Lima Tokoh Parpol Menjadi Menkumham, Yusril hingga Yasonna Laoly

JAKARTA - Sedikitnya lima tokoh partai politik (parpol) pernah dan sedang menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ). Yasonna H Laoly menjadi Menkumham terlama karena menjabat hampir 10 tahun.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Sebelum bernama Kemenkumham, kementerian ini beberapa kali berubah nomenklatur, antara lain Departemen Kehakiman (1945–1999), Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009).

Pada era Reformasi 1998, tercatat sedikitnya lima tokoh parpol yang menduduki kursi Menkumham. Berikut ini ulasannya.

Tokoh Parpol yang Menjadi Menkumham

1. Yusril Ihza Mahendra

Pria kelahiran Manggar, Belitung Timur pada 5 Februari 1956 ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Yusril Ihza Mahendra kemudian mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Juli 1998. Yusril langsung memimpin partai tersebut dan bertarung di Pemilu 1999.

Yusril menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan/Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 29 Oktober 1999-7 Februari 2001 atau pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Posisi Yusril kemudian digantikan oleh Baharuddin Lopa.



Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2024), Yusril kembali ke kabinet dan menjadi Menteri Kehakimam dan Hak Asasi Manusia (10 Agustus 2001-20 Oktober 2004).

2. Mohammad Andi Mattalatta

Mohammad Andi Mattalatta lahir di Bone pada 30 September 1952. Dia adalah politikus Partai Golkar dan pernah menjadi Ketua Fraksi Golkar DPR RI.

Andi menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu sejak 9 Mei 2007 hingga 20 Oktober 2009. Dia menggantikan Hamid Awaluddin.

3. Patrialis Akbar

Patrialis Akbar lahir di Padang pada 31 Oktober 1958. Dia adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan pernah menjadi anggota DPR sejak era Reformasi.

Patrialis menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu II, tepatnya sejak 22 Oktober 2009-
19 Oktober 2011. Dia kemudian digantikan oleh Amir Syamsuddin.

4. Amir Syamsuddin

Amir Syamsuddin lahir di Makassar, 27 Mei 1946. Dia dikenal sebagai pengacara dan juga politikus Partai Demokrat sebelum diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Amir Syamsuddin menjabat Menkumham Kabinet Indonesia Bersatu II sejak 19 Oktober 2011 hingga 20 Oktober 2014. Dia menggantikan Patrialis Akbar.

5. Yasonna Laoly

Yasonna Hamonangan Laoly lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada 27 Mei 1953. Dia dikenal sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Yasonna Laoly yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP menjabat Menteri Hukum dan HAM sejak Kabinet Kerja (27 Oktober 2014-1 Oktober 2019). Dia kembali dipercaya menjadi Menkumham pada Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019 hingga sekarang).



Apakah tokoh parpol akan kembali mengisi posisi Menkumham pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang? Menarik dinanti.