Dinamika Asumsi dan Perubahan APBN di Era Ketidakpastian
Senin, 22 April 2024 - 16:23 WIB
loading...
A
A
A
Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (2018) mencatat bahwa distribusi minyak melalui Selat Hormuz mencapai 21 juta barel per hari. Angka tersebut setara sekitar 21% konsumsi minyak global. Alhasil, jika konflik terus terjadi, maka dampak globalnya akan terjadi kenaikan harga minyak dunia di atas US$80 per barel.
Berbagai risiko akibat konflik geopolitik tentu harus di antisipasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian APBN menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya defisit yang melebihi batas minimum yang telah ditetapkan (3%).
Salah satu efek yang paling mencolok dari kenaikan harga barang adalah meningkatnya biaya impor, terutama jika barang tersebut merupakan bahan baku vital dan mesin-mesin produksi (barang modal), yang tentu akan menekan daya saing barang tersebut. Indonesia sebagai negara net-importir minyak, tentu akan terkena imbas naiknya harga minyak dunia.
Pemerintah tentu akan berupaya keras untuk tetap menjaga harga BBM pada level yang diinginkan. Dengan kata lain, belanja subsidi untuk BBM akan naik signifikan. Berdasarkan estimasi perhitungan yang ada, pemerintah setidaknya harus menambah anggaran untuk subsidi BBM hingga Rp50 triliun-Rp110 triliun, konsekuensinya tentu defisit fiskal akan melebar, bahkan lebih tinggi dari ketentuan (3%).
Di sisi lain, apabila pemerintah memilih untuk membiarkan harga BBM non-subsidi sesuai harga dunia, maka berbagai komoditas penting dalam proses produksi tersebut akan terkerek naik, inflasi akan terkerek juga. Efeknya adalah pada daya beli masyarakat secara umum. Saat ini, daya beli masyarakat di kelompok menengah pun juga rentan oleh kenaikan harga.
Bagaimana kebijakan moneter? Bank Indonesia bisa saja menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya menekan angka inflasi. Satu sisi, kebijakan tersebut dapat menekan nasabah/ masyarakat terutama naiknya beban cicilan kreditnya, sisi lain, akan mampu menahan meningkatnya jumlah modal keluar (capital outflow) yang tentu akan menekan nilai rupiah. Pilihan-pilihan kebijakan tersebut memperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan bank sentral.
Adapun keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai guncangan ekonomi yang terjadi tak lepas dari peran APBN. Bahkan, hingga di tahun 2024 kini, APBN Indonesia masih menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, serta mendukung berbagai agenda pembangunan.
Sejatinya, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US$82/Barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Berbagai risiko akibat konflik geopolitik tentu harus di antisipasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian APBN menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya defisit yang melebihi batas minimum yang telah ditetapkan (3%).
Salah satu efek yang paling mencolok dari kenaikan harga barang adalah meningkatnya biaya impor, terutama jika barang tersebut merupakan bahan baku vital dan mesin-mesin produksi (barang modal), yang tentu akan menekan daya saing barang tersebut. Indonesia sebagai negara net-importir minyak, tentu akan terkena imbas naiknya harga minyak dunia.
Pemerintah tentu akan berupaya keras untuk tetap menjaga harga BBM pada level yang diinginkan. Dengan kata lain, belanja subsidi untuk BBM akan naik signifikan. Berdasarkan estimasi perhitungan yang ada, pemerintah setidaknya harus menambah anggaran untuk subsidi BBM hingga Rp50 triliun-Rp110 triliun, konsekuensinya tentu defisit fiskal akan melebar, bahkan lebih tinggi dari ketentuan (3%).
Di sisi lain, apabila pemerintah memilih untuk membiarkan harga BBM non-subsidi sesuai harga dunia, maka berbagai komoditas penting dalam proses produksi tersebut akan terkerek naik, inflasi akan terkerek juga. Efeknya adalah pada daya beli masyarakat secara umum. Saat ini, daya beli masyarakat di kelompok menengah pun juga rentan oleh kenaikan harga.
Bagaimana kebijakan moneter? Bank Indonesia bisa saja menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya menekan angka inflasi. Satu sisi, kebijakan tersebut dapat menekan nasabah/ masyarakat terutama naiknya beban cicilan kreditnya, sisi lain, akan mampu menahan meningkatnya jumlah modal keluar (capital outflow) yang tentu akan menekan nilai rupiah. Pilihan-pilihan kebijakan tersebut memperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan bank sentral.
Adapun keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai guncangan ekonomi yang terjadi tak lepas dari peran APBN. Bahkan, hingga di tahun 2024 kini, APBN Indonesia masih menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, serta mendukung berbagai agenda pembangunan.
Sejatinya, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US$82/Barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Lihat Juga :
