 Prajurit Kopassus saat Operasi Naga Berantakan, LB Moerdani Balikkan Keadaaan Ringkus 500 Pasukan Musuh
Dia menyebut pendidikan hukum perlu memampukan masyarakat hukum untuk mampu mengelola pola-pola pengakuan hukum dalam masyarakat yang berkonflik.
“Dalam proses pendampingan hukum dan advokasi publik, perlu melakukan beberapa upaya khusus untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak, yang menjadi inti resolusi konflik,” ujar Hendri, Selasa (27/8/2024).
Hendri mengatakan proses komunikasi ini dikuatkan dengan peran tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) dan keluarganya. Dia berharap proses komunikasi tersebut dapat mengetuk pintu hati para penggiat perdamaian.
Ketua PUSKOD FH UKI, Reinhard Parapat mengatakan, publikasi ini merupakan wujud peran dari Puskod FH UKI dalam melakukan kajian pengelolaan demokrasi lokal, baik dalam hal situasi unik maupun dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan cocok untuk masyarakat.
Lihat Juga :
