Jokowi Setuju BNN dan BNPT Terlibat Seleksi Calon Pimpinan KPK

JAKARTA - Ada sesuatu yang baru dalam proses seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini.

Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Bakal melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan penelurusan rekam jejak para capim KPK.

Dua lembaga ini menambah daftar lembaga lain yang sebelumnya terlibat dalam seleksi capim KPK yakni kepolisian, kejaksaan KPK, Badan Intelijen Nasional (BIN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kita tambahkan BNPT dan BNN. Ini kita sampaikan (kepada presiden-red) dan beliau sesuai komitmennya terserah pansel sepanjang itu mengikuti aturan-aturan yang ada, dan mengikuti kebutuhan yang memang mendesak dan sesuai keadaan yang ada di Indonesia,” tutur Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnarsih di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Dia mengatakan pelibatan BNPT merupakan bentuk antispasi untuk mencegah seseorang yang terpapar paham radikalisme menjadi pimpinan KPK.

“Kita lihat keadaan Indonesia berbagai dinamika yang terjadi adalah radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungan ke sana. Tapi tentu saja penilaian dilakukan sesuai psikologis klinis dan juga data-data dari BNPT,” tuturnya.

Mengenai pelibatan BNN, Yenti mengatakan tidak saja untuk memastikan capim bukan pengguna narkoba. Lebih dari itu, pansel ingin memastikan capim tidak terlibat dalam sindikat narkotika.

“Ini penting karena di beberapa negara hal ini sangat mungkin orang yang terpilih ternyata yang membackingnya kartel-kartel narkoba,” ujarnya.

Anggota Pansel Capim KPK Hamdi Moeloek mengatakan BNPT merupakan lembaga yang memiliki otoritas baik berkaitan dengan data-data dan pemetaan ideologi radikal.

“Itu sebabnya kita minta bantuan BNPT untuk melakukan tracking. Jadi dari semua calon yang masuk kita perlakukan sama, siapa pun dia. Tolong semua ditracking apakah ada indikasi terpapar ideologi radikal,” ungkapnya.

Hal ini penting dilakukan mengingat dinamika di tataran global atau pun Indonesia terjadi infiltrai paham radikal melalui sekolah, kementerian, BUMN dan lainnya.

Dia menegaskan bahwa ini merupakan komitmen pansel agar KPK terbebas dari idiologi radikal. “Tidak ada salahnya kita men-tracking semua kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi mohon jangan ditafsirkan lebih jauh. Kita ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu,“ tuturnya.