Indonesia Emas 2045, Perlu Rencana Pembangunan yang Berkelanjutan
Rabu, 10 Juli 2024 - 16:08 WIB
loading...
LTKL mengadakan acara Sustainable District Outlook 2024. Kegiatan ini mengangkat tema yakni Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengadakan acara Sustainable District Outlook 2024. Kegiatan ini mengangkat tema Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045 : Aksi, Inovasi, dan Kolaborasi.
Kepala Sekretariat LTKL, Ristika Putri Istanti menyebutkan, Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan.
"LTKL, yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan," ucap Ristika Putri, Rabu (10/7/2024).
Baca juga: Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Penegakan Hukum
Sejak pendeklarasian Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sebagai sebuah asosiasi pada tahun 2017, LTKL telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial.
Sebanyak 361.309,61 hektare lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria. Selain itu, 78.421,31 hektare lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas,
Vivi Yulaswati menjelaskan, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
"Prinsip-prinsip keberlanjutan perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pembangunan di seluruh level pemerintahan/yurisdiksi. Tata kelola pemerintah daerah yang bijak dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah nyata," ucapnya.
"Kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota LTKL, yang melaksanakan berbagai inovasi dan pengembangan portofolio berbasis pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional," tambahnya.
Plt Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam menyampaikan, arah kebijakan RPJPN 2024-2045 adalah Pengembangan industri berbasis inovasi dan riset, terutama untuk mendorong ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi.
"Peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui bioprospeksi di tingkat genetik dan spesies, hilirisasi peningkatan nilai tambah produk berbasis keanekaragaman hayati," ungkapnya,
"Pengembangan dan pengelolaan digital sequence information atau sumber daya genetik serta pemanfaatan jasa wisata, jasa ekosistem dengan penerapan prinsip inklusif berkelanjutan yang menjunjung asas kesetaraan untuk kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menghormati kearifan lokal dan kedaulatan negara," Jelas Medrilzam.
Karena itu kata dia, pihaknya mengapresiasi komitmen dari sembilan kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah.
"Dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah pembangunan nasional," lanjutnya.
Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional, M Pradana Indraputra menuturkan, Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau.
"Ini adalah bentuk komitmen dan upaya dari pemerintah, melalui Kementerian Investasi/BKPM dalam memetakan potensi sektor-sektor yang potensial dalam mendukung investasi hijau, memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan," tuturnya.
Kata dia, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau; mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih; menyinkronkan peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi.
"Menyinkronkan sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi; memperluas kerja sama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau; serta mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu," jelas Pradana.
"Oleh karenanya kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah kajian tersebut," tutupnya.
Kepala Sekretariat LTKL, Ristika Putri Istanti menyebutkan, Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan.
"LTKL, yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan," ucap Ristika Putri, Rabu (10/7/2024).
Baca juga: Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Penegakan Hukum
Sejak pendeklarasian Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sebagai sebuah asosiasi pada tahun 2017, LTKL telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial.
Sebanyak 361.309,61 hektare lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria. Selain itu, 78.421,31 hektare lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas,
Vivi Yulaswati menjelaskan, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
"Prinsip-prinsip keberlanjutan perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pembangunan di seluruh level pemerintahan/yurisdiksi. Tata kelola pemerintah daerah yang bijak dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah nyata," ucapnya.
"Kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota LTKL, yang melaksanakan berbagai inovasi dan pengembangan portofolio berbasis pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional," tambahnya.
Plt Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam menyampaikan, arah kebijakan RPJPN 2024-2045 adalah Pengembangan industri berbasis inovasi dan riset, terutama untuk mendorong ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi.
"Peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan melalui bioprospeksi di tingkat genetik dan spesies, hilirisasi peningkatan nilai tambah produk berbasis keanekaragaman hayati," ungkapnya,
"Pengembangan dan pengelolaan digital sequence information atau sumber daya genetik serta pemanfaatan jasa wisata, jasa ekosistem dengan penerapan prinsip inklusif berkelanjutan yang menjunjung asas kesetaraan untuk kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menghormati kearifan lokal dan kedaulatan negara," Jelas Medrilzam.
Karena itu kata dia, pihaknya mengapresiasi komitmen dari sembilan kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah.
"Dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah pembangunan nasional," lanjutnya.
Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional, M Pradana Indraputra menuturkan, Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau.
"Ini adalah bentuk komitmen dan upaya dari pemerintah, melalui Kementerian Investasi/BKPM dalam memetakan potensi sektor-sektor yang potensial dalam mendukung investasi hijau, memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan," tuturnya.
Kata dia, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau; mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih; menyinkronkan peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi.
"Menyinkronkan sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi; memperluas kerja sama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau; serta mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu," jelas Pradana.
"Oleh karenanya kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah kajian tersebut," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
