Kemenag Tekankan Pentingnya Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Yogyakarta
loading...
Kementerian Agama (Kemenag) menggelar acara Semarak Ekonomi Syariah Yogyakarta yang diadakan di Pakuwon Mall Yogyakarta, Sabtu 10 Agustus 2024. Foto/Istimewa
A
A
A
YOGYAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar acara "Semarak Ekonomi Syariah Yogyakarta" yang diadakan di Pakuwon Mall Yogyakarta, Sabtu 10 Agustus 2024. Acara ini menyoroti isu strategis terkait pengembangan zakat dan wakaf di Indonesia.
Dalam acara ini, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Ditzawa) Kemenag, Prof Waryono Abdul Ghafur menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Yogyakarta. Ia menyebutkan bahwa Yogyakarta memiliki potensi zakat sebesar Rp2,5 triliun, namun realisasi yang dicapai pada tahun 2023 baru sebesar Rp67,5 miliar.
"Terdapat 11.434 lokasi tanah wakaf dengan total luas mencapai 417 hektare di wilayah Yogyakarta, namun banyak di antaranya belum dikelola secara optimal," ujarnya dikutip Senin (12/8/2024).
Dia menekankan arah kebijakan dan transformasi pengembangan Islamic Social Finance (ZISWAF) di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa penguatan regulasi dan kebijakan di bidang zakat dan wakaf menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan dana zakat dan wakaf.
"Kolaborasi antara dana zakat dan wakaf merupakan kunci penting dalam meningkatkan dampak sosial ekonomi di masyarakat," jelasnya.
Prof Waryono juga menyoroti perkembangan digitalisasi dalam sektor zakat dan wakaf. Sistem informasi dan basis data terpadu zakat-wakaf sedang dikembangkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan wakaf.
Selain itu, upaya penguatan sumber daya manusia di bidang zakat dan wakaf, khususnya bagi para amil dan nazhir, terus dilakukan untuk memastikan mereka lebih profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas mereka. "Kami juga sedang menyusun panduan peta jalan zakat 2045 dan implementasi peta jalan wakaf untuk menghadapi tantangan di masa depan," paparnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Yogyakarta, Ibrahim menekankan pentingnya ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Ibrahim menyoroti pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia yang mencapai 11,5% tahun ini, dengan potensi permintaan produk halal yang terus meningkat.
"BI telah mengembangkan program besar yang berfokus pada sinergi pengembangan masjid dan wakaf, serta rantai nilai halal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi syariah di Indonesia," paparnya.
Sementara itu, Bekti Hendrianto dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia menyoroti pentingnya Islamic Social Finance sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. Menurut Bekti, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp4.000 triliun, namun diperlukan kolaborasi, inovasi, dan konsistensi untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan.
Ia juga menekankan peran zakat dan wakaf dalam mendukung UMKM dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Acara Semarak Ekonomi Syariah Yogyakarta ini berhasil menghimpun berbagai pandangan dan rekomendasi strategis dari para peserta, termasuk perwakilan dari berbagai instansi seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Diskusi yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf di Yogyakarta dan seluruh Indonesia.
Dalam acara ini, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Ditzawa) Kemenag, Prof Waryono Abdul Ghafur menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Yogyakarta. Ia menyebutkan bahwa Yogyakarta memiliki potensi zakat sebesar Rp2,5 triliun, namun realisasi yang dicapai pada tahun 2023 baru sebesar Rp67,5 miliar.
"Terdapat 11.434 lokasi tanah wakaf dengan total luas mencapai 417 hektare di wilayah Yogyakarta, namun banyak di antaranya belum dikelola secara optimal," ujarnya dikutip Senin (12/8/2024).
Dia menekankan arah kebijakan dan transformasi pengembangan Islamic Social Finance (ZISWAF) di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa penguatan regulasi dan kebijakan di bidang zakat dan wakaf menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan dana zakat dan wakaf.
"Kolaborasi antara dana zakat dan wakaf merupakan kunci penting dalam meningkatkan dampak sosial ekonomi di masyarakat," jelasnya.
Prof Waryono juga menyoroti perkembangan digitalisasi dalam sektor zakat dan wakaf. Sistem informasi dan basis data terpadu zakat-wakaf sedang dikembangkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan wakaf.
Selain itu, upaya penguatan sumber daya manusia di bidang zakat dan wakaf, khususnya bagi para amil dan nazhir, terus dilakukan untuk memastikan mereka lebih profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas mereka. "Kami juga sedang menyusun panduan peta jalan zakat 2045 dan implementasi peta jalan wakaf untuk menghadapi tantangan di masa depan," paparnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Yogyakarta, Ibrahim menekankan pentingnya ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Ibrahim menyoroti pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia yang mencapai 11,5% tahun ini, dengan potensi permintaan produk halal yang terus meningkat.
"BI telah mengembangkan program besar yang berfokus pada sinergi pengembangan masjid dan wakaf, serta rantai nilai halal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi syariah di Indonesia," paparnya.
Sementara itu, Bekti Hendrianto dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia menyoroti pentingnya Islamic Social Finance sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. Menurut Bekti, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp4.000 triliun, namun diperlukan kolaborasi, inovasi, dan konsistensi untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan.
Ia juga menekankan peran zakat dan wakaf dalam mendukung UMKM dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Acara Semarak Ekonomi Syariah Yogyakarta ini berhasil menghimpun berbagai pandangan dan rekomendasi strategis dari para peserta, termasuk perwakilan dari berbagai instansi seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Diskusi yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf di Yogyakarta dan seluruh Indonesia.
Lihat Juga :
(kri)
