alexametrics

HT: Jika Ada Masalah, Gunakan Tatanan Hukum yang Benar

loading...
HT: Jika Ada Masalah, Gunakan Tatanan Hukum yang Benar
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat hadir dalam acara bazar murah Partai Perindo, di Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4/2019). Foto/SINDOnews/Nila Kusuma
A+ A-
KARAWANG - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menilai pernyataan Amin Rais soal gerakan massa atau people power jika terbukti ada kecurangan dalam Pilpres 2019 dinilai tidak bijak.

Menurut dia, jika itu dilakukan maka demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pendiri partai Perindo ini menyarankan semua pihak untuk kembali dalam tatanan hukum yang benar untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa.

"Saya rasa kita harus bijak ya, tidak boleh ada people power itu namanya negatif. Saya rasa mayoritas rakyat Indonesia tidak akan setuju untuk itu. Indonesia bisa rusak, terutama ekonomi bakal hancur jika terjadi people power," kata pria yang biasa disapa HT itu saat menghadiri bazar murah Partai Perindo, di Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4/2019).



Menurut HT, jika terjadi people power, demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran. Jika terjadi persoalan bangsa, seharusnya dilakukan melalui tatanan hukum yang benar.

"Nanti Indonesia bisa tidak dipercaya lagi, ini tidak baik. Makanya saya kira rencana itu tidak bijak," katanya.

Sebelumnya Amien Rais saat menghadiri acara Apel 313 yang digelar Forum Umat Islam (FUI), Minggu 31 Maret 2019 mengatakan apabila terbukti ada kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif pihaknya tidak akan menyelesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 31 Maret 2019.
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak