Respons KPU dan Bawaslu Soal Meningkatnya Hoaks

Selasa, 02 April 2019 - 08:00 WIB
Respons KPU dan Bawaslu Soal Meningkatnya Hoaks
Respons KPU dan Bawaslu Soal Meningkatnya Hoaks
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi rilis Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) terkait meningkatnya hoaks jelang pemungutan suara pemilu pada 17 April mendatang.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, hal terseut sudah diprediksi. Bahkan hoaks akan terus menyasar kandidat lawan di Pilpres 2019. Menurutnya, ada pihak yang memang memanipulasi informasi di media sosial agar tercipta kebencian terhadap kandidat lawan.

"Manipulasi tersebut, disebarkan secara masif. Ini sudah menjadi industri. Enggak peduli mereka, yang penting asal cocok, jalan. Soal isu bisa disesuaikan dengan pesanan. Kalau teman-teman enggak hati-hati itu pasti termakan," ucap Pramono di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Pramono menjelaskan masyarakat harus waspada dan bisa mendeteksi hoaks. Dia mengatakan saat ada satu isu yang secara tiba-tiba paling banyak muncul di medsos, maka itu dapat dipastikan tidak natural karena ada sistem yang dimainkan. "Jadi semua akun medsos membicarakan itu. Percayalah, itu sistem yang bermain, bukan natural," jelasnya.

KPU terus berupaya menciptakan dan membangun pemilih yang terinformasi dengan baik. "Sebab pada saat yang sama, ada pihak yang memanipulasi informasi-informasi sedemikian rupa sehingga bukan tak mungkin ada masyarakat yang percaya," tegasnya.

Begitupun dengan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan bukan haya hoaks, tapi juga dihadapkan pada politisasi sara, dan politik uang. Ketiga 3 rintangan tersebut akan terus menjamur dan meluas seiring dekatnya hari pencoblosan.

"Kita sedang memerangi tiga hal sebelum pemilu tahun ini yaitu hoax, politisasi sara, dan politik uang. Rintangan tersebut harus dihadapi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyatakan, akan terus bersinergi dengan Kemenkominfo untuk meredam hoaks dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebelumnya ada 127 akun media sosial yang sudah kami laporkan ke Kominfo dan 'platfom' yang ada di Indonesia agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan 'take down'," ucapnya.

Kemajuan teknologi komunikasi, sambungnya, saat ini membuat semua informasi dapat dengan mudah diterima masyarakat, salah satunya melalui medsos yang turut menyumbang penyebaran informasi dan di antaranya adalah hoaks.

"Medsos seperti pedang bermata dua yang memiliki dua sisi positif dan negatif. Jika dimanfaatkan secara benar, akan memberikan nilai positif. Namun jika dipakai untuk hal negatif akan menimbulkan kerugian bagi sejumlah pihak," jelasnya.

Abhan menegaskan jajaran Bawaslu dan Kemenkominfo berkomitmen akan terus berusaha meredam penyebaran hoaks lewat media sosial.
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.2165 seconds (0.1#10.140)