Megawati: Tanpa Toleransi, Demokrasi Akan Karam

DENPASAR - Pemilu 2019 menunjukkan fenomena disintegrasi bangsa yang muncul secara sistematis. Fenomena tersebut diketahui dari hasil kajian Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, fenomena tersebut hampir saja mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. "Bagi PDI Perjuangan hal ini merupakan suatu isu serius yang tidak boleh diabaikan. Partai memiliki kesadaran penuh bahwa persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak bagi suatu bangsa," ujar Mega saat membuka Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis 8 Agustus 2019.

Menurut dia, tidak ada satu pun kebaikan yang dapat dicapai oleh bangsa jika terjadi perpecahan dan perang saudara. "Saya secara pribadi pun melakukan perenungan yang dalam atas fenomena disintegrasi pada Pemilu 2019," katanya.

Mega mengaku teringat pesan Bung Karno dalam amanatnya pada 17 Agustus 1954, menjelang Pemilu Pertama 1955.

“Sebagai sudah ku katakan berulang-ulang, janganlah pemilihan umum ini nanti menjadi arena pertempuran politik demikian rupa, hingga membahayakan keutuhan bangsa," ucap Mega menirukan pernyataan Bung Karno.

Menurut dia, gejala-gejala akan timbulnya pertajaman pertentangan-pertentangan antarsesama anak bangsa telah ada.

"Gejala-gejala akan karamnya semangat toleransi sudah muncul. Tidakkah orang sadar bahwa tanpa toleransi maka demokrasi akan karam, oleh karena demokrasi itu sendiri adalah penjelmaan daripada toleransi,” tuturnya.

Mega pun berpesan agar sikap prilaku intoleransi tidak digunakan dalam kampanye pemilihan umum. Sebab hal itu bisa memicu musnahnya demokrasi Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa.

"Persatuan bangsa akan musnah. Kekuatan bangsa akan musnah. Kejayaan semangat gotong royong akan musnah. Dan, yang nanti tinggal hanyalah teror dan anarki, kekacauan dan kepedihan," katanya mengingatkan.

Presiden ke-V RI ini pun mengingatkan tahun depan sudah memasuki kembali agenda Pemilihan Umum, yakni Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sembilan provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati di 224 kabupaten di 32 provinsi, dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 37 kota di 18 provinsi.

"Bayangkan, jika fenomena disintegrasi pada Pemilu 2019, justru menguat di Pilkada Serentak 2020, dan kemudian menjadi "air bah" yang tak terbendung. Jika hal itu terjadi, lalu apa makna dan faedah kemenangan pemilihan umum bagi rakyat, bangsa dan negara," paparnya.

Mega pun mengingatkan kepada seluruh kader partai agar tidak karena ambisi menduduki kursi kekuasaan, lantas membuat lupa daratan.

"Kader banteng tidak boleh berprinsip asal menang, lalu mainkan metode teror dan propaganda kebencian dan fitnah. Jangan kalian merekayasa keyakinan masing- masing sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, seolah kebenaran personal dan kelompok adalah kebenaran yang absolut. Padahal kebenaran absolut hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Strategi seperti itu jelas membahayakan keutuhan bangsa," tuturnya.