Akuisisi PPA-FREMM Italia, Sekadar Transaksional?
Jum'at, 21 Juni 2024 - 11:14 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai salah satu negara penggagas Komunitas Eropa yang kemudian menjadi Uni Eropa (UE), pendiri NATO (north Atlantic treaty organization), anggota OECD (the organization for economic co-operation and development), anggota G-7, G-8, dan G-20, tak ayal Italia merupakan negara terkemuka bukan hanya di benua Eropa tapi juga di dunia.
Uniknya, walaupun menjadi anggota utama geng Barat, pada 23 Maret 2019, Italia juga bergabung dengan proyek raksasa yang diprakarsai China, yaitu Belt and Road Initiatives (BRI). Kesepakatan tersebut diambil saat Perdana Menteri Italia Giussepe Conte menerima kehadiran Presiden China Xi Jinping ke negerinya. Kendati demikian, MoU tidak mengikat kedua negara atau tidak memiliki kekuatan hak dan kewajiban seperti perjanjian lainnya.
Selain menandatangani MoU BRI, Italia-China juga meneken sekitar 10 kesepakatan di sektor pipa energi, baja dan gas yang ditotal bernilai sekitar 5 miliar Euro. Italia dan Negeri Tirai Bambu itu juga bekerja sama dalam bidang lingkungan, energi berkelanjutan, kesehatan, penerbangan teknologi luar angkasa, infrastruktur dan transportasi.
Berdasar sejumlah referensi, langkah kontroversi Italia tersebut memicu reaksi UE dan Amerika Serikat (AS). Presiden Perancis Emmanuel Macaron misalnya, menganggap Italia turut membantu salah satu saingan utama ekonomi Uni Eropa. Selain itu, apa yang dilakukan Italia berpotensi memperbesar keretakan antara Roma dan sekutu-sekutu tradisionalnya.
Adapun AS mengingatkan BRI tidak mungkin membantu Italia dalam sektor ekonomi, namun justri bisa merusak citra Italia sendiri. AS mengaku khawatir BRI akan memberikan China akses menuju Italia, yang merupakan kawasan yang penuh dengan pangkalan-pangkalan NATO. Tak kalah membahayakan, akses tersebut akan meningkatkan pengaruh China di kawasan Mediterania.
baca juga: Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia hingga IKN Ditawarkan ke Italia
Dalam bidang ekonomi, AS juga khawatir BRI akan membantu perusahaan China bisa mengakses ke sektor-sektor utama ekonomi anggota UE, khususnya bidang telekomunikasi. Indikasinya sudah terlihat dengan gagalnya Paman Sam meyakinkan Italia dan sebagian besar mitranya di Eropa untuk melarang perusahaan Huawei Cina memasukkan jaringan 5G dengan alasan akan ditunggangi kepentingan spionase China.
Hingga saat ini, beberapa negara anggota Uni Eropa telah menandatangani perjanjian BRI, yakni Yunani, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Slovenia, Portugal, dan Slovakia. Namun bergabungnya negeri-negeri tersebut tidak begitu mengguncang Benua Biru karena bobot kekuatan ekonomi dan politik mereka tidak sebanding dengan Italia bila menjadi bagian proyek tersebut.
Sikap masa bodoh Italia untuk bekerja sama dengan China dan menegasikan sekutunya di NATO ataupun UE mengindikasikan independensi sekaligus pragmatisme dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Bahasa populernya, asal ada keuntungan yang bisa diraih, dengan siapapun kerja sama harus jalan terus.
Keputusan independen Italia tersebut bisa jadi juga mencerminkan national interest Italia yang mengedepankan kepentingan negara. Watak demikian justru membuatnya lentur dalam menjalin kerja sama dengan negara manapun, tanpa harus terbelenggu dengan sikap AS atau negara sekutu lainnya.
Bagaimana hubungan Italia dengan Indonesia? Hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin di fase awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 29 Desember 1949, yang ditandai dengan pengakuan Italia atas kemerdekaaan Indonesia. Dengan demikian, hingga kini kerja sama Indonesia-Italia sudah menginjak usia 70 tahun lebih.
Sejak awal, Italia menunjukkan keseriusan dalam menjalani hubungan baik dengan Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan kala Roma mengundang Presiden Soekarno berkunjung pada 1955. Seperti pernah dicatat Willem Oltmans dalam Bung Karno Sahabatku (2001) yang bisa diakses lewat Digitale Bibliotheek voor de Nedherlanse Letteren (DBNL), Italia tidak menggubris protes Belanda yang mengundang musuh utamanya saat itu.
Italia tidak peduli dengan sikap koleganya di NATO maupun Komunitas Eropa tersebut. Italia hanya berkepentingan memperkuat hubungan dengan Indonesia, termasuk menjalin hubungan ekonomi dengan menawarkan kapal fregat untuk TNI AL. Di sisi lain Bung Karno saat itu diduga meminta dukungan Italia atas perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Selama hubungan bilateral terjalin, kerja sama kedua negara berlangsung harmonis. Indonesia melihat Italia sebagai negara yang memiliki posisi penting baik sebagai negara anggota UE dan negara di wilayah Mediterania. Sedangkan Italia melihat Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Karena itulah, kerja sama terbangun memiliki potensi besar dan berlangsung secara simbiosis mutualisme.
Dalam bidang ekonomi misalnya, Italia merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia di UE. Negara tersebut bahkan menjadi importir sawit terbesar di Eropa, hingga mampu mendukung perkembangan industri sawit Tanah Air.
Hubungan Indonesia-Italia kembali ditegaskan kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni di sela pertemuan G-20 di New Delhi India (10/09/2923). Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengapresiasi peningkatan investasi Italia, termasuk pendirian pabrik Piaggio di Indonesia, dan meminta dukungan Italia keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Di bidang pertahanan, berdasarkan rilis https://kemlu.go.id., Indonesia dan Italia memiliki serangkaian kerja sama. Kerja sama dimaksud di antaranya Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) Indonesia-Italia. Forum tersebut sangat penting dan memberikan banyak keuntungan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan, termasuk di bidang industri pertahanan.
Untuk diketahui, JDCC yang dimulai pada 2016 adalah komite pertahanan bersama dengan pertemuan rutin setiap dua tahun, berdasarkan pengaturan teknis antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia.
Uniknya, walaupun menjadi anggota utama geng Barat, pada 23 Maret 2019, Italia juga bergabung dengan proyek raksasa yang diprakarsai China, yaitu Belt and Road Initiatives (BRI). Kesepakatan tersebut diambil saat Perdana Menteri Italia Giussepe Conte menerima kehadiran Presiden China Xi Jinping ke negerinya. Kendati demikian, MoU tidak mengikat kedua negara atau tidak memiliki kekuatan hak dan kewajiban seperti perjanjian lainnya.
Selain menandatangani MoU BRI, Italia-China juga meneken sekitar 10 kesepakatan di sektor pipa energi, baja dan gas yang ditotal bernilai sekitar 5 miliar Euro. Italia dan Negeri Tirai Bambu itu juga bekerja sama dalam bidang lingkungan, energi berkelanjutan, kesehatan, penerbangan teknologi luar angkasa, infrastruktur dan transportasi.
Berdasar sejumlah referensi, langkah kontroversi Italia tersebut memicu reaksi UE dan Amerika Serikat (AS). Presiden Perancis Emmanuel Macaron misalnya, menganggap Italia turut membantu salah satu saingan utama ekonomi Uni Eropa. Selain itu, apa yang dilakukan Italia berpotensi memperbesar keretakan antara Roma dan sekutu-sekutu tradisionalnya.
Adapun AS mengingatkan BRI tidak mungkin membantu Italia dalam sektor ekonomi, namun justri bisa merusak citra Italia sendiri. AS mengaku khawatir BRI akan memberikan China akses menuju Italia, yang merupakan kawasan yang penuh dengan pangkalan-pangkalan NATO. Tak kalah membahayakan, akses tersebut akan meningkatkan pengaruh China di kawasan Mediterania.
baca juga: Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia hingga IKN Ditawarkan ke Italia
Dalam bidang ekonomi, AS juga khawatir BRI akan membantu perusahaan China bisa mengakses ke sektor-sektor utama ekonomi anggota UE, khususnya bidang telekomunikasi. Indikasinya sudah terlihat dengan gagalnya Paman Sam meyakinkan Italia dan sebagian besar mitranya di Eropa untuk melarang perusahaan Huawei Cina memasukkan jaringan 5G dengan alasan akan ditunggangi kepentingan spionase China.
Hingga saat ini, beberapa negara anggota Uni Eropa telah menandatangani perjanjian BRI, yakni Yunani, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Slovenia, Portugal, dan Slovakia. Namun bergabungnya negeri-negeri tersebut tidak begitu mengguncang Benua Biru karena bobot kekuatan ekonomi dan politik mereka tidak sebanding dengan Italia bila menjadi bagian proyek tersebut.
Sikap masa bodoh Italia untuk bekerja sama dengan China dan menegasikan sekutunya di NATO ataupun UE mengindikasikan independensi sekaligus pragmatisme dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Bahasa populernya, asal ada keuntungan yang bisa diraih, dengan siapapun kerja sama harus jalan terus.
Keputusan independen Italia tersebut bisa jadi juga mencerminkan national interest Italia yang mengedepankan kepentingan negara. Watak demikian justru membuatnya lentur dalam menjalin kerja sama dengan negara manapun, tanpa harus terbelenggu dengan sikap AS atau negara sekutu lainnya.
Bagaimana hubungan Italia dengan Indonesia? Hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin di fase awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 29 Desember 1949, yang ditandai dengan pengakuan Italia atas kemerdekaaan Indonesia. Dengan demikian, hingga kini kerja sama Indonesia-Italia sudah menginjak usia 70 tahun lebih.
Sejak awal, Italia menunjukkan keseriusan dalam menjalani hubungan baik dengan Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan kala Roma mengundang Presiden Soekarno berkunjung pada 1955. Seperti pernah dicatat Willem Oltmans dalam Bung Karno Sahabatku (2001) yang bisa diakses lewat Digitale Bibliotheek voor de Nedherlanse Letteren (DBNL), Italia tidak menggubris protes Belanda yang mengundang musuh utamanya saat itu.
Italia tidak peduli dengan sikap koleganya di NATO maupun Komunitas Eropa tersebut. Italia hanya berkepentingan memperkuat hubungan dengan Indonesia, termasuk menjalin hubungan ekonomi dengan menawarkan kapal fregat untuk TNI AL. Di sisi lain Bung Karno saat itu diduga meminta dukungan Italia atas perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Selama hubungan bilateral terjalin, kerja sama kedua negara berlangsung harmonis. Indonesia melihat Italia sebagai negara yang memiliki posisi penting baik sebagai negara anggota UE dan negara di wilayah Mediterania. Sedangkan Italia melihat Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Karena itulah, kerja sama terbangun memiliki potensi besar dan berlangsung secara simbiosis mutualisme.
Dalam bidang ekonomi misalnya, Italia merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia di UE. Negara tersebut bahkan menjadi importir sawit terbesar di Eropa, hingga mampu mendukung perkembangan industri sawit Tanah Air.
Hubungan Indonesia-Italia kembali ditegaskan kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni di sela pertemuan G-20 di New Delhi India (10/09/2923). Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengapresiasi peningkatan investasi Italia, termasuk pendirian pabrik Piaggio di Indonesia, dan meminta dukungan Italia keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Di bidang pertahanan, berdasarkan rilis https://kemlu.go.id., Indonesia dan Italia memiliki serangkaian kerja sama. Kerja sama dimaksud di antaranya Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) Indonesia-Italia. Forum tersebut sangat penting dan memberikan banyak keuntungan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan, termasuk di bidang industri pertahanan.
Untuk diketahui, JDCC yang dimulai pada 2016 adalah komite pertahanan bersama dengan pertemuan rutin setiap dua tahun, berdasarkan pengaturan teknis antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia.
Lihat Juga :
