PKB, Melayani Ibu Pertiwi
PKB, Melayani Ibu Pertiwi
A
A
A
Ida Fauziyah Ketua Panitia Pengarah Muktamar PKB 2019
PADA 20-22 Agustus 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar muktamar. Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tubuh partai, perhelatan muktamar kali ini sangat strategis. Setidaknya nilai strategisnya karena dua hal. Pertama , muktamar ini diselenggarakan setelah Pemilu Legislatif 2019 yang telah menempatkan PKB sebagai rangking ke-4 nasional. Kedua , muktamar ini diselenggarakan menjelang dibentuknya pemerintahan baru di mana PKB sebagai partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah ikut sukses memenangkannya pada Pemilu Presiden 2019.Dalam Pemilu 2019 ini, PKB telah berhasil memperoleh suara nasional sebanyak 13.570.097 suara (9,69%). Dengan raihan suara tersebut, PKB berhasil mendapatkan 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD provinsi, dan 1.561 kursi DPRD kabupaten/kota. Raihan ini meningkat signifikan dari perolehan Pemilu 2014, yaitu sebanyak 11.298.957 (9,04%) suara, 47 kursi DPR RI, 145 DPRD provinsi, dan 1.317 DPRD kabupaten/kota. Ini adalah capaian tertinggi PKB sejak keikutsertaannya di Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014.Kondisi ini dapat dibaca sebagai pulihnya kepercayaan publik terhadap PKB. Kepercayaan publik ini diperoleh sebagai hasil dari keberhasilan konsolidasi internal dan eksternal PKB, serta sebagai dampak dari meningkatnya kinerja partai baik di eksekutif maupun legislatif. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar, PKB menemukan momentum terbaiknya bagi partai besutan ulama ini untuk menjadi partai papan atas. Keberhasilan PKB menjadi pemenang ke-4 pemilu serentak 2019 merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas semua kader, pengurus, caleg, dan semua elemen partai di bawah "tangan dingin" kepemimpinan Cak Imin.Dengan perolehan yang menggembirakan itu, PKB kini menjadi partai berbasis Islam terbesar pascareformasi, mengulangi kemenangan Partai NU pada masa Orde Lama. Lebih dari sekadar syukuran kemenangan, muktamar kali ini menjadi arena konsolidasi partai ini setelah mendapatkan kursi yang memadai untuk meneguhkan perjuangan politik di parlemen. Oleh karena itu, muktamar ini juga akan membahas platform politik partai dan garis-garis besar program perjuangan (GBPP) untuk lima tahun ke depan, yang harus menjadi acuan bagi legislator PKB dalam menjalankan tugas politiknya di parlemen.Kemenangan dalam Pilpres 2019 ini juga menjadi concern muktamar ini. Hal ini karena sebagai partai pengusung presiden-wapres terpilih, PKB bertanggung jawab untuk memastikan kesuksesan pemerintah mengemban mandat rakyat. Lebih dari sekadar mengawal pemerintahan, PKB perlu merumuskan arah kebijakan dan agenda pembangunan untuk lima tahun ke depan, karena wapres terpilih KH Ma’ruf Amin adalah kader PKB. Inilah tanggung jawab PKB yang akan dirumuskan pada perhelatan muktamar kali ini.Melayani Ibu PertiwiCapaian terbaik PKB ini harus ditangkap sebagai peluang untuk meneguhkan dan meluaskan perjuangan politik rahmatan lil alamin dalam kancah kebangsaan dan kenegaraan. Platfom politik rahmatan lil alamin PKB telah berhasil menjadi jalan tengah, pemecah kebuntuan dan jawaban dari mengerasnya politik identitas berbasis SARA yang terjadi begitu masif dalam pemilu serentak 2019. Peneguhan perjuangan politik ini meniscayakan dirumuskannya kembali platform politik yang sesuai dengan mandat perjuangan PKB, tuntutan perubahan zaman, dan kebutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu, platform politik PKB pada 2019 harus semakin bersifat ideologis dan strategis, namun tetap terukur, aplikatif, kontekstual untuk dapat mengatasi seluruh persoalan dan tantangan bangsa Indonesia.Untuk menerjemahkan platform politik rahmatan lilalamin itulah maka Muktamar PKB 2019 ini mengusung tema "Melayani Ibu Pertiwi". Tema yang akan menjadi visi PKB lima tahun ke depan ini didasari oleh fakta bahwa PKB didirikan bukan karena arisan kepentingan, arisan modal, ataupun pelembagaan oligarki. PKB juga didirikan bukan untuk mendikotomisasi nasionalis dengan religius, memisahkan secara sekuler antara negara dan agama, maupun hanya sebatas menjadi pemenang pemilu. Namun, PKB berdiri dan didirikan oleh PBNU dan para ulama yang ikhlas untuk melayani Ibu Pertiwi, bukan melayani para oligarki, pencari rente kekuasaan, penumpang gelap demokrasi, ataupun kepentingan sempit kelompok dan golongan.Dengan demikian, kehadiran PKB untuk menciptakan Indonesia yang maju dan berdaulat dengan tatanan masyarakat adil-makmur, sejahtera lahir dan batin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inilah agenda kebangsaan yang harus dirumuskan dalam perhelatan muktamar kali ini."Melayani Ibu Pertiwi" berarti bahwa PKB siap bekerja menjadi pelayan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan NKRI untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Agenda Prioritas Perhelatan Muktamar PKB 2019 haruslah dimanfaatkan oleh PKB untuk menejemahkan platform politik itu ke dalam program stategis dan aksi nyata. Karena itulah maka selain membahas agenda politik di beberapa sektor tertentu, muktamar juga akan membahas dan menetapkan beberapa agenda prioritas dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait dengan beberapa isu dan agenda strategis yang perlu dilakukan pemerintah. Ada tiga agenda yang akan menjadi prioritas perjuangan PKB dalam lima tahun mendatang.
Pertama, pengembangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, yaitu SDM yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi investasi bangsa untuk jangka panjang. Untuk itu, Muktamar PKB perlu merumuskan program pengembangan sumber daya manusia yang ungggul dan berkarakter dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa dan masyarakat yang berkepribadian dan berdaya saing. Agenda ini dilakukan dengan melalui reformasi sistem pendidikan nasional serta pemerataan kualitas dan akses pendidikan secara adil bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pengembangan SDM di luar jalur pendidikan formal, dan sebagainya.Kedua, pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Melalui Muktamar, PKB juga perlu merumuskan agenda pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan ekonomi, dengan menempatkan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat miskin, kaum marginal, dan mustadz’afin , dengan dengan mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan anak-anak muda dan memajukan koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.Ketiga, pengembangan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai dan beradab. Perkembangan zaman dan perubahan sosial belakangan ini menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan keagamaan kita. Berbagai masalah seperti menguatnya radikalisme agama, maraknya populisme Islam, merenggangnya kohesi sosial, serta memudarnya kearifan lokal dan kebudayaan Nusantara, menjadi tantangan nyata di depan mata kita. Untuk itu, melalui muktamar ini, PKB perlu merumuskan pengembangan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai dan beradab dengan mempromosikan moderasi keagamaaan dan revitalisasi nilai-nilai luhur bangsa.Platform politik dan agenda prioritas perjuangan di atas diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan agenda strategis PKB serta diharapkan menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan melengkapi program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai partai pengusung dan pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, PKB berkomitmen akan terus mendukung dan mengawal pemerintahan hingga 2024 mendatang.
PADA 20-22 Agustus 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar muktamar. Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tubuh partai, perhelatan muktamar kali ini sangat strategis. Setidaknya nilai strategisnya karena dua hal. Pertama , muktamar ini diselenggarakan setelah Pemilu Legislatif 2019 yang telah menempatkan PKB sebagai rangking ke-4 nasional. Kedua , muktamar ini diselenggarakan menjelang dibentuknya pemerintahan baru di mana PKB sebagai partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah ikut sukses memenangkannya pada Pemilu Presiden 2019.Dalam Pemilu 2019 ini, PKB telah berhasil memperoleh suara nasional sebanyak 13.570.097 suara (9,69%). Dengan raihan suara tersebut, PKB berhasil mendapatkan 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD provinsi, dan 1.561 kursi DPRD kabupaten/kota. Raihan ini meningkat signifikan dari perolehan Pemilu 2014, yaitu sebanyak 11.298.957 (9,04%) suara, 47 kursi DPR RI, 145 DPRD provinsi, dan 1.317 DPRD kabupaten/kota. Ini adalah capaian tertinggi PKB sejak keikutsertaannya di Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014.Kondisi ini dapat dibaca sebagai pulihnya kepercayaan publik terhadap PKB. Kepercayaan publik ini diperoleh sebagai hasil dari keberhasilan konsolidasi internal dan eksternal PKB, serta sebagai dampak dari meningkatnya kinerja partai baik di eksekutif maupun legislatif. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar, PKB menemukan momentum terbaiknya bagi partai besutan ulama ini untuk menjadi partai papan atas. Keberhasilan PKB menjadi pemenang ke-4 pemilu serentak 2019 merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas semua kader, pengurus, caleg, dan semua elemen partai di bawah "tangan dingin" kepemimpinan Cak Imin.Dengan perolehan yang menggembirakan itu, PKB kini menjadi partai berbasis Islam terbesar pascareformasi, mengulangi kemenangan Partai NU pada masa Orde Lama. Lebih dari sekadar syukuran kemenangan, muktamar kali ini menjadi arena konsolidasi partai ini setelah mendapatkan kursi yang memadai untuk meneguhkan perjuangan politik di parlemen. Oleh karena itu, muktamar ini juga akan membahas platform politik partai dan garis-garis besar program perjuangan (GBPP) untuk lima tahun ke depan, yang harus menjadi acuan bagi legislator PKB dalam menjalankan tugas politiknya di parlemen.Kemenangan dalam Pilpres 2019 ini juga menjadi concern muktamar ini. Hal ini karena sebagai partai pengusung presiden-wapres terpilih, PKB bertanggung jawab untuk memastikan kesuksesan pemerintah mengemban mandat rakyat. Lebih dari sekadar mengawal pemerintahan, PKB perlu merumuskan arah kebijakan dan agenda pembangunan untuk lima tahun ke depan, karena wapres terpilih KH Ma’ruf Amin adalah kader PKB. Inilah tanggung jawab PKB yang akan dirumuskan pada perhelatan muktamar kali ini.Melayani Ibu PertiwiCapaian terbaik PKB ini harus ditangkap sebagai peluang untuk meneguhkan dan meluaskan perjuangan politik rahmatan lil alamin dalam kancah kebangsaan dan kenegaraan. Platfom politik rahmatan lil alamin PKB telah berhasil menjadi jalan tengah, pemecah kebuntuan dan jawaban dari mengerasnya politik identitas berbasis SARA yang terjadi begitu masif dalam pemilu serentak 2019. Peneguhan perjuangan politik ini meniscayakan dirumuskannya kembali platform politik yang sesuai dengan mandat perjuangan PKB, tuntutan perubahan zaman, dan kebutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu, platform politik PKB pada 2019 harus semakin bersifat ideologis dan strategis, namun tetap terukur, aplikatif, kontekstual untuk dapat mengatasi seluruh persoalan dan tantangan bangsa Indonesia.Untuk menerjemahkan platform politik rahmatan lilalamin itulah maka Muktamar PKB 2019 ini mengusung tema "Melayani Ibu Pertiwi". Tema yang akan menjadi visi PKB lima tahun ke depan ini didasari oleh fakta bahwa PKB didirikan bukan karena arisan kepentingan, arisan modal, ataupun pelembagaan oligarki. PKB juga didirikan bukan untuk mendikotomisasi nasionalis dengan religius, memisahkan secara sekuler antara negara dan agama, maupun hanya sebatas menjadi pemenang pemilu. Namun, PKB berdiri dan didirikan oleh PBNU dan para ulama yang ikhlas untuk melayani Ibu Pertiwi, bukan melayani para oligarki, pencari rente kekuasaan, penumpang gelap demokrasi, ataupun kepentingan sempit kelompok dan golongan.Dengan demikian, kehadiran PKB untuk menciptakan Indonesia yang maju dan berdaulat dengan tatanan masyarakat adil-makmur, sejahtera lahir dan batin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inilah agenda kebangsaan yang harus dirumuskan dalam perhelatan muktamar kali ini."Melayani Ibu Pertiwi" berarti bahwa PKB siap bekerja menjadi pelayan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan NKRI untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Agenda Prioritas Perhelatan Muktamar PKB 2019 haruslah dimanfaatkan oleh PKB untuk menejemahkan platform politik itu ke dalam program stategis dan aksi nyata. Karena itulah maka selain membahas agenda politik di beberapa sektor tertentu, muktamar juga akan membahas dan menetapkan beberapa agenda prioritas dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait dengan beberapa isu dan agenda strategis yang perlu dilakukan pemerintah. Ada tiga agenda yang akan menjadi prioritas perjuangan PKB dalam lima tahun mendatang.
Pertama, pengembangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, yaitu SDM yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi investasi bangsa untuk jangka panjang. Untuk itu, Muktamar PKB perlu merumuskan program pengembangan sumber daya manusia yang ungggul dan berkarakter dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa dan masyarakat yang berkepribadian dan berdaya saing. Agenda ini dilakukan dengan melalui reformasi sistem pendidikan nasional serta pemerataan kualitas dan akses pendidikan secara adil bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pengembangan SDM di luar jalur pendidikan formal, dan sebagainya.Kedua, pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Melalui Muktamar, PKB juga perlu merumuskan agenda pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan ekonomi, dengan menempatkan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat miskin, kaum marginal, dan mustadz’afin , dengan dengan mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan anak-anak muda dan memajukan koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.Ketiga, pengembangan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai dan beradab. Perkembangan zaman dan perubahan sosial belakangan ini menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan keagamaan kita. Berbagai masalah seperti menguatnya radikalisme agama, maraknya populisme Islam, merenggangnya kohesi sosial, serta memudarnya kearifan lokal dan kebudayaan Nusantara, menjadi tantangan nyata di depan mata kita. Untuk itu, melalui muktamar ini, PKB perlu merumuskan pengembangan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai dan beradab dengan mempromosikan moderasi keagamaaan dan revitalisasi nilai-nilai luhur bangsa.Platform politik dan agenda prioritas perjuangan di atas diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan agenda strategis PKB serta diharapkan menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan melengkapi program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai partai pengusung dan pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, PKB berkomitmen akan terus mendukung dan mengawal pemerintahan hingga 2024 mendatang.
(mhd)
Explore More