Perdagangan Karbon dan Kuasi Imperialisme, Fakta atau Ilusi?

Baca Juga: Menurunkan Emisi Karbon Demi Patuh Komitmen

Dengan kemajuan perekonomian, Inggris dan negara-negara maju abad pertengahan menjelajah, berdagang, hingga menjadi imperium dan kolonialis. Seiring dengan berdirinya dan majunya Amerika Serikat dan negara lain, menjelang Perang Dunia Kedua tahun 1939, komposisi terbesar pengemisi karbon adalah Amerika Serikat (38%), Jerman (15%), Inggris (10%), Rusia (6%), Jepang (3%), dan China (2%). Perlombaan ekonomi, termasuk pembakaran karbon, berlanjut secara masif.

Data pada akhir tahun 2022 menunjukkan kontribusi kepada pemanasan global dari energi fosil sebesar 1.0590°C. Kontribusi terbesar berasal dari Amerika Serikat (0.2210°C), diikuti oleh China (0.1690°C), Rusia (0.0730°C), Jerman (0.0460°C), India (0.0410°C), dan Inggris (0.0360°C).

Kredit karbon
Sejarah perdagangan karbon dicanangkan dalam Kyoto Protocol 1997 yang mulai efektif tahun 2005. Salah satu fleksibilitas yang terkenal adalah Mekanisme Pembangunan Bersih/ Clean Development Mechanism (CDM) di mana negara negara maju dapat menikmati kredit karbon dengan membantu proyek proyek pengurangan emisi di negara berkembang.

Selanjutnya dalam Paris Agreement 2015 yang meliputi 195 negara bertekad untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan tujuan utama menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius di atas level pra-industri, serta juga mengusahakan kenaikannya di batas 1.5 derajat celcius. Perjanjian Paris menginisiasi kerangka kerja sama global yang membahas perubahan iklim, memperkenalkan berbagai mekanisme dan instrumen untuk memfasilitasi implementasi serta pencapaian target pengurangan emisi.

Secara konseptual dan praktis ada tiga persoalan besar terkait dengan mekanisme perdagangan karbon ini. Pertama adalah sifatnya zero sum game (itus-itus). Dengan mekanisme karbon Kredit suatu Negara atau Korporasi dapat memproduksi barang yang mengemisi karbon sebanyak mungkin, sepanjang dapat membeli defisit karbonnya dari Negara atau Korporasi di Negara lain. Misalkan - sebagai contoh saja - Negara Australia mengklaim berhasil melakukan net zero emission (emisi bersih nol), dengan manajemen karbon yang ketat, membantu membiayai proyek energi bersih di negara lain, tetapi pada saat yang sama mengekspor batu bara secara besar-besaran ke negara lain, katakanlah ke India atau China. Negara pengguna batubara akan terekspose sebagai emitter, sementara Australia akan mengklaim sebagai Negara yang tangannya bersih dari polusi, sehingga tidak ada hambatan memasuki pasar ekspor ke Eropa yang memberlakukan EU Ecolabel.

Apabila barang-barang India atau China yang dianggap polutif tersebut akan masuk ke negara yang memberlakukan standar sertifikasi lingkungan yang ketat, maka negara itu harus membayar pajak karbon, membeli kredit karbon di negara yang bersih lingkungan, atau melakukan reforestasi yang ketat, yang tergantung kepada verifikasi internasional yang ketat. Pertanyaannya, berapa lama dan berapa luas penghutanan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan kredit karbon, yang seimbang dengan produk yang dihasilkan negara negara maju. Dengan kata lain, Negara maju yang lingkungannya bersih akan semakin maju, sementara negara berkembang akan berkutat dan bertarung ketat hanya untuk sekadar dapat memasuki pasar negara maju.

Kedua, mekanisme CDM yang imperialistik kapitalistik. Misalkan Australia membantu meminjamkan 100% dana untuk proyek energi bersih di Indonesia. Indonesia berpartisipasi dalam menyediakan infrastruktur dasar serta insentif kebijakan seperti membebaskan semua pajak atas investasi proyek itu yang kebetulan berasal dari Australia pula. Katakanlah partisipasi Indonesia tersebut dihargai sebagai local content (konten lokal) 20%. Misalkan pula Proyek itu berhasil mengurangi 1 juta kilogram emisi CO2 per tahun.