Menjaga Tarif Cukai yang Berkelanjutan

Hal tersebut lantaran penurunan pendapatan dapat menghasilkan tekanan finansial yang signifikan bagi pendapatan keluarga sehingga dapat memaksa individu untuk mencari cara-cara baru dalam mengatasi stres dan kecemasan yang terkait dengan ketidakpastian ekonomi.

Pasalnya, merokok seringkali dianggap sebagai salah satu cara yang mudah dan murah untuk melakukannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang merokok sebesar 28,62% pada 2023. Persentase tersebut meningkat 0,36% poin dari tahun lalu yang sebesar 28,26%. Berdasarkan jenis kelaminnya, persentase laki-laki di dalam negeri yang merokok mencapai 56,36%. Sementara, hanya 1,06% perempuan Indonesia yang merokok pada tahun ini.

Ironisnya, penurunan pendapatan menyebabkan konsumen mencari opsi yang lebih murah di tengah semakin tingginya harga rokok legal. Alhasil, rokok ilegal hadir sebagai alternatif yang menarik. Rokok ilegal hadir dengan harga lebih murah dan terjangkau.

Oleh sebab itu,tak heran bila saat ini fenomena yang terjadi adalahangka peredaran rokok illegal terus meningkat seiring dengan angka prevalensi rokok yang juga meningkatsecara keseluruhan di tengah terjadinya penurunan volume produksi rokok legal. Alhasil, penurunan penerimaan pemerintah melalui CHT pun tak terhindarkan.

Peta Jalan dan Perluasan BKC

Industri Hasil Tembakau merupakan bagian integral dari perekonomian global, namun juga menjadi sumber perdebatan yang kompleks dan sering kontroversial. Beragam kepentingan yang terlibat di dalamnya – dari produsen, pemerintah, kelompok kesehatan masyarakat hingga konsumen – menjadikan kebijakan IHT sulit menemukan titik tengah yang memuaskan semua pihak.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun kembali semangat untuk menyusun peta jalan atau roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang dikoordinatori Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Roadmap IHT merupakan panduan strategis yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri tembakau. Roadmap IHT menjadi instrumen yang vital dalam merumuskan kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan. Sebuah roadmap yang solid diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih luas mengenai arah masa depan industri tembakau tanpa mengabaikan kepentingan kesehatan.

Sebuah roadmap IHT yang komprehensif dan berkelanjutan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan antara kebijakan kesehatan masyarakat, penerimaan pemerintah, serta keberlanjutan industri tembakau. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat, sebuah roadmap IHT dapat memainkan peran yang konstruktif dalam memandu masa depan industri tembakau yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Selanjutnya, guna menjaga penerimaan negara dalam jangka panjang, pemerintah perlu segera menetapkan alternatif Barang Kena Cukai (BKC) agar tak selalu bertumpu pada penerimaan cukai IHT. Pasalnya, target penerimaan cukai yang terus tumbuh setiap tahun tanpa diiringi dengan ekstensifikasi barang kena cukai hanya akan merugikan sektor tertentu.

Apabila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia lainnya, Indonesia masih termasuk dalam negara “extemely narrow coverage” dalam pengenaan cukai. Oleh sebab itu, perluasan objek (ekstensifikasi) cukai perlu ditambah untuk meningkatkan pengendalian produk berbahaya sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara.Perluasan cakupan BKC dapat menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan penerimaan yang berkelanjutan dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Melalui pendekatan yang hati-hati dan terencana, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih seimbang dan adil, sambil juga meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.