KPU Bakal Gunakan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024
Selasa, 23 April 2024 - 21:43 WIB
loading...
Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik mengatakan akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada (Pilkada) Serentak 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan digunakan kembali pada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 202 4.
Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik mengatakan KPU sebagai penyelenggara memiliki kewajiban terbuka.
Baca juga: Muhidin dan Hasnur Maju Pilkada Kalsel 2024 usai Dapat Restu Haji Isam
“Kami harus mendesain bagaimana prinsip tersebut dapat diaktualisasi. Kemarin, Sirekap itu didesain untuk mempublikasi foto formulir model C Hasil,” ujar Idham kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
“Kami punya kewajiban untuk mempublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat TPS,” sambung dia.
Idham menyebut bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap Sirekap untuk pilkada mendatang sebagaimana Sirekap turut disinggung oleh Majelis Hakim Konstitusi pada sidang putusan sengketa Pilpres 2024.
“Kami akan menggunakan Sirekap, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan,” jelas dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik tentang rancangan Peraturan KPU (PKPU) untuk membahas tentang pencalonan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, Selasa (23/4/2024).
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin berharap data kependudukan tetap akurat, mengingat pemilu dan pilkada dilakukan di tahun yang sama.
"Terkait dengan PKPU, kita tahu nantinya ini akan menjadi catatan kita kaitannya dengan beberapa hal yang mungkin akan jadi isu," jelas Afifuddin.
"Kita juga sudah merencanakan untuk mendapatkan penyediaan data kependudukan yang akurat, 6 bulan sebelum hari pemungutan pilkada harus disampaikan. Data ini mestinya ya, kita harapkan akurasi dan perbedaan datanya tidak terlalu jauh karena di tahun yang sama kita selenggarakan pemilu dan pilkada," sambungnya.
Kemudian prinsip de jure dalam proses pemuktahiran, jelas Afifudin, akan jadi pedoman KPU. Setelah itu, pihaknya akan lakukan sinkronisasi dan pemetaan data pemilih.
Baca juga: KPU Gelar Uji Publik PKPU Pencalonan Bupati hingga Gubernur di Pilkada 2024
"Selanjutnya, berkenaan dengan tahapan pencalonan gubernur-wakil gubernur, wali kota hingga bupati, kita akan tetap mengoptimalisasi penggunaan silon untuk memudahkan dalam proses pencalonan," papar dia.
Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik mengatakan KPU sebagai penyelenggara memiliki kewajiban terbuka.
Baca juga: Muhidin dan Hasnur Maju Pilkada Kalsel 2024 usai Dapat Restu Haji Isam
“Kami harus mendesain bagaimana prinsip tersebut dapat diaktualisasi. Kemarin, Sirekap itu didesain untuk mempublikasi foto formulir model C Hasil,” ujar Idham kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
“Kami punya kewajiban untuk mempublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat TPS,” sambung dia.
Idham menyebut bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap Sirekap untuk pilkada mendatang sebagaimana Sirekap turut disinggung oleh Majelis Hakim Konstitusi pada sidang putusan sengketa Pilpres 2024.
“Kami akan menggunakan Sirekap, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan,” jelas dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik tentang rancangan Peraturan KPU (PKPU) untuk membahas tentang pencalonan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, Selasa (23/4/2024).
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin berharap data kependudukan tetap akurat, mengingat pemilu dan pilkada dilakukan di tahun yang sama.
"Terkait dengan PKPU, kita tahu nantinya ini akan menjadi catatan kita kaitannya dengan beberapa hal yang mungkin akan jadi isu," jelas Afifuddin.
"Kita juga sudah merencanakan untuk mendapatkan penyediaan data kependudukan yang akurat, 6 bulan sebelum hari pemungutan pilkada harus disampaikan. Data ini mestinya ya, kita harapkan akurasi dan perbedaan datanya tidak terlalu jauh karena di tahun yang sama kita selenggarakan pemilu dan pilkada," sambungnya.
Kemudian prinsip de jure dalam proses pemuktahiran, jelas Afifudin, akan jadi pedoman KPU. Setelah itu, pihaknya akan lakukan sinkronisasi dan pemetaan data pemilih.
Baca juga: KPU Gelar Uji Publik PKPU Pencalonan Bupati hingga Gubernur di Pilkada 2024
"Selanjutnya, berkenaan dengan tahapan pencalonan gubernur-wakil gubernur, wali kota hingga bupati, kita akan tetap mengoptimalisasi penggunaan silon untuk memudahkan dalam proses pencalonan," papar dia.
(kri)
Lihat Juga :
