Pendidikan untuk Pembangunan

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PENDIDIKAN merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, namun juga membuka peluang untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan ekonomi, kesehatan, hingga penguatan nilai-nilai sosial dan budaya. Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup.

Berlandaskan pada sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai negara dapat menikmati kemakmuran bangsanya seperti di Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Hal tersebut menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan pembangunan di Indonesia mencerminkan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia sekaligus lemahnya sistem pendidikan di negara ini.

Realita Pendidikan Indonesia

Sejatinya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan dengan terus meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemenkeu RI, alokasi anggaran pendidikan nasional terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2012, anggaran Pendidikan sebesar 297,37 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 20,4% dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp552,1 triliun. Alokasi anggaran pendidikan tersebut mencapai 20% dari total anggaran belanja tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nilai tersebut merupakan gabungan dari anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), dan pembiayaan investasi.

Ironisnya, dalam perjalanannya, pendidikan Indonesia hingga saat ini belum mengalami perkembangan yang berarti dari waktu ke waktu. Artinya, meski pemerintah secara konsisten menambah alokasi dana untuk sektor pendidikan, capaian yang diharapkan masih jauh dari realita di lapangan.

Laporan Tinjauan Belanja Publik Sektor Pendidikan (Education Public Expenditure Review) yang dilansir World Bank menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan Indonesia yang kini mencapai 20% dari APBN dan pembiayaan pendidikan yang terus meningkat beberapa tahun terakhir, namun belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan.

Hasil dari berbagai survei internasional menunjukkan bahwa output pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) sering kali menempatkan Indonesia pada peringkat bawah dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Terbaru, hasil penelitian PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara dengan skor matematika (379), sains (398), dan membaca (371). Hasil rata-rata untuk ketiga mata Pelajaran pada 2022 tersebut menunjukkan penurunan (learning loss) mencapai 12-13 poin dibandingkan 2018.

Secara keseluruhan, hasil PISA 2022 dapat dikategorikan termasuk yang terendah, setara dengan hasil yang diperoleh pada 2003 dalam membaca dan matematika, dan pada 2006 dalam sains. Angka tersebut menunjukkan bahwa sejak keikutsertaan kita pada PISA mulai dari 2000 sampai dengan 2022, belum terjadi peningkatan kualitas secara signifikan sebagaimana direpresentasikan oleh skor perolehan sepanjang 2000-2022.

Hal ini menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar yang diterima selama di berada di bangku sekolah. Perlu disadari bahwa salah satu masalah utama pendidikan di Indonesia adalah distribusi anggaran yang tidak merata.

Tak sedikit sekolah di berbagai daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, dan perpustakaan. Alhasil ketimpangan tersebut menyebabkan kualitas pendidikan di daerah terpencil jauh tertinggal dibandingkan dengan di kota besar.

Begitu juga kualitas guru juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Faktanya, masih terdapat banyak guru di Indonesia yang belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Pelatihan dan pengembangan profesional yang sering kali tidak merata dan tidak berkesinambungan mengakibatkan kemampuan mengajar yang belum optimal.

Ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Selain itu, kurikulum yang digunakan di sebagian besar sekolah pun masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Hal tersebut menyebabkan siswa sulit menghadapi tantangan di dunia nyata pasca mengenyam bangku pendidikan.

Di samping itu, infrastruktur pendidikan yang memadai pun masih menjadi masalah hingga saat ini. Masih terdapat banyak sekolah yang kekurangan fasilitas fisik memadai serta masih terbatasnya akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pasalnya, TIK merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran di era digital saat ini.

Bersama Membangun Pendidikan Indonesia

Demi mengatasi berbagai tantangan dalam pendidikan di Indonesia, maka diperlukan langkah perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan didistribusikan secara merata, terutama bagi daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan yang berkesinambungan dan relevan juga harus menjadi prioritas. Selain itu, pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi pun perlu dilakukan. Begitu juga investasi dalam infrastruktur pendidikan harus ditingkatkan, terutama dalam menyediakan akses terhadap TIK.

Di samping itu, mengingat pendidikan adalah fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa, maka penyelenggaraan pendidikan sejatinya tidak lagi terbatas pada pemerintah saja. Kelompok masyarakat dan individu pun juga memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan jasa pendidikan.

Inisiatif tersebut dapat mendorong berbagai model pendidikan alternatif yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti sekolah rumah (homeschooling), bimbingan belajar, dan kursus-kursus daring. Partisipasi aktif dari berbagai pihak tersebut dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi peserta didik untuk menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.

Keterlibatan langsung individu dan komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih personal dan relevan. Pendidikan yang tidak terpusat pada pemerintah membuka peluang untuk inovasi dan adaptasi yang lebih besar dalam sistem pendidikan.

Artinya, hal tersebut tidak hanya memperkaya kualitas pendidikan semata, melainkan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, yang pada gilirannya dapat membangun rasa tanggung jawab bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga.