Terima Draf RUU TNI dan Polri, Istana: Masih Dalam Proses Telaah
Jum'at, 14 Juni 2024 - 13:58 WIB
loading...
Istana Kepresidenan menegaskan sudah menerima draf Rancangan Undang-undang (RUU) TNI dan Polri dan saat ini masih dalam proses telaah. Foto/MPI/raka dwi novianto
A
A
A
JAKARTA - Istana Kepresidenan menegaskan sudah menerima draf Rancangan Undang-undang (RUU) TNI dan Polri. Saat ini, draf tersebut masih dalam proses telaah.
"Betul (telah menerima draft RUU TNI dan Polri)," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, Jumat (14/6/2024).
Dini menjelaskan draf RUU tersebut telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada minggu lalu. Saat ini masih dalam proses penelaahan. "RUU terkait sudah diterima oleh Setneg hari Jumat siang pada minggu lalu. Saat ini masih dalam penelaahan untuk proses selanjutnya," kata Dini.
Baca juga: Cegah Tumpang Tindih, Kewenangan Penyadapan di RUU Polri dan TNI Harus di Bawah Koordinasi BIN
Perlu diketahui, DPR menyetujui empat revisi undang-undang menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 28 Mei 2024. Salah satu RUU yang disetujui menjadi inisiatif DPR yakni UU Kementerian Negara.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, 9 Fraksi DPR telah menyampaikan pendapat masing-masing terhadap 4 RUU usulan Badan Legislasi. Keempat RUU itu terdiri dari RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Negara.
Baca juga: Soal Revisi UU TNI, DPR Masih Tunggu Surat Presiden
Kemudian, RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan RUU tentang Perubahan ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Contohnya untuk RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti Bintara dan Tamtama batas usia pensiun 58, Perwira 60 tahun atau Bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri dan apabila memiliki keahlian khusus batas usia pensiun dapat diperpanjang maksimal 2 tahun,” ujarnya.
“Demikian contohnya, apa dapat disetujui?” tanya Dasco kepada seluruh anggota dewan yang hadir.
“Setuju,” ujar anggota dewan yang hadir.
Selanjutnya, Dasco kembali meminta persetujuan agar RUU usulan tersebut dibahas ke tingkat selanjutnya oleh DPR Ri.
“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah 4 RUU inisiatif Badan Legislasi DPR RI, a. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; RUU tentang Perubahan Ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, apakah dapat disetujui?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab anggota DPR.
"Betul (telah menerima draft RUU TNI dan Polri)," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, Jumat (14/6/2024).
Dini menjelaskan draf RUU tersebut telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada minggu lalu. Saat ini masih dalam proses penelaahan. "RUU terkait sudah diterima oleh Setneg hari Jumat siang pada minggu lalu. Saat ini masih dalam penelaahan untuk proses selanjutnya," kata Dini.
Baca juga: Cegah Tumpang Tindih, Kewenangan Penyadapan di RUU Polri dan TNI Harus di Bawah Koordinasi BIN
Perlu diketahui, DPR menyetujui empat revisi undang-undang menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 28 Mei 2024. Salah satu RUU yang disetujui menjadi inisiatif DPR yakni UU Kementerian Negara.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, 9 Fraksi DPR telah menyampaikan pendapat masing-masing terhadap 4 RUU usulan Badan Legislasi. Keempat RUU itu terdiri dari RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Negara.
Baca juga: Soal Revisi UU TNI, DPR Masih Tunggu Surat Presiden
Kemudian, RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan RUU tentang Perubahan ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Contohnya untuk RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti Bintara dan Tamtama batas usia pensiun 58, Perwira 60 tahun atau Bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri dan apabila memiliki keahlian khusus batas usia pensiun dapat diperpanjang maksimal 2 tahun,” ujarnya.
“Demikian contohnya, apa dapat disetujui?” tanya Dasco kepada seluruh anggota dewan yang hadir.
“Setuju,” ujar anggota dewan yang hadir.
Selanjutnya, Dasco kembali meminta persetujuan agar RUU usulan tersebut dibahas ke tingkat selanjutnya oleh DPR Ri.
“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah 4 RUU inisiatif Badan Legislasi DPR RI, a. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; RUU tentang Perubahan Ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, apakah dapat disetujui?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab anggota DPR.
(cip)
Lihat Juga :
