DPR Minta Kerja Sama Pembuatan Vaksin Kedepankan Kemanusiaan

Rabu, 26 Agustus 2020 - 03:16 WIB
loading...
DPR Minta Kerja Sama...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Perusahaan farmasi pelat merah, PT Bio Farma melakukan kerja sama bisnis (B to B) dengan Sinovac Biotech Ltd asal China untuk pembuatan vaksin Covid-19 yang tengah dalam tahap uji coba ke-3 di Indonesia.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar kerja sama itu tetap mengedepankan kemanusiaan. Mengingat, kata dia, pandemi ini musuh bersama dan masih merebak. Sehingga, semua orang membutuhkan vaksin tersebut. (Baca juga: Dapat Komitmen 290 Juta Vaksin, Jokowi Harap Diproduksi di Dalam Negeri )

“Meskipun vaksin ini B to B, apa yang ada di balik ini perlu diapresiasi. Di luar itu, Fraksi PAN menekankan aspek yang ditonjolkan aspek kemanusiaan, bukan bisnis, karena Covid ini musuh kemanuiaan, common enemy,” kata Saleh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020.

Sehingga, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN ini melanjutkan, jika vaksin itu berhasil diujicobakan dan diproduksi massal, harganya tetap terjangkau. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk produksi vaksin tersebut. “Kalaupun ini berhasil tidak perlu menghabiskan biaya yang besar untuk vaksin,” ujarnya.

Terkait vaksin Rusia Sputnik V yang sudah digunakan di negara asalnya, menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini, banyak pihak mengharapkan produk vaksin dalam negeri karena, Indonesia akan lebih bangga jika bisa memproduksi vaksin Covid-19 sendiri.

Terlebih, Saleh menambahkan, Bio Farma merupakan perusahaan farmasi yang cukup terkenal di dunia yang berhasil mengekspor vaksin ke 140 negara di dunia. Bahkan, negara-negara di Timur Tengah (Timteng) lebih percaya produk vaksin Indonesia yang mungkin karena faktor kehalalannya. “Minimal soal vaksin sangat menggembirakan kalau bisa produksi dan mendistribusikan,” ucap.

Namun, kata Saleh, karena progress pembuatan vaksin di Indonesia belum lebih terdepan atau maju dibandingkan negara lain maka, Indonesia terpaksa kerja sama dengan perusahaan farmasi dari negara lain karena mereka sudah lulus uji klinis. Semnetara, Indonesia diperkirakan bisa memiliki vaksin di 2022.

“Menurut Lembaga Eijkman, kita baru bisa 2022, karena memang munculnya Covid di Indonseia lebih terlambat sehingga, sampel virus lebih diteliti dluan di sana. Tapi, tetap berharap vaksin Merah Putih tetap dilanjutkan di sini,” pungkasnya.
(mhd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Polemik Anggaran MBG...
Polemik Anggaran MBG Kental Nuansa Politik, Pengamat Kebijakan Publik: Secara Prosedural Sudah Disepakati DPR
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
Sumpah/Janji Anggota...
Sumpah/Janji Anggota DPR yang Diucapkan Sebelum Memangku Jabatan
Perayaan Natal Parlemen...
Perayaan Natal Parlemen Bawa Pesan Damai untuk Pemilu 2024
Anggota DPR: Tahapan...
Anggota DPR: Tahapan Pemilu Sudah Berjalan Tak Bisa Diinterupsi
Vaksin Cansino China...
Vaksin Cansino China Pakai Ginjal Embrio Bayi, MUI Fatwakan Haram
Profil Pendidikan Rusdi...
Profil Pendidikan Rusdi Masse Mappasessu, Pengganti Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR
Uya Kuya Bantah Kabur...
Uya Kuya Bantah Kabur ke Luar Negeri saat Demo di Jakarta Rusuh
Angelina Sondakh Kritik...
Angelina Sondakh Kritik DPR: Budaya Permisif Bikin Rakyat Sering Terabaikan
Rekomendasi
Ikut Audisi Miss Indonesia...
Ikut Audisi Miss Indonesia 2026, Mutia Ingin Lawan Insecure
Australia Tumbangkan...
Australia Tumbangkan Turki 2-0, Socceroos Kirim Ancaman di Piala Dunia 2026
Superkomputer Prediksi...
Superkomputer Prediksi 4 Pesepak Bola yang Bersinar di Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Wamenhaj: Transparansi...
Wamenhaj: Transparansi jadi Kunci Berantas Kartel Haji
Menkomdigi Ajak Generasi...
Menkomdigi Ajak Generasi Muda Jadi Duta Internet Sehat dan Lawan Kejahatan Digital
Mendikdasmen Abdul Muti:...
Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sebagian Besar Murid Berharap Program MBG Dilanjutkan
Pemerintah Evaluasi...
Pemerintah Evaluasi Program Prioritas, Bakom RI: Waspadai Disinformasi
UNCLOS 82, Strategi...
UNCLOS 82, Strategi Sea Denial Melawan AT Mahan
Digitalisasi Data, Penerima...
Digitalisasi Data, Penerima Bansos Diverifikasi lewat Pengenalan Wajah
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved