PDIP: Peta Pilkada Bisa Berubah usai Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai keputusan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar dapat mengubah peta politik Pilkada Serentak 2024. Foto: SINDOnews/Riana Rizkia
A
A
A
JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai keputusan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar dapat mengubah peta politik Pilkada Serentak 2024. Salah satu yang akan terdampak adalah peta politik di Banten.
Diketahui, Golkar masih berusaha agar Airin Rachmi Diany dapat maju di Pilkada Banten 2024. Dengan keputusan Airlangga tersebut, ada kemungkinan Airin tak berpeluang maju.
"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan pilgub memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan," ujar Hasto, Minggu (11/7/2024).
Tak hanya Banten, Hasto mengatakan, peta politik di daerah padat penduduk juga akan terdampak seperti di Jakarta.
"Ya, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan sehingga menjadi fundamental kekuasaan bagi kepentingan 2029," ungkapnya.
"Sementara, bagi PDIP fundamental kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani," sambungnya.
Diketahui, Golkar masih berusaha agar Airin Rachmi Diany dapat maju di Pilkada Banten 2024. Dengan keputusan Airlangga tersebut, ada kemungkinan Airin tak berpeluang maju.
Baca Juga
"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan pilgub memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan," ujar Hasto, Minggu (11/7/2024).
Tak hanya Banten, Hasto mengatakan, peta politik di daerah padat penduduk juga akan terdampak seperti di Jakarta.
"Ya, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan sehingga menjadi fundamental kekuasaan bagi kepentingan 2029," ungkapnya.
"Sementara, bagi PDIP fundamental kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani," sambungnya.
(jon)
Explore More