Pernyataan Jokowi Soal Jaksa Agung Nonpartai Dinilai Tegas
Kamis, 15 Agustus 2019 - 16:17 WIB
Pernyataan Jokowi Soal Jaksa Agung Nonpartai Dinilai Tegas
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan Jaksa Agung periode pemerintahan 2019-2024 tidak berasal dari partai politik (Parpol), disambut positif.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, pernyataan Presiden Jokowi itu jelas dan tegas.
"Saya mendengarnya dari media, yang mengatakan Jaksa Agung dari unsur nonpartai. Nah ini juga menarik, karena ada statement yang jelas tegas. Memastikan bahwa posisi Jaksa Agung bukan dari parpol," ujar Effendi Simbolon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
(Baca juga: Demokrat Gabung ke Pemerintah, Kuota Menteri Parpol Koalisi Terancam)
Adapun Jaksa Agung saat ini dijabat kader Partai Nasdem, M Prasetyo. "Kita tahu selama ini 5 tahun itu dikuasai oleh salah satu Parpol politik, dan terindikasi kuat memang sangat diuntungkan dengan keberadaan existing dari sebuah partai itu," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Menurut dia, selain Jaksa Agung, posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) juga menarik. "Karena menentukan jenis kelaminnya partai politik, dia iya apa enggak, di situ nafasnya ditentukan," jelasnya.
Sebab kata dia, ada beberapa partai politik yang mati suri karena Menkumham. "Kita tahu banyak yang mati suri, ada PPP, ada Golkar, ada yang lain-lain, itu dilakukan akuisisinya melalui Menkumham," pungkasnya.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, pernyataan Presiden Jokowi itu jelas dan tegas.
"Saya mendengarnya dari media, yang mengatakan Jaksa Agung dari unsur nonpartai. Nah ini juga menarik, karena ada statement yang jelas tegas. Memastikan bahwa posisi Jaksa Agung bukan dari parpol," ujar Effendi Simbolon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
(Baca juga: Demokrat Gabung ke Pemerintah, Kuota Menteri Parpol Koalisi Terancam)
Adapun Jaksa Agung saat ini dijabat kader Partai Nasdem, M Prasetyo. "Kita tahu selama ini 5 tahun itu dikuasai oleh salah satu Parpol politik, dan terindikasi kuat memang sangat diuntungkan dengan keberadaan existing dari sebuah partai itu," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Menurut dia, selain Jaksa Agung, posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) juga menarik. "Karena menentukan jenis kelaminnya partai politik, dia iya apa enggak, di situ nafasnya ditentukan," jelasnya.
Sebab kata dia, ada beberapa partai politik yang mati suri karena Menkumham. "Kita tahu banyak yang mati suri, ada PPP, ada Golkar, ada yang lain-lain, itu dilakukan akuisisinya melalui Menkumham," pungkasnya.
(maf)
